Pemprov Kaltim Siapkan Rencana Aksi Atasi Ketimpangan Gender
KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Gender. Pokja ini akan menjadi wadah lintas sektor untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan yang lebih fokus dan tepat sasaran.
Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, dalam Diseminasi Hasil Survei Indikator Pendukung Pembangunan di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 18 September 2025.
Menurut Sri Wahyuni, Pokja akan menyiapkan rencana aksi konkret. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan memiliki peran jelas dalam program kerja.
Pokja juga akan terbagi dalam beberapa tim, masing-masing didukung rencana kerja anggaran agar implementasi berjalan optimal.
“Jadi kabupaten mana, treatment-nya apa? Dan kota apa, treatment-nya apa? Siapa yang paling dominan berdasarkan data ini. Jadi target dan lokusnya jelas,” tegas Sri Wahyuni.
Ia menekankan intervensi pembangunan gender akan berbasis data skor Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tiap daerah. Dengan begitu, strategi intervensi dapat lebih efektif menjawab ketimpangan nyata.
Sri Wahyuni menyoroti masalah pendidikan sebagai salah satu tantangan. Rata-rata lama sekolah di Kaltim baru 10,2 tahun atau belum setara lulusan SMA. Menurutnya, intervensi diperlukan melalui program Paket C bagi anak usia non-sekolah.
“Program Gratispol menyentuh pelajar yang usia sekolah, nah bagaimana dengan yang bukan usia sekolah. Mungkin program paket-paket itu bisa kita buka lagi,” sarannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, menegaskan pentingnya data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Data IPM, IPG, IDG, dan IKG menjadi dasar perencanaan pembangunan gender di Kaltim. Berdasarkan data BPS, tahun 2024 IPM Kaltim mencapai 78,83, IPG 87,45, IDG 61,41, dan IKG 0,441.
“Pada tahun 2024, IPM Kaltim mencapai 78,83, IPG 87,45, IDG 61,41, dan IKG 0,441,” kata Sorayalita melalui keterangan tertulis di akun Instagram, Jumat.
Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Kaltim, Fitriansyah, menyoroti pentingnya perbandingan tepat dalam analisis data internasional. Menurutnya, membandingkan IKG lebih relevan dengan negara seperti India atau Malaysia, bukan dengan Islandia atau Selandia Baru.
Ia juga memaparkan temuan riset BRIDA di Kutai Kartanegara. Rendahnya IPG Kaltim dipengaruhi dominasi sektor kerja maskulin, seperti pertambangan dan perkebunan. Selain itu, masih ditemukan praktik pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama laki-laki, meski usaha dijalankan perempuan.
“Rendahnya IPG di Kaltim dipengaruhi oleh dominasi lapangan kerja yang cenderung maskulin, seperti pertambangan, penggalian, dan Perkebunan serta sektor UMKM,” kata Fitriansyah dalam keterangan tertulis di akun resmi Instagram BRIDA Kaltim, Jumat.
Melalui pembentukan Pokja ini, Pemprov Kaltim berharap intervensi pembangunan gender lebih tepat sasaran, inklusif, dan mampu mengurangi kesenjangan nyata di daerah. (Adv/Diskominfo Kaltim)
