Kolam Retensi Sempaja Samarinda Disidak DPRD, Butuh Sistem Integrasi Drainase
Kliksamarinda.com – Komisi III DPRD Samarinda turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kolam retensi di kawasan Sempaja Lestari Indah (SLI), Rabu 4 Maret 2026.
Sidak ke kolam retensi di kawasan Sempaja Lestari Indah ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur pengendalian banjir tersebut benar-benar berfungsi optimal, bukan sekadar proyek yang rampung secara administratif.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan kolam retensi seluas kurang lebih 2,6 hektare itu secara fisik telah selesai dibangun, termasuk pintu airnya.
Namun, menurutnya, pekerjaan belum sepenuhnya tuntas karena masih diperlukan penyambungan drainase dari pintu air menuju saluran di kawasan Gang Ahim.
“Secara fisik sudah selesai, pintu air juga sudah terpasang. Tinggal tambahan pekerjaan untuk menyambungkan drainase dari pintu air menembus ke drainase di Gang Ahim,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan utama bukan pada keberadaan kolam retensi, melainkan pada integrasi sistem drainase secara menyeluruh.
Ia menyoroti potensi penyempitan saluran di Gang Ahim, terutama saat aliran menuju Simpang 4 Sempaja. Titik tersebut dinilai menjadi “bottle neck” atau hambatan aliran air hingga menjadi buntu.
Menurutnya, kawasan itu merupakan titik pertemuan aliran dari sejumlah wilayah, seperti Jalan PM Noor, Abdul Wahab Syahranie, hingga Wahid Hasyim. Jika kapasitas saluran tidak memadai, air berpotensi meluap kembali dan menimbulkan genangan.
“Kalau daya tampungnya tidak sesuai, air akan kembali dan menjadi genangan. Ini yang tidak kita inginkan. Kolam retensi harus mampu menampung sekaligus mengatur aliran agar berjalan semestinya,” tegasnya.
Ia meminta jajaran bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Samarinda untuk segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat guna mengidentifikasi dan menyelesaikan titik-titik penyempitan saluran.
Komisi III juga meminta blueprint atau peta konektivitas drainase secara menyeluruh agar sistem yang dibangun benar-benar terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Jangan sampai kita bangun kolam retensi di sini, tapi tidak terkoneksi dengan drainase yang ada. Itu sama saja tidak menyelesaikan banjir,” katanya.
Selain persoalan teknis, ia turut menyinggung pentingnya pengendalian tata ruang wilayah. Ia menilai maraknya pembangunan perumahan dan bangunan lain di kawasan resapan air memperparah risiko banjir di Samarinda.
“Kita sudah kekurangan resapan air. Banyak bangunan berdiri di atas wilayah tangkapan air. Ini pasti mengurangi kapasitas daya serap dan memicu banjir,” ujarnya.
Terkait penyambungan drainase tambahan di sekitar kolam retensi Sempaja, DPRD Samarinda menyebut estimasi anggaran sementara berada di kisaran Rp6 miliar. Namun, Komisi III masih menunggu kepastian apakah anggaran tersebut telah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni tahun berjalan. “Kami minta dipastikan masuk dalam perencanaan anggaran. Intinya, drainase yang dibangun harus sesuai peruntukannya dan benar-benar bertujuan mengurangi banjir di Kota Samarinda,” pungkasnya. (*)
Penulis: Harpiah AM
