DPRD Samarinda Menyoal Pengelolaan Aset Daerah, Ronal: Harus Memberi Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Kliksamarinda.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, memberikan respon terkait pengelolaan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Dirinya menilai pengelolaan aset belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat maupun mendukung percepatan pembangunan kota.
Menurut Ronal, hingga saat ini DPRD masih mengalami kendala dalam memperoleh data detail terkait aset-aset daerah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah kota. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena berpotensi menghambat fungsi pengawasan serta evaluasi terhadap pemanfaatan aset daerah.
“Kalau kita bicara aset pemerintah kota, yang pertama harus dilihat adalah apakah aset tersebut benar-benar memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat. Sampai hari ini kami di Komisi I masih sangat membutuhkan data detail terkait aset-aset kota dari OPD terkait,” ujarnya.
Ronal mengungkapkan, berbagai persoalan aset selama ini kerap mencuat setelah adanya laporan masyarakat maupun temuan langsung di lapangan. Permasalahan tersebut mulai dari aset yang pemanfaatannya tidak jelas hingga sengketa kepemilikan lahan antara warga dan pemerintah.
Ia menilai, banyak aset daerah yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ruang produktif yang mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, tanpa data yang jelas dan pengelolaan yang terarah, potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan.
“Ada aset yang seharusnya bisa menjadi unit usaha masyarakat, ada juga lahan yang tumpang tindih kepemilikannya antara warga dengan pemerintah. Ini harus ada kejelasan. DPRD juga seharusnya memegang data lengkap karena kami membidangi pengawasan aset,” tegasnya.
Selain itu, Ronal menjelaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, hingga kini inventarisasi aset secara menyeluruh belum disampaikan kepada DPRD, sehingga pengawasan terhadap aset daerah belum berjalan optimal.
“Karena sampai hari ini data detail aset pemerintah kota itu belum sepenuhnya kami pegang. Akibatnya DPRD kesulitan mendeteksi aset-aset daerah mana saja yang benar-benar termanfaatkan, terbengkalai, atau bahkan bermasalah di lapangan,” katanya.
Ia menilai lemahnya ketersediaan data tersebut menjadi salah satu indikator masih kurang optimalnya pengawasan terhadap aset daerah.
“Padahal, aset pemerintah seharusnya menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” ucapnya.
Untuk itu, Ronal mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset yang dimiliki daerah. Evaluasi tersebut mencakup pendataan ulang, kepastian status kepemilikan, pemanfaatan aset, hingga penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan aset berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat yang nyata.
“Pemerintah kota harus lebih serius melakukan pendataan dan pengawasan. Jangan sampai aset daerah dibiarkan tanpa kejelasan dan akhirnya tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
