Arsip Tag: Pilkada Serentak

Kampanye Langgar Protokol Covid-19 di Era Pandemi, Mendagri Siapkan Sanksi

KLIKSAMARINDA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan telah memberikan teguran keras kepada 53 kepala daerah petahana yang menimbulkan kerumuman saat melakukan pendaftaran Pilkada 2020. Menteri Tito Karnavian menjelaskan kerumuman dalam masa pendaftaran merupakan pelanggaran aturan PKPU.

“Saya tegaskan telah memberikan teguran keras kepada 53 petahana yang meninmbulkan kerumuman saat pendaftaran Pilkada,” ujar Menteri Tito Karnavian saat menggelar teleconference, Selasa 8 September 2020, bersama KPU dan Bawaslu.

Menteri Tito Karnavian juga menjelaskan, ada dua hal yang perlu diantisipasi dalam tahapan lanjutan. Pertama adalah antisipasi tindakan anarkis dan kekerasan dan kedua adalah antisipasi pencegahan penularan Covid-19.

“Dua hal yang diantisipasi dalam pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada. Pertama adalah antisipasi terhadap aksi anarkis, kekerasan, intimidasi. Kedua berusaha mencegah penyebaran Covid-19. Semua tahapan yang akan dilaksanakan diantisipasi,” ujar Menteri Tito Karnavian.

Dalam tahapan yang telah berlangsung beberapa waktu lalu, Menteri Tito Karnavian menjelaskan beberapa tahapan sangat berpotensi menjadi sarana pnularan Covid-19. Namun, pihaknya tak mendengar adanya kluster baru dari beberapa agenda kegiatan KPU.

“Ada verifikasi faktual calon perseorangan pada 24 Juni-12 Juli. Tidak terdengar kluster dari kegiatan ini,” ujar Menteri Tito Karnavian.

Mendagri juga telah menyiapkan sanksi atas adanya pelanggaran protokol Covid-19 saat pelaksanaan Pilkada. Pertama adalah sanksi penundaan pelantikan calon terpilih selama 6 bulan. Selain itu, Menteri Tito Karnavian juga menyatakan akan mengirimkan kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam sekolah kepemimpinan sebagai bentuk sanksi.

“Sanksi kepada kontentan yang berkali-kali melanggar protokol Covid-19 maka akan ditunda pelantikan 6 bulan dan disekolahkan. Peraturan pelantikan tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang sanksi Kepala Daerah,” ujar Menteri Tito.

Soal sanksi penundaan pelantikan calon terpilih, Ketua KPU Arief Budiman, menyatakan proses pelantikan bukan ranah KPU.

“Pelantikan bukan ranah KPU lagi. Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah,” ujar Arief Budiman dalam teleconference yang sama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan agar berhati-hati terkait penyebaran kasus Covid-19 pada klaster kantor, keluarga, maupun saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Hati-hati yang namanya klaster kantor, yang kedua klaster keluarga hati-hati, yang terakhir juga klaster pilkada hati-hati ini, agar ini selalu diingatkan,” ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin 7 September 2020.

Presiden menyampaikan bahwa yang selalu dikejar-kejar adalah tempat-tempat umum dan publik, tetapi sering dilupakan bahwa sekarang harus hati-hati pada klaster-klaster yang tadi telah disampaikan.

Khusus terkait klaster pilkada, Presiden minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) benar-benar memberikan ketegasan. (*)

Pemprov Kaltim Siapkan Enam Penjabat Kepala Daerah Yang Akan Cuti Pilkada

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), saat ini tengah melakukan inventarisasi Penjabat Kepala Daerah di 6 kabupaten dan kota di Kaltim. Penyiapan penggeanti sementara untuk kepala daerah ini untuk mengisi kekosongan kepala daerah karena mencalonkan kembali dalam pemilihan umum.

Penjabat yang bertugas melaksanakan tugas kepala daerah selama masa kampanye diatur dalam PP 6 Tahun 2005 tentang pengangkatan penjabat bupati atau wali kota dari PNS. Menurut Kepala Biro PPOD Deni Sutrisno, bersama Karo Humas Setda Provinsi Kaltim M Syafranuddin, syarat pengganti saat ini menduduki jabatan struktural eselon II pangkat golongan serendah-rendahnya IV b. Saat ini, nama-nama pejabat yang akan diangkat sebagai penjabat masih dalam proses inventarisasi.

