Gubernur Rudy Mas’ud Minta Dukungan DPR RI Atasi Ragam Masalah Kaltim
KLIKSAMARINDA – Ragam masalah di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi bahan pembahasan Gubernur Rudy Mas’ud saat pertemuan dengan Komisi VI DPR RI. Pertemuan digelar di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, pada Rabu, 18 Juni 2025.
Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan dan perindustrian. Komisi ini juga mengurusi investasi, koperasi, dan UKM dengan Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade memimpin rombongan.
Dalam pertemuan tersebut, standardisasi nasional dan BUMN menjadi fokus komisi.
Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan tantangan utama pembangunan di Kaltim yang mencakup isu-isu vital pembangunan daerah.
Percepatan kesejahteraan masyarakat menghadapi berbagai hambatan serius. Infrastruktur, investasi, dan aktivitas ekonomi daerah merupakan titik-titik permasalahan yang krusial.
Faktor ketersediaan pupuk juga menjadi persoalan mendesak di Kaltim. Ketahanan pangan daerah terancam akibat kekurangan pupuk. Padahal Kaltim sedang getol berikhtiar mewujudkan swasembada pangan.
Hal ini juga selaras dengan rencana swasembada pangan nasional akhir 2025 yang menjadi target pemerintah.
“Pak Dirut jangan kurang pupuk di Kaltim,” kata Gubernur.
Masalah lain adalah jaringan telekomunikasi internet yang masih lemah di banyak daerah. Kawasan blankspot tersebar di berbagai wilayah Kaltim. Kondisi ini memicu digitalisasi sulit berkembang jika tanpa infrastruktur telekomunikasi memadai.
“Jaringan kami sering putus-putus Pak Direktur,” ungkap Gubernur di hadapan Direktur Network PT Telkomsel Indera.
Persoalan lain adalah pasokan energi listrik belum mencakup seluruh pedesaan. Desa-desa terisolir masih tanpa aliran listrik. Sementara program Listrik Desa menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Kasihan desa-desa kami di pedalaman Pak Dirut,” kata Gubernur.
Konektivitas transportasi laut PT Pelni juga bermasalah. Pelni dulu pernah masuk ke Samarinda secara rutin. “Jangan seperti dinosaurus yang sudah punah,” canda Gubernur kepada Direktur Utama PT Pelni Tri Handayani.
Gubernur Rudy menegaskan posisi strategis Kaltim sebagai penyangga. Provinsi ini bersiap menjadi bagian kawasan IKN. Tantangan besar sekaligus peluang strategis menanti Kaltim. Pengawasan dan kontribusi BUMN sangat diperlukan.
“Kami butuh dukungan regulasi, investasi, dan kolaborasi yang konkret dan tepat sasaran,” kata Gubernur.
Kini Kaltim membutuhkan dukungan regulasi dan investasi konkret. Kolaborasi tepat sasaran harus segera diwujudkan.
Percepatan pembangunan daerah menjadi prioritas utama. Gubernur berharap BUMN memberikan kontribusi maksimal.
Sementara itu, Andre Rosiade menjelaskan tujuan reses ke Kaltim. Komisi VI memastikan dukungan BUMN untuk pembangunan daerah.
Menurutnya, swasembada pangan dan elektrifikasi menjadi fokus utama. Presiden Prabowo mengalokasikan Rp49 triliun untuk listrik desa.
Harapannya, tidak ada desa di Indonesia tanpa listrik. Ini telah menjadi target pemerintahan Presiden Prabowo. Kaltim juga mendapat prioritas dalam program elektrifikasi.
Karena itu pembangunan infrastruktur energi akan dipercepat secara signifikan.
“Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp49 triliun untuk menyelesaikan permasalahn listrik desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kaltim juga Pak Gubernur,” sebutnya.
Hadir dalam pertemuan ini Deputi Bidang Keuangan Kementerian BUMN Dwi Adi Purnomo dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo.
Selain itu ada pula AM Nurdin Khalid, serta anggota Sarifah Suraidah, Rieke Diah Pitaloka, Ida Nurlaela Wiradinata, Gde Sumarjaya Linggih, Doni Akbar, M Sarmuji, Unru Baso, Ida Fauziyah, Amin dan Abdul Hakim Rafagih. (Adv/Diskominfo Kaltim)
