Isu Bankeu Pemprov Kaltim 2026, Samarinda Tunggu Pembahasan Selesai

Kliksamarinda.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tak terburu-buru merespon isu rencana penghapusan bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) 2026. Sebelumnya isu ini muncul dan memicu kekhawatiran di daerah, termasuk di Kota Samarinda.

Menanggapi isu Bankeu Kaltim 2026 ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Santi, menyatakan Pemkot memilih menunggu keputusan final dari Pemprov sembari menyiapkan langkah antisipasi.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini pembahasan di tingkat provinsi masih berlangsung. Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah bantuan keuangan tersebut benar-benar akan dihapus atau hanya mengalami penyesuaian.

“Nanti kita tunggu saja yang final seperti apa. Dari provinsi juga masih pembahasan. Usulan sudah kita sampaikan, tinggal menunggu keputusan akhirnya,” ujarnya, Kamis 9 April 2026.

Neneng berharap bantuan keuangan tersebut tetap tersedia, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Pasalnya, bankeu dinilai masih menjadi salah satu sumber pendukung pembiayaan pembangunan di daerah.

“Kita harapkan sih masih ada, untuk penunjang pembangunan kota,” tuturnya.

Jika nantinya terjadi penurunan signifikan bahkan hingga penghapusan total, Pemkot Samarinda memastikan program prioritas tetap berjalan. Namun, skema pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau program prioritas seperti pendidikan pasti tetap jalan. Cuma nanti bentuk efisiensinya seperti apa, kita lihat lagi kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa tren keuangan daerah pada tahun berjalan akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan anggaran ke depan.

“Jadi kita lihat dulu tren tahun ini seperti apa, baru kita ambil sikap untuk tahun depan,” katanya.

Untuk tahun anggaran 2026, ia mengakui bahwa bantuan keuangan dari provinsi memang sudah mengalami penurunan. Meski demikian, sejumlah program strategis tetap diupayakan berjalan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Beberapa di antaranya mencakup penanganan banjir melalui pembangunan dan perbaikan drainase, penyediaan air bersih, serta peningkatan infrastruktur jalan.

“Setahu saya, penanggulangan banjir seperti drainase masih ada, air bersih juga ada, kemudian jalan juga masih. Mudah-mudahan tahun depan tetap ada walaupun sedikit,” pungkasnya. (*)