Data Antar-OPD Tidak Sinkron, DPRD Samarinda Nilai Hambat Upaya Tekan Stunting
Kliksamarinda.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting belum sinkron. Menurutnya, perbedaan data berpotensi membuat berbagai program pemerintah tidak tepat sasaran.
Ia menjelaskan, data yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Sosial, hingga Dinas Kesehatan masih menunjukkan perbedaan. Kondisi tersebut terlihat dari jumlah Posyandu maupun data sasaran lainnya yang belum seragam.
“Kalau datanya berbeda-beda, bagaimana kita bisa fokus menurunkan angka stunting? Misalnya data jumlah Posyandu berbeda, data ibu hamil berbeda, hingga data anak yang rentan stunting juga tidak sama. Akhirnya anggaran yang sudah disiapkan bisa saja tidak tepat sasaran,” ujar Sri Puji Astuti pada Senin 13 Juli 2026.
Ia mencontohkan, terdapat selisih data jumlah Posyandu antarinstansi yang mencapai puluhan unit. Menurutnya, perbedaan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penyusunan program maupun pengalokasian anggaran.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjutnya, meminta seluruh OPD meninggalkan ego sektoral dan mulai menerapkan satu data dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah menentukan prioritas penanganan, mulai dari ibu hamil, balita, hingga keluarga berisiko stunting.
Selain persoalan data, ia juga mengakui anggaran DP2KB masih sangat terbatas. Dari total anggaran sekitar Rp10 miliar pada 2024, sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan operasional, sementara berbagai program di lapangan banyak bergantung pada dukungan dana dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menilai DP2KB tetap mampu menjalankan berbagai program, mulai dari pengendalian penduduk, pembangunan ketahanan keluarga, Kampung KB, hingga Gerakan Orang Tua Mengantar Anak Sekolah, dengan dukungan para kader dan agen di lapangan.
Komisi IV pun merekomendasikan agar Pemerintah Kota Samarinda memberikan perhatian lebih terhadap penguatan program pembangunan keluarga, termasuk dukungan anggaran pada perubahan APBD maupun tahun anggaran berikutnya.
Sri menegaskan investasi pada pembangunan keluarga dan kualitas sumber daya manusia memang tidak langsung terlihat hasilnya seperti pembangunan infrastruktur, tetapi manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang.
“Visi pembangunan Kota Samarinda adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pembangunan keluarga harus menjadi fondasi. Kalau keluarganya tidak kuat, bagaimana kita bisa mencetak SDM yang berkualitas di masa depan,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Harpiah AM
