Kasus Sepatu Kekecilan Siswa SMK di Samarinda, Sri Puji Astuti: “Apa Kerja Kita?”

Kliksamarinda.com – Anggota DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, memberikan kritik sekaligus otokritik terhadap kasus meninggalnya seorang siswa SMK di Kota Samarinda yang belakangan menjadi perhatian publik karena diduga akibat sepatu kekecilan.

Menurut Sri, tragedi tersebut tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Ia mengaku prihatin dan menyesalkan peristiwa itu bisa terjadi di tengah kota. Terlebih, korban merupakan pelajar yang seharusnya memiliki masa depan panjang.

“Saya sedih ya. Sampai ada anak seperti itu, apa kerja kita? Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua masyarakat bertanggung jawab,” ujarnya Senin 11 Mei 2026.

Ia menilai ada banyak mata rantai pengawasan sosial yang tidak berjalan, mulai dari lingkungan RT, sekolah, hingga keluarga korban sendiri.

Menurutnya, keberadaan Dasawisma, Posyandu, hingga program bantuan sosial seharusnya mampu mendeteksi kondisi warga yang kesulitan ekonomi maupun kesehatan.

Sri Puji juga melihat lemahnya kepedulian sosial di lingkungan sekitar korban. Ia mempertanyakan mengapa kondisi anak tersebut tidak terpantau sejak awal, termasuk saat sakit dan mengalami kesulitan akses kesehatan.

“Harusnya kepala sekolah tahu. Komite sekolah tahu. Paguyuban kelas juga mestinya bergerak. Kok bisa sampai seperti pembiaran?” katanya.

Selain itu, ia menilai persoalan administrasi kependudukan menjadi akar masalah yang kerap membuat warga miskin kehilangan akses bantuan pemerintah.

Banyak warga pendatang, kata dia, belum mengurus KTP domisili Samarinda sehingga tidak masuk dalam data penerima bantuan sosial maupun BPJS pemerintah.

Menurutnya, ketidaktertiban administrasi membuat program seperti Probebaya, BPJS gratis, hingga bantuan pendidikan tidak bisa diakses maksimal.

“Kuncinya tertib administrasi. Kalau pindah ke Samarinda ya harus lapor dan mengurus domisili. Kalau tidak terdata, hak sosialnya juga sulit didapat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya peran RT dan kelurahan dalam mendata warga rentan. Dalam kasus tersebut, Sri Puji menilai semua pihak akhirnya terkena dampak buruk karena tidak ada respons cepat sejak awal.

“RT tidak tanggap, lingkungan tidak tanggap, sekolah tidak tanggap, akhirnya semua jadi blunder dan seakan-akan ini hanya kesalahan pemerintah,” ucapnya.

Lebih jauh, Sri melihat persoalan anak-anak di kawasan pinggiran Samarinda seperti Batu Besaung dan Batu Cermin yang masih mengalami kesulitan akses pendidikan dan kesehatan akibat faktor ekonomi serta administrasi kependudukan.

Ia menyebut masih banyak warga pendatang yang belum memiliki identitas resmi Kota Samarinda, sehingga anak-anak mereka kesulitan memperoleh layanan pendidikan, BPJS, maupun bantuan sosial.

“Ada anak-anak yang tidak sekolah, ada yang stunting, bahkan orang tuanya tidak punya KTP. Ini banyak terjadi di daerah pinggiran,” katanya.

Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dan menjadi momentum evaluasi bersama, baik pemerintah, sekolah, RT, maupun masyarakat.

“Jangan sampai ada lagi korban nyawa anak-anak hanya karena kita semua lalai. Ini soal kemanusiaan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Harpiah AM