Komdigi Bilang Masih Ada 16 Desa Tanpa Sinyal di Kaltim
KLIKSAMARINDA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi memacu pemerataan akses internet di seluruh penjuru negeri. Namun ternyata, menghadirkan sinyal di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) lebih kompleks daripada sekadar menyediakan anggaran.
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, membeberkan realita di lapangan bahwa pembangunan konektivitas digital di pelosok menghadapi bermacam tantangan. Mulai dari kondisi geografis menantang, keterbatasan infrastruktur teknologi, hingga faktor kepadatan penduduk yang sangat minim.
Contoh kendala krusial adalah faktor demografi. Di Kalimantan Timur (Kaltim) misalnya. Saat ini hanya tersisa 16 desa yang masih berstatus blank spot 100 persen atau tidak memiliki sinyal sama sekali. Desa-desa tersebut tersebar di beberapa kawasan seperti Kutai Kartanegara, Berau, dan Kutai Barat.
Walau jumlah desanya tinggal sedikit, mengeksekusi pembangunan di belasan desa tersebut tidak serta merta dilakukan dengan mendirikan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G. Terdapat analisis kelayakan operasional yang harus diperhitungkan.
“Ada wilayah di sini yang tidak dihuni ataupun kalau berpenduduk, penduduknya sedikit,” jelasnya, dikutp Detik.
“Saat penduduknya sedikit, kami tidak akan datang dengan solusi 4G karena biaya operasionalnya terlalu besar kalau misalnya penduduknya 30 atau 50, maka kita akan usahakan cukup dengan WiFi,” sambung Fadhilah.
Faktor alam yang menantang dan minimnya populasi membuat banyak wilayah pelosok dinilai tidak layak secara komersial oleh pihak operator seluler swasta. Di sinilah intervensi negara melalui BAKTI menjadi krusial.
Ia mencatat ada 57 kabupaten/kota di Indonesia yang sebelumnya sama sekali tidak dilirik oleh pembangunan infrastruktur swasta karena kurangnya potensi komersial. Di wilayah-wilayah inilah BAKTI membangun infrastruktur konektivitas.
BAKTI secara nasional telah membangun infrastruktur BTS 4G di 6.747 lokasi pelosok, serta menyediakan 31.863 titik akses Wi-Fi gratis di fasilitas publik penting seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Walau rintangannya berat, pemerintah mematok target tinggi. Fokus utama adalah penyelesaian 100 persen konektivitas di seluruh kawasan permukiman. Selanjutnya tahun 2020 hingga 2029, target pemerataan diperluas agar ketersediaan sinyal terus menyambung tanpa putus melintasi jalan, hutan, hingga ke laut. (*)
