Mengintip Paparan Walikota Samarinda saat Mengajar Kuliah Ilmu Hukum (2-Habis)
Dalam perspektif hukum sebagai sarana perubahan sosial, Walikota Samarinda Andi Harun, mengutip Mochtar Kusumaatmadja. Dia memandang hukum sebagai tool of social engineering.
NAMUN, Andi Harun juga mengingatkan pandangan Brian Tamanaha yang menilai instrumentalisme hukum berlebihan berpotensi mereduksi hukum menjadi sekadar alat kebijakan teknokratis. Hal ini disampaikannya saat menjadi pengajar di perkuliahan Magister Ilmu Hukum UWGM, Sabtu (10/1/2026) sore.
Dikutip dari laman resmi PPID Samarinda, Andi Harun turut menyinggung pemikiran kritis sejumlah tokoh lain. Di antaranya pandangan bahwa hukum mencerminkan struktur ekonomi, gagasan Duncan Kennedy tentang penalaran hukum yang tidak pernah netral, serta peringatan Guillermo O’Donnell mengenai lahirnya delegative democracy akibat lemahnya kontrol institusional.
Selain itu, Gunther Teubner disebutnya dalam konteks tata kelola global yang kian dijalankan melalui rezim hukum non-negara, serta Lon Fuller menegaskan kegagalan hukum jika tidak memenuhi moralitas internal hukum.
Menutup pemaparan, Andi Harun menegaskan bahwa politik hukum bukan semata soal siapa yang membuat aturan, melainkan kepentingan apa yang tersembunyi di balik rasionalitas hukum. “Hukum lahir dari proses politik antarelite yang memiliki kepentingan,” ujarnya.
Sebagai wujud kepeduliannya terhadap penguatan pendidikan hukum, Andi Harun memberikan tugas kepada mahasiswa Magister Ilmu Hukum UWGM. Tugas tersebut berupa analisis wacana Pilkada melalui DPRD yang akan dikumpulkan pada pekan berikutnya. (*)