Aturan serupa juga tercantum dalam Pasal 201 UU Pilkada. Pasal itu menyebutkan, penjabat merupakan pejabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang masa jabatannya sudah habis. Penjabat diisi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang jabatan pimpinan tinggi madya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun provinsi.

“Semua akan diproses sesuai ketentuan, sebelumnya akan diusulkan Gubernur,” ujar Deni Sutrisno Senin 31 Agustus 2020 melalui rilis.

Sementara itu, kepala daerah yang akan kembali berlaga, wajib menyampaikan surat cuti sebelum mendaftar ke KPU. Saat ini, terdapat 6 kepala daerah definitif di Kaltim yang akan kembali berlaga di Pilkada Tahun 2020.

Keenam calon tersebut sudah menyampaikan surat permohonan cuti ke Gubernur Kaltim Isran Noor.

  1. Muharram dan Agus Tantomo (Berau),
  2. Kasmidi Bulang (Kutim),
  3. Neni Moerniaeni dan Basri Rase (Bontang),
  4. Bonifasius Belawan Geh dan Y Juan Jenau (Mahakam Hulu),
  5. FX Yapan dan Edyanto Arkan (Kubar),
  6. Edy Darmansyah (Kukar)

Sementara Samarinda dan Balikpapan tidak mengajukan cuti karena Walikota Rizal Effendi dan Syaharie Ja’ang saat ini merupakan periode kedua masa tugasnya.

“Syarat pencalonan untuk petahana di Pilkada harus menyertakan surat bukti pengajuan cuti pada saat mendaftar sebagai calon kepala daerah, sesuai UU No 10 tahun 2016 jika mencalonkan di tempat yang sama,” ujar Deni (*)

KPU Samarinda Batalkan Bapaslon Parawansa dan Markus Jadi Kontestan di Pilkada

KLIKSAMARINDA – KPU Kota Samarinda menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di Tingkat Kota terhadap dukungan hasil perbaikan bakal pasangan calon (Bapaslon) Perseorangan Parawansa Assoniworra dan Markus Taruk Allo. KPU Kota Samarinda menggelar Rapat Pleno terbuka ini pada Jumat, 21 Agustus 2020 di Hotel Mercure Samarinda.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Samarinda menyampaikan total hasil rekapitulasi di 10 Kecamatan terhadap jumlah pendukung yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berjumlah 327 dukungan. Sementara total dukungan akhir yang memenuhi syarat (MS) sejumlah 22.685 jumlah dukungan.

Jumlah tersebut menyebabkan bakal pasangan calon (Bapaslon) jalur independen, Parawansa Assoniwora dan Markus Taruk Allo gagal menuju tahapan pencalonan Pilkada Kota Samarinda 2020.

Pleno tersebut menetapkan hasil verifikasi faktual (Verfal) syarat dukungan bakal paslon Parawansa-Markus Taruk Allo tidak memenuhi syarat dukungan minimal untuk bisa mendaftar ke KPU sesuai syarat minimal 43.977 dukungan KTP warga.

Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menyerahkan berkas hasil verifikasi faktual perbaikan kepada Liaison Officer (LO) dari Parawansa-Markus, Seprianus Liaran.

“Kami menerima hasil Form BA7 KWK sebagai bukti hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan,” ujar Seprianus Liaran.

Sementara itu, Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menyatakan, hasil dari verifikasi faktual perbaikan, bakal pasangan calon Parawansa Assoniworra dan Markus Taruk Allo gagal untuk bisa mendaftarkan diri dalam Pilkada Samarinda.

“Pasangan ini tidak bisa mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah karena jumlah dukungan verifikasi faktual maupun perbaikan setelah kita jumlahkan hasilnya 22.685 orang. Jumlah ini bertambah sebanyak 327 orang, dari jumlah awal 22.358 orang,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Firman Hidayat.

Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin menyampaikan rekapitulasi di 9 Kecamatan berlangsung baik dan tanpa ada sanggahan oleh tim LO maupun oleh Bawaslu Samarinda. Namun, di Kecamatan Samarinda Seberang yang berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Samarinda merekomendasikan saran perbaikan pada pendukung yang ganda.

“Hasil saran perbaikan Bawaslu telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Samarinda dengan mencoret pendukung yang dimaksud. Jumlah MS yang semula 57 menjadi 55,” ujar Abdul Muin. (*)

Gerindra Kaltim Dukung 7 Bakal Calon di Pilkada Serentak

KLIKSAMARINDA – DPD Partai Gerindra Provinsi Kaltim secara resmi mengeluarkan rekomendasi dukungan terhadap 7 bakal calon pasangan kepala daerah dalam Pilkada Serentak Desember 2020 mendatang. Rekomendasi tersebut disampaikan langsung Ketua DPD Gerindra Kaltim, Andi Harun, Rabu 5 Agustus 2020 di Hotel Selyca Mulia, Samarinda.

Pembacaan rekomendasi berlangsung dalam Rapat Koordinasi dan Penyerahan Surat Rekomendasi Pilkada Partai Gerindra untuk wilayah Kalimantan Timur. Dari 9 kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada pada bulan Desember mendatang, Gerindra Kaltim baru menyerahkan 7 rekomendasi.

Tujuh rekomendasi yang diserahkan itu diantaranya.

Kota Samarinda : Andi Harun-Rusmadi.
Kutai Kartanegara : Edi Damansyah-Rendi Solihin.
Kutai Barat: FX Yapan-Edyanto Arkan.
Kutai Timur : Mahyunadi-Lulu Kinsu.
Paser : Alphad Syarif-Arbain M. Noor
Bontang : Neny Moerniaeni-Joni
Mahakam Ulu : Bonifasius Belawan Geh-Yohanes Avun.

Sementara surat rekomendasi yang belum terbit adalah untuk bakal calon di Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau. Andi Harun menyebutkan rekomendasi DPP Gerindra untuk dua daerah tersebut kemungkinan keluar dalam waktu satu minggu ke depan.

Andi Harun mengatakan, terbitnya rekomendasi ini atas dasar pertimbangan DPD dan DPC Partai Gerindra di Kaltim. Maka ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara bersama.

“Setelah keluarnya rekomendasi ini maka ada konsekuensi politik yang harus kita jalankan untuk memenangkan pasangan calon yang telah ditetapkan,” ujar Andi Harun saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi tersebut. (*)

Catatan DPR Untuk Pilkada Serentak 2020

KLIKSAMARINDA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 di tengah masa pandemi menjadi sorotan Komisi II DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, serta Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 Juni 2020, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa mengatakan, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu yang sedang dibahas bersama Komisi II DPR RI harus bisa memastikan dan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Saan meminta agar Anggota Komisi II DPR RI bisa mencermati secara detail Rancangan PKPU dan Perbawaslu itu, bagian mana saja yang belum tercantum untuk memastikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, dan pemilih.

“Kita juga ingin memastikan bahwa Rancangan PKPU dan Peraturan Bawaslu di tengah kondisi pandemi covid-19 ini tidak menimbulkan keraguan ditengah masyarakat,” ujar Saan Mustofa seperti dirilis laman DPR RI, Senin 22 Juni 2020.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa (Foto: Dok DPR)

Saan Mustofa juga menyoroti kualitas Pilkada tidak akan berkurang walaupun itu dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karenanya PKPU ini harus bisa memastikan bahwa kualitas Pilkada dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ini bisa tetap terjamin.

JJangan sampai ketika Pilkada dilakukan di tengah pandemi, tahapan-tahapannya mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah hal-hal yang penting agar keraguan dan kekhawatiran di masyarakat bisa kita jawab. Dan (diharapkan) melalui PKPU dan Perbawaslu ini, kepercayaan terhadap Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang itu bisa mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari publik,” ujar Saan Mustofa.

