Mengintip Paparan Walikota Samarinda saat Mengajar Kuliah Ilmu Hukum (1)
Politik hukum merupakan titik temu strategis. Yakni antara hukum dan kekuasaan dalam sistem politik suatu negara. Ini disampaikan Walikota Samarinda Andi Harun saat menjadi pengajar di perkuliahan Magister Ilmu Hukum UWGM, Sabtu (10/1/2026) sore.
DIKUTIP dari laman resmi PPID Samarinda, pada sesi pertemuan ketiga tersebut, Andi Harun memaparkan materi bertajuk “Teori, Struktur, dan Praktik Tata Kelola Negara”. Dia menguraikan, politik hukum sebagai kebijakan dasar negara. Terutama dalam menentukan hukum yang akan diberlakukan atau diubah. Sekaligus cermin orientasi ideologis dan konfigurasi kekuasaan.
Mengawali pemaparan, Andi Harun mengutip pendapat Satjipto Raharjo. Dimana dia memaknai politik hukum sebagai aktivitas memilih hukum dan cara menggunakannya untuk mencapai tujuan sosial tertentu.
Andi Harun juga merujuk pandangan Mahfud MD yang mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy yang menentukan arah pembentukan dan penegakan hukum.
“Politik hukum tidak hanya menyangkut teks dan struktur norma,. Tetapi juga proses politik pembentukannya, relasi kekuasaan, pilihan nilai dan ideologi, serta praktik implementasi hukum dalam kehidupan bernegara,” katanya.
Dia kemudian menjabarkan teori dan tokoh penting dalam politik hukum. Mengutip Jean Bodin dan Carl Schmitt, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak terbagi, termasuk kewenangan menentukan keadaan pengecualian.
Dari Max Weber, Andi Harun menyoroti legitimasi kekuasaan yang bersumber dari aspek legal-rasional, tradisional, dan kharismatik. Seraya menegaskan bahwa hukum yang sah secara formal belum tentu ditaati jika kehilangan legitimasi sosial. (*)
