Wapres Ma’ruf Amin Optimis KNEKS dan KDEKS Tetap Aktif Meski Berganti Pemerintahan
KLIKSAMARINDA – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2023-2025, Jumat 4 Agustus 2023.
Pengukuhan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada Samarinda. Gubernur Kaltim, Isran Noor dikukuhkan memimpin KDEKS Provinsi Kaltim periode 2023-2025, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni selaku Sekretaris KDEKS Kaltim, beserta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.
Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, pengukuhan KDEKS Kaltim menjadi pemacu semangat untuk terus menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang dilandasi tuntunan syariat. Kondisi ini akan mendorong arus perdagangan, meningkatkan investasi di daerah serta menurunkan angka kesenjangan antar wilayah.
Wapres Ma’ruf Amin berpesan KDEKS Kaltim perlu membangun ekosistem yang holistik dan berkelanjutan bagi pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.
Menurut Wapres Ma’ruf Amin, ada empat fokus kerja KDEKS dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Antara lain pengembangan industri halal, industri syariah, dana sosial syariah, dan usaha (bisnis) syariah.
Usai pengukuhan, Wapres Ma’ruf Amin berharap KDEKS akan berjalan dengan baik untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
“Kita memang menghendaki agar komite daerah ini semua berjalan dengan baik karena memang potensi ekonomi daerah kita itu besar sekali. Tetapi potensi ini tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Maka KDEKS ini justru yang menggerakkan,” ujar Wapres Ma’ruf Amin dalam sesi doorstop usai acara pengukuhan didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor, Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Dalam kerangka kerja lanjutan, KDEKS nantinya akan membangun koordinasi pusat dan daerah melalui Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan KDEKS, yaitu Menteri Keuangan.
“Nanti, mungkin tidak lama lagi, saya sudah bicara dengan pihak sekretarisnya, Bu Menteri Keuangan, nanti akan ada rapat-rapat koordinasi antara KNEKS pusat,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Selain itu, Wapres Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa peran dan kinerja KNEKS dan KDEKS tidak akan berubah meskipun akan menghadapi perubahan pemimpin negara maupun kepala daerah.
Pasalnya, gerakan KNEKS dan KDEKS telah berlandaskan undang undang, seperti Undang Undang Perbankan Syariah, ada Undang Undang juga tentang Sertifikasi Halal. Ada Undang Undang tentang Asuransi Pasar Modal.
“Saya yakin bahwa ke depan walaupun berganti pemerintahan, karena sudah ada undang-undang dan sudah ada kelembagaannya, juga sudah ada lembaga-lembaga Non pemerintahnya, yaitu masyarakat. Seperti ada masyarakat ekonomi syariah, ada ikatan ahli ekonomi syariah. Kemudian ada juga lembaga-lembaga yang berada di Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. Ini semua merupakan satu ekosistem yang sudah terbangun” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Isran Noor menyatakan pihaknya sebagai pengurus akan segera membuat program kerja. Gubernur Isran Noor juga menegaskan bahwa siapapun kepala daerah selanjutnya akan tetap menjalankan program yang telah disusun karena pengurus KDEKS melekat pada jabatan gubernur bukan pada personal.
“Kita akan segera membuat program, ya. Makanya itu tidak disebut nama ketua KDEKS. Jadi siapapun jadi gubernurnya harus dijalankan program yang sudah ada. Harus jalan. Kalau Gubernur tidak mau jalan, gubernurnya dijalankan. Yang jelas, kami segera membuat program dengan tim,” ujar Gubernur Isran Noor.
Hingga saat ini KNEKS telah menjalin kerjasama global atau internasional. Antara lain dengan Dubai dan forum di Bahrain dalam rangka membangun ekonomi secara global. (*)
