Arsip Tag: Pemkot Samarinda

Pesan Wali Kota Samarinda Saat Lantik 156 Pejabat Fungsional

KLIKSAMARINDA – Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang melantik dan mengambil Sumpah Jabatan 156 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda melalui video conference dan 20 orang perwakilan secara mengikuti langsung dengan protokol kesehatan di aula Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Selasa 20 Oktober 2020.

Rincian para pejabat yang dilantik sebanyak 156 Peserta dari Jabatan Dokter, Perawat, Pranata Laboratorium, Bidan, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Pamong Belajar Penyuluh Pertanian, Auditor, Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Pemula dan penggerak swadaya masyarakat.

Dalam sambutannya, Walikota Samarinda menyampaikan bahwa tiga fungsi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik serta berperilaku sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN adalah sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.

Walikota juga berpesan kepada pejabat fungsional yang dilantik hari ini agar melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab serta berintegrasi tinggi, terus belajar memahami terutama regulasi atau fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan, memahami kedudukan pejabat fungsional untuk menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

“Pejabat Fungsional pada hakekatnya merupakan seorang yang mempunyai tanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri dan penguatannya dalam peningkatan produktifitas kerja, jenjang karir PNS dan peningkatan profesionalisme PNS yang dituangkan dalam bentuk angka kredit,” ujar Syaharie Jaang.

Syaharie Jaang menambahkan, pelantikan merupakan hal yang wajar dan perlu dimaknai sebagai kebutuhan organisasi. Untuk itu ia berharap setiap pegawai dapat berkontribusi dalam berbagai inovasi pengelolaan dan melahirkan sebuah pemikiran dan gagasan dalam membentuk karakter yang mandiri.

“Yang paling pertama dan utama itu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita hari ini sehat dan berkesempatan hadir dalam pelantikan, sehat dan kesempatan itu sangat penting. Artinya masih banyak kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Tidak kah kita bersyukur hari ini bisa berdiri dengan sempurna, banyak saudara kita warga Kota Samarinda yang mendahului kita karena Covid-19. Oleh karena itu jangan berhenti bersyukur, jangan berhenti saling doa-mendoakan,” ujar Syaharie Jaang. (*)

Cara BNN Samarinda Sosialisasi Anti Narkoba di Hadapan Anak-Anak

KLIKSAMARINDA – Keluarga berperan penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Sebagai upaya penguatan ke keluarga, selain melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada para orang tua, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda juga berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara Kalimantan Timur, Kamis 15 Oktober 2020.

BNN Kota Samarinda sengaja membawa ratusan hadiah berupa mainan, seperti boneka, robot-robotan hingga mobil-mobilan untuk dibagikan ke anak-anak usia dini. Pembagian hadiah diselingi dengan game edukasi, dengan terus menanamkan sejak dini ke anak-anak mengenai bahayanya narkotika dengan cara yang menarik.

Hadiah mainan itu sendiri merupakan donasi yang dikumpulkan dari masyarakat Kota Tepian guna turut serta mendukung program ketahanan keluarga anti narkoba serta penanganan Covid 19. Bulan lalu, jajaran Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Samarinda juga sudah membagi donasi mainan ke desa budaya Pampang Samarinda.

“Ini penting, karena kita tengah gencar mensosialisasikan mengenai ketahanan keluarga anti narkoba dengan menyentuh langsung anak-anak, agar mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif. Jadi mereka bisa fokus di rumah dengan mainannya dan melakukan hal positif bersama keluarga,” ujar Humas BNN Kota Samarinda, Ahmat Fadholi.

Amat Fadholi menambahkan, pelaksanaan sosialisasi dan pembagian mainan kali ini berbeda karena dengan menggandeng Pemkot Samarinda yang diwakili oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

“Kita menggandeng Pemkot mengingat program ini akan dilanjutkan untuk menjadi rintisan kelurahan Ketahanan Keluarga Anti narkoba,” ujar Amat Fadholi.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Samarinda, Sucipto Wasis, yang ikut hadir menyampaikan hadiah maianan ke anak-anak mengapreasisi upaya kreatif dan inovatif yang digagas oleh BNN Kota Samarinda.

“Ini perlu didukung. Karena keberadaan anak-anak harus menjadi prioritas pembangunan. Apalagi di masa pandemi seperti ini mereka harus diberikan hiburan supaya tidak jenuh di dalam rumah,” ujar Sucipto Wasis.

Menurut Sucipto Wasis, Pemkot Samarinda mendukung program BNN Kota Samarinda untuk menjadikan Kelurahan Tanah Merah menjadi kelurahan percontohan dengan indeks ketahanan keluarga anti narkoba sehingga dapat dijadikan keluarahan Bersih Narkoba (Bersinar). (Jie)

Samarinda Dapat Hibah Pemulihan Ekonomi Pariwisata Rp15 Milyar

KLIKSAMARINDA – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berencana mengucurkan dana hibah sebesar Rp3,3 Trilyun untuk Pemerintah Daerah dan usaha pariwisata, terutama yang terdampak Covid-19. Nah, Samarinda mendapatkan jatah alokasi dana hibah tersebut sebesar Rp15 miliar.

Dalam rapat koordinasi secara virtual terkait dana hibah dari Kemenparekraf, Kamis 15 Oktober 2020 di Balai Kota, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Chairuddin menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan mendapat alokasi dari Kemenparekraf kurang lebih Rp15 Milyar.

“Hibahnya Samarinda Rp15 Milyar untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional dari sektor pariwisata. Sebesar 70 persen digunakan untuk insentif ekonomi kepada hotel dan restoran dan 30 persennya untuk kegiatan pemulihan ekonomi di bidang pariwisata,” ujar Sugeng Chairuddin.

Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin (Foto: Ist)

Walaupun pihaknya hingga kini belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari Kemenparekraf, Sugeng Chairuddin mengatakan Pemkot Samarinda akan menentukan kriteria hotel dan restoran yang layak menerima dana hibah.

Selama ini, ada beberapa hotel dan restoran yang tidak membayar pajaknya ke Pemerintah Daerah. Menurut Sugeng, pajak yang diambil bukanlah milik usaha, tetapi pelanggan yang harus dibayarkan.

“Mungkin tidak sama rata persentase pembagiannya. Kita lihat juga hotel-hotel yang peduli pajak. Kalau yang nakal ngapain dikasih lebih,” ujar Sugeng Chairuddin

Kepala Dinas Pariwisata Kota Samarinda, I Gusti Ayu Sulistiani mengatakan akan ada rapat koordinasi lebih lanjut dengan Kemenparekraf pada 22 Oktober mendatang. Sebab, ada beberapa perubahan dalam juknis dana hibah.

“Rapat koordinasi nanti mungkin kita sekalian dikasih juknis dan sosialisasinya. Kita cuman membahas keberangkatan kesana. Karena harus ada data yang disiapkan,” ujar I Gusti Ayu Sulistiani.

Dilansir dari laman resmi Kemenparekraf pada 13 Oktober 2020, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan, dana hibah pariwisata melalui Kementerian Keuangan merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah dalam upaya menghadapi dampak dari pandemi COVID-19.

“Tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pandemi COVID-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020,” ujar Wishnutama.

Daerah dengan kriteria PHPR minimal 15 persen dari total PAD Tahun anggaran 2019, 10 Destinasi Super Prioritas (DPP), 5 Destinasi Pariwisata Prioritas (DSP), Destinasi Branding dan 100 COE.

Menparekraf menjelaskan, dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dibagi dengan imbangan 70 persen dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri hotel dan restoran. Sedangkan 30 persen untuk pemerintah daerah digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19 terutama pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. (*)

Besaran APBD Samarinda Tahun 2021 Proyeksi Rp2,4 Triliun Turun Dari Tahun Sebelumnya

KLIKSAMARINDA – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda telah ditetapkan. Besarannya mencapai Rp2,4 triliun.

Wali Kota Samarinda, Syaharia Jaang menyebutkan besaran APBD Samarinda untuk tahun 2021 tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis 1 Oktober 2020 secara virtual. Penetapan langsung dihadiri Plt. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah bersama anggota DPRD Samarinda lainnya di Kantor DPRD Samarinda.

Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Sidang III Tahun 2020 dengan agenda pertama Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 dan agenda kedua Penyampaian Penjelasan Nota Kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kota Samarinda.

“Dengan rencana pendapatan ditargetkan sebesar Rp2,4 Triliun. Ini belum termasuk Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi,” ujar Syaharie Jaang seperti dirilis Humas Pemkot Samarinda.

Syaharie Jaang menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pedoman pelaksanaan APBD yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

Kebijakan umum APBD Kota Samarinda Tahun 2020 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar.

“Maka rancangan APBD TA 2021, pada hakikatnya adalah target pencapaian kinerja yang terukur dan setiap urusan Pemerintah Daerah, pendapatan, proyeksi, belanja dan pembiayaan daerah program dan plafon anggaran menurut urusan Pemerintah yang dijabarkan ke dalam RKA pada masing-masing OPD,” ujar Syaharie Jaang.

Menurut Syaharie Jaang, penyusunan kebijakan umum APBD Tahun 2020 ini mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

Secara umum, struktur APBD TA 2021 Samarinda mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena estimasi penerimaan dicantumkan berdasarkan perkiraan yang terukur dan realistis. Pada tahun 2020, APBD Kota Samarinda yang disahkan senilai Rp3,024 triliun.

“Pemerintah dalam hal ini sangat memahami keinginan dan perhatian masyarakat, serta OPD yang banyak memberi masukan dengan mengajukan usulan-usulan kegiatan dalam Rancangan Anggaran. Namun harus kita pahami bersama bahwa sesungguhnya kemampuan keuangan daerah terbatas dan belum memungkinkan, apalagi pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini,” ujar Syaharie Jaang.

Rapat Paripurna ini ditutup dengan Penandatangan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota Samarinda dan Pimpinan DPRD. Sebelumnya, pembahasan APBD Samarinda berlangsung di DPRD Samarinda, Rabu malam 30 September 2020, melalui virtual. (*)

Pemkot Samarinda Minta Cara Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Tak Membuat Kerumunan

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mengusulkan agar cara pembagian bantuan sosial tunai kepada masyarakat mengalami perubahan. Catatan penting dari usulan tersebut adalah agar masyarakat tidak berkerumun saat akan menerima bantuan tersebut di tengah pandemi Covid-19.

Terkait dengan Bantuan Sosial berupa sembako dan uang tunai, Sekretaris Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin menyatakan, agar pihak-pihak yang memiliki tugas membagikan bantuan langsung tunai mengubah pola pembagian.

Khususnya, usulan ditujukan kepada PT Pos untuk mengubah regulasi yang tadinya memberikan secara tunai kepada masyarakat ke depan non tunai. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan tidak mengundang banyak orang.

“Saya minta kepada PT Pos untuk mengubah regulasi, kalau memang mau diberikan tunai kepada masyarakat antarkanlah ke rumah-rumah atau kalau tidak mau repot ubah sistemnya yang tadinya tunai menjadi non tunai. Percuma kalau kita mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul, tapi kita sendiri yang membuat masyarakat berkumpul,” ujar Sugeng Chairuddin saat rapat beserta Tim Gugus Covid-19 menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 melalui Virtual online, Sabtu 26 September 2020..

Sebelumnya, Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia dan Kepala PT Pos Samarinda menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Samarinda ada sebanyak 1.665 yang akan menerima sembako dan sebanyak 12 ribu yang akan menerima uang tunai.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aji Syarif Hidayatullah juga memberi masukan dalam rapat tersebut. Pertama, Aji Syarif Hidayatullah menyatakan terkait pengumuman seseorang terkonfirmasi positif menurutnya itu sangatlah lambat. Hal itu yang seharusnya diperbaiki kedepannya. Kedua tentang penerima Bantuan Sosial yang juga harus menyasar kepada keluarga pasien konfirmasi Covid-19 yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit atau tempat karantina.

“Yang pertama banyak pejabat di lingkungan Pemkot, Lurah dan masyarakat yang telah meninggal dunia seharusnya mereka juga mendapatkan santunan. Yang kedua untuk teman-teman atau masyarakat kita yang di isolasi di RS A Wahab Syaranie, sampai ada pesan whatsapp-nya ke saya, dia minta tolong istrinya di rumah agat dibelikan beras. Saya sudah bantu istrinya saya transferkan untuk ke depan bantuan tersebut harus juga mengarah pasien yang terisolasi agar keluarganya dapat perhatian dari kita,” ujar Aji Syarif Hidayatullah. (*)

DPRD Samarinda Sahkan APBD Perubahan 2020 Rp3,222 Triliun

KLIKSAMARINDA – DPRD Samarinda mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 pada Senin 21 September 2020. Besaran APBD Perubahan tersebut mencapai angka Rp3,222 triliun. Angka tersebut, menurut Wali Kota Samarinda, mengalami penyesuaian dari besaran sebelumnya, yang mencapai Rp3,126 triliun.

Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020 tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Samarinda yang dipimpin langsung Plt. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Andullah. Seluruh fraksi di DPRD Samarinda bisa memahami dan menyepakati Rancangan APBD-P yang diajukan Pemkot Samarinda.

Helmi Abdullah menyampaikan mengapa APBD Perubahan disahkan, karena memang sudah sesuai dengan tahapan yang telah yang dilakukan. Helmi Abdullah juga berpesan agar APBD Perubahan ini nanti harus sinkron dengan rencana pembangunan yang ada di Samarinda dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro di Kota Tepian.

“Terpenting setiap pengeluaran anggaran belanja nanti kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis, serta ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Helmi Abdullah dalam Sidang yang berlangsung secara virtual tersebut.

Sementara itu, Walikota Samarinda, Syaharie Jaang mengaku bersyukur jika APBD-P akhirnya dapat rampung dalam satu pandangan, sehingga bisa ditetapkan melalui anggaran yang aspiratif dengan harapan dapat bermanfaat dalam pembangunan kota.

Dalam penyampaian nota keuangan rencana APBD Perubahan tadi, penyusunan kebijakan umum dilaksanakan di tengah pandemi. Oleh karena itu, perubahan tersebut telah disusun menyesuaikan target indikator makro yang berubah karena kondisi Covid-19.

“Dalam rancangan perubahan anggaran kali ini mengalami penyesuaian dan penambahan sebesar Rp95 miliar dari anggaran Rp3,126 triliun kini menjadi Rp3,221 triliun,” kata Jaang.

Ia mengakui, perubahan APBD Kota Samarinda telah melalui dinamika yang menyita perhatian, kosentrasi tenaga dan waktu. Oleh itu, ia mengingatkan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkot sebagai pengelola penerimaan daerah agar bisa mengupayakan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan agar dapat bersesuaian dengan target yang ditetapkan. (*)

Pemkot Samarinda Sarankan Tim Pemenangan Bakal Calon Bentuk Satgas Covid-19

KLIKSAMARINDA – Perhelatan Pilkada Serentak di Indonesia tak luput dari wabah pandemