Apa yang Salah dengan Sistem Pengendalian Banjir Samarinda? Hujan Tak Deras Tapi Genangan Tetap Datang
Kliksamarinda.com – Kemunculan genangan banjir di sejumlah titik Kota Samarinda meski hujan tidak turun dengan intensitas tinggi kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program pengendalian banjir yang selama ini dijalankan pemerintah.
DPRD Kota Samarinda menilai persoalan pengendalian banjir terutama bukan terletak pada minimnya pembangunan infrastruktur. Persoalannya belum ada sistem penanganan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini masih bersifat parsial.
“Berbagai proyek drainase dan normalisasi sungai dinilai berjalan sendiri-sendiri tanpa terhubung dalam satu skema pengendalian banjir yang menyeluruh,” ucapnya belum lama ini.
Menurutnya, pembangunan saluran air tidak cukup hanya berfokus pada aspek fisik. Perencanaan harus memastikan air memiliki jalur pembuangan yang jelas hingga ke sungai atau saluran utama. Tanpa keterhubungan tersebut, proyek yang dibangun berisiko tidak berfungsi optimal.
Ia mencontohkan proyek drainase di kawasan Jalan Ir. H. Juanda Samarinda yang sempat harus dibongkar ulang karena aliran air tidak mampu mengalir ke anak sungai sesuai perencanaan. Kasus itu, kata dia, menunjukkan pentingnya kajian teknis yang matang sebelum proyek dilaksanakan.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar memperbesar drainase, tetapi memastikan seluruh sistem saling terhubung,” ujarnya.
Selain pembangunan drainase, legislator Samarinda ini menilai pengendalian banjir harus mencakup keberadaan kolam retensi, saluran penghubung, normalisasi sungai, hingga pengerukan sedimentasi secara rutin.
“Tingginya sedimentasi di Samarinda disebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat pendangkalan saluran air dan mengurangi kapasitas tampung saat hujan turun,” tuturnya.
Di sisi lain, persoalan sampah juga masih menjadi tantangan serius. Tumpukan sampah plastik yang menyumbat saluran drainase di beberapa kawasan menjadi persoalan lain.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi dan keberpihakan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Bisa diartikan jika warga tak peduli kebersihan lingkungan sama artinya mendukung banjir tetap datang.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD saat ini tengah menyiapkan regulasi mengenai penataan sempadan sungai. Aturan tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi bantaran sungai yang selama ini tergerus oleh pembangunan permukiman dan bangunan di sepanjang aliran sungai.
“Penataan kawasan sempadan dinilai penting karena banyak anak sungai di Samarinda yang kini mengalami penyempitan akibat bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan badan sungai. Kondisi tersebut membuat kapasitas aliran air berkurang dan meningkatkan risiko banjir saat curah hujan meningkat,” ucapnya.
Ia menilai pengendalian banjir di Samarinda tidak bisa diselesaikan melalui proyek-proyek jangka pendek. Tanpa adanya desain besar yang terintegrasi serta penataan kawasan sungai secara konsisten, genangan dan banjir diperkirakan akan terus menjadi persoalan yang berulang setiap musim hujan. (Adv)