Rapat tersebut membahas Rancangan PKPU tentang pemilihan dalam kondisi bencana non alam Covid-19, Peraturan Bawaslu tentang penyelenggaraan pengawasan, penanganan laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota lanjutan dalam kondisi bencana non alam.

Komisi II DPR kemudian menyatakan setuju dengan usulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam.

“Berdasarkan penjelasan yang disampaikan KPU RI dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian situasi pandemi Covid-19 oleh pemerintah, Komisi II DPR bersama Kemdagri menyetujui usulan peraturan KPU,” kata Wakil Ketua Komisi II, Saan Mustopa, ketika menyampaikan kesimpulan.

Sorotan lainnya datang dari nggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Guspandi Gaus menyatakan, penyelenggara Pemilu harus memastikan setiap tahap pelaksanaan Pilkada mengacu kepada protokol kesehatan. Ia mengingatkan, jangan sampai pelaksanaan Pilkada malah memicu pertambahan penyebaran kasus Covid 19.

“Pelaksanaan Pilakda Serentak 2020 sudah ditetapkan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Ketika Perppu itu dikeluarkan terjadi pro dan kontra di masyarakat. Jangan sampai ketika pelaksanaan Pilkada ada sesuatu yang dirasa masih kurang pas. Oleh karena itu saya berpesan agar KPU dan Bawaslu untuk betul-betul melaksanakan PKPU dan Peraturan Bawaslu sesuai dengan protokol kesehatan,” ujar Guspardi Gaus.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspandi Gaus (Foto: Dok DPR)

Guspardi Gaus mengaku khawatir, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 itu berdampak pada terpaparnya para pihak yang terlibat dalam Pilkada oleh virus Corona.

“Yang akan disalahkan adalah Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah, dan juga KPU sebagai penyelenggara,” ujar Guspandi Gaus.

Politisi Fraksi PAN ini berharap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara kegiatan Pilkada dapat bersikap hati-hati dalam melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan protokol kesehatan. Ditegaskannya, tidak ada alasan nanti ketika pelaksanaan, baik penyelenggara, peserta maupun pemilih ada yang terpapar.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman memastikan sembilan tahapan Pemilihan 2020 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sembilan tahapan itu mulai dari Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP ; Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih; Pencalonan; Pelaksanaan Kampanye; Laporan dan Dana Kampanye; Pemungutan dan Penghitungan Suara; Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; dan Pengamanan Perlengkapan Pemilihan.

“Pada prinsipnya kegiatan yang sudah diatur dalam PKPU sebelumnya masih berlaku sepanjang tidak diatur berbeda dalam PKPU ini, PKPU sekarang lebih pada pelaksanaan teknis dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujar Arief Budiman.

Ketua KPU Arief Budiman (Foto: Dok KPU)

Protokol kesehatan yang dimaksud meliputi pelaksanaan Rappid Test bagi Penyelenggara, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Penyelenggara, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan suhu tubuh, pengaturan jaga jarak, pengaturan larangan berkerumun, pembatasan jumlah peserta di setiap tahapan, pelibatan tim kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta pemanfaatan media daring untuk menggantikan pertemuan.

Melalui PKPU ini juga, KPU memastikan seluruh warga negara dapat menggunakan hak pilihnya termasuk pemilih yang tengah dirawat karena terpapar Covid-19, bertatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Pemilih yang masuk dalam kategori tersebut dipastikan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS, namun penggunaan hak pilih nantinya akan mendapat pelayanan khusus oleh KPPS bersama Pengawas dan Saksi bekerjasama dengan Tim Kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerapkan protokol kesehatan ketat tanpa mengurangi prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam rapat tersebut, KPU RI juga memaparkan Rancangan Peraturan KPU Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Arief Budiman mengatakan, partai politik maupun gabungan partai politik pengusung calon Kepala Daerah dilarang menggunakan kegiatan kebudayaan sebagai metode kampanye. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020 sembari tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai. (Juga kegiatan) perlombaan,” ujar Arief.

Beberapa kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun juga tidak boleh dilakukan. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni dan/atau konser musik dan perlombaan, dikecualikan apabila dilakukan melalui Media Daring. (*)