Ground Breaking Sekolah Rakyat Tahap II, Pemerintah Perkuat Akses Pendidikan Anak Rentan
KLIKSAMARINDA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Sosial RI resmi memulai ground breaking Sekolah Rakyat Tahap II sebagai bagian dari komitmen negara memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan. Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural yang selama ini sulit diputus melalui pendekatan konvensional.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian Sekolah Rakyat yang kini telah berdiri di 166 titik di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden yang dirancang sebagai instrumen sosial untuk menghadirkan keadilan pendidikan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan.
“Kami bersyukur Bapak Presiden berkenan hadir dan membersamai kami semua dalam peresmian 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Selanjutnya, izinkan kami melaporkan sejumlah hal yang telah kami jalankan serta perubahan yang mulai kita saksikan setelah beberapa bulan Sekolah Rakyat berjalan,” ujar Saifullah Yusuf saat memberikan sambutan, pada Senin 12 Januari 2026.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat mulai beroperasi secara bertahap sejak Juli 2025. Sebanyak 60 titik beroperasi pada Juli, disusul 37 titik pada Agustus, serta 66 titik pada akhir September hingga awal Oktober.
Secara keseluruhan, 166 Sekolah Rakyat tersebut tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota, dengan total daya tampung 15.954 siswa, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Mengutip arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2025, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi.
“Biasanya anak orang miskin, anaknya miskin. Kita harus berani mengubah. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Mereka yang sering disebut the invisible people kerap tidak kita lihat dan tidak merasakan kemerdekaan negara,” katanya.
Berdasarkan hasil pendataan, mayoritas siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi sangat rentan. Sekitar 60 persen orang tua siswa bekerja sebagai buruh harian lepas, kuli bangunan, buruh tani, nelayan, tukang ojek, pemulung, hingga pekerja informal lainnya.
Sebanyak 67 persen berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, dan 65 persen memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang. Bahkan, tercatat 454 siswa sebelumnya tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman yang mengikuti secara daring mengatakan bahwa untuk wilayah Samarinda, saat ini terdapat dua sekolah rintisan Sekolah Rakyat yang beroperasi di fasilitas sementara.
“Di BPMP ada 96 siswa, kemudian di BPVP terdiri dari 45 siswa SD, 25 SMP, dan 22 SMA. Nantinya, setelah bangunan Sekolah Rakyat ini selesai, anak-anak dari sekolah rintisan tersebut akan bergeser ke lokasi baru,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses teknis seperti mobilisasi siswa dan pengelolaan sekolah akan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Kota Samarinda bersama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan terus melakukan penjaringan calon siswa baru, termasuk anak jalanan dan anak putus sekolah yang memenuhi kriteria.
“Kalau kuotanya masih ada dan anaknya memenuhi syarat, tentu akan kami arahkan untuk masuk Sekolah Rakyat,” katanya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan fasilitas lengkap. Pemerintah menjamin seluruh kebutuhan dasar siswa, mulai dari tempat tinggal, makanan, hingga pakaian. “Tempat tinggal, makan, pakaian, bahkan pakaian luar dan dalam semuanya disiapkan oleh pemerintah. Syaratnya jelas, diperuntukkan bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya. (*)
