Intelektual NU Nilai Negara Kehabisan Narasi Akuntabilitas
Jakarta – Intelektual Muda Nahdlatul (NU) Ulama dan Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, menilai sejumlah pernyataan pejabat publik belakangan ini menunjukkan persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan, yakni lemahnya disiplin komunikasi publik dan munculnya persepsi publik mengenai menurunnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Menurut Aras, negara modern tidak hanya dituntut menjalankan program, tetapi juga menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan, skema pelaksanaan, dan ukuran keberhasilan program kepada masyarakat. Dalam konteks itu, pernyataan-pernyataan pejabat yang memunculkan ruang tafsir luas dapat menggerus kepercayaan publik.
“Setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan ‘pokoknya ada’ pada festival rakyat di Monas dan ‘Presiden pakai dana pribadi’ pada kunjungan keluar negeri, sekarang Ketua DPD RI yang minta masyarakat menyumbang dana untuk program MBG. Alasannya, dana MBG menipis. Ini ironi yang dipertontonkan eksekutif dan DPD RI dalam mengelola keuangan negara,” tegas Aras, 30 Juni 2026.
Aras menjelaskan, usulan pelibatan masyarakat melalui semangat gotong royong pada dasarnya merupakan nilai yang hidup dalam tradisi Indonesia. Namun, ketika usulan tersebut dikaitkan dengan pembiayaan program strategis negara yang telah menjadi bagian dari agenda pemerintahan dan menggunakan instrumen APBN, maka komunikasi publik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa negara melepaskan tanggung jawab fiskalnya.
“Untuk apa narik pajak rakyat, kalau ujungnya minta nalangin lagi oleh rakyat. Baik eksekutif maupun legislatif terlalu membebani rakyat. Lupa tugasnya, untuk memastikan dan mensejahterakan rakyat,” ungkap Aras.
Lebih lanjut, Aras menilai pemerintah dan lembaga negara perlu memperkuat transparansi anggaran melalui publikasi data yang mudah dipahami, proyeksi kebutuhan pendanaan yang realistis, serta penyampaian informasi yang konsisten antarpejabat.
Menurutnya, kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui besarnya program, melainkan melalui kemampuan negara menunjukkan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar anggaran yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka.
“Ketika komunikasi publik tidak presisi dan akuntabilitas fiskal dipersepsikan lemah, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pejabat, tetapi legitimasi institusi negara,” tutup Aras. (*)
