Warta

Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Tekankan Dialog Sosial untuk UMK dan UMSK

​Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para Gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah karena telah menuntaskan pembahasan hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Penghargaan tersebut turut ditujukan bagi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah, serikat pekerja/buruh, pengusaha, hingga akademisi.

Dari penelusuran Kliksamarinda, hingga 22 November 2026 terdapat 29 dari 38 provinsi di Indonesia yang telah resmi mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang berlaku mulai 1 Januari 2027.

Rincian 28 Provinsi yang Sudah Menetapkan UMP 2027

Data berikut dirangkum dari laporan resmi diurutkan dari nominal tertinggi:

No. Provinsi UMP 2027 Persentase Kenaikan
1. DKI Jakarta Rp6.136.941 7,10%
2. Bali Rp4.559.287 42,15%
3. Sulawesi Utara Rp4.323.465 8,02%
4. Kep. Bangka Belitung Rp4.299.000 6,53% – 6,54%
5. Sulawesi Selatan Rp4.233.913,25 7,98%
6. Kepulauan Riau Rp4.229.356 9,02%
7. Sumatera Selatan Rp4.210.059 6,77%
8. Aceh Rp4.197.000 6,72%
9. Papua Barat Rp4.118.000 7,19%
10. Kalimantan Timur Rp4.046.360 7,55%
11. Papua Barat Daya Rp4.042.500 7,34%
12. Riau Rp4.031.142 6,63%
13. Kalimantan Utara Rp4.027.901 6,69%
14. Kalimantan Tengah Rp3.949.697 7,15%
15. Gorontalo Rp3.748.000 10,07%
16. Jambi Rp3.711.516 6,91%
17. Sulawesi Barat Rp3.502.000 5,61%
18. Sulawesi Tengah Rp3.452.372 8,58%
19. Sumatera Utara Rp3.410.000 5,61%
20. Sumatera Barat Rp3.383.258 6,29%
21. Banten Rp3.372.828,70 8,77%
22. Lampung Rp3.285.152,48 7,79%
23. Jawa Barat Rp3.000.000 29,44%
24. Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp2.921.059 9,24% – 9,25%
25. Jawa Timur Rp2.730.000 11,57%
26. DI Yogyakarta Rp2.725.000 12,72%
27. Jawa Tengah Rp2.655.454 14,10%
28. Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp2.602.441 5,97%

Perumusan UMP Langkah Krusial​

Yassierli mengatakan bahwa penetapan upah minimum merupakan langkah krusial negara untuk menjamin penghidupan layak bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha, produktivitas, dan iklim investasi yang kondusif.

​”Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 22 November 2026.

​Menyusul rampungnya penetapan di tingkat provinsi, tahapan selanjutnya adalah pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027. Yassierli berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat terus memperkuat dialog sosial yang konstruktif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

​Ia menegaskan agar Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama para Bupati dan Wali Kota menjalankan perannya secara optimal dengan mengedepankan musyawarah serta objektivitas. Dalam prosesnya, perumusan upah tersebut diharapkan mampu mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional maupun karakteristik ekonomi tiap-tiap wilayah, yang meliputi kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, hingga kebutuhan hidup pekerja.

​”Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

​Yassierli menekankan bahwa dialog sosial harus menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan penetapan upah minimum. Ia menilai, perbedaan pandangan antarunsur hendaknya tidak memicu pertentangan, melainkan menjadi ruang untuk mencari titik temu serta merumuskan kesepakatan yang adil dan dapat dijalankan bersama.

​Selain mengedepankan musyawarah, sinergi antarpemerintah juga dinilai krusial. Yassierli mengingatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memikul tanggung jawab kolektif guna memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai regulasi yang berlaku, tanpa mengabaikan dinamika ekonomi terkini.

​”Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

​Yassierli mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan penyusunan UMK dan UMSK 2027 sebagai momentum strategis dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

​”Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka,” ungkapnya.

Meskipun tenggat waktu penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) jatuh pada 21 November 2026, beberapa provinsi belum teridentifikasi pasti:

• Sumatera: Bengkulu
• Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
• Sulawesi & Maluku: Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara
• Papua: Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan

Jadwal Penting Berikutnya

• 25 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.
• 26 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.
• 30 November 2026: Batas akhir penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027. (*)

Tinggalkan Balasan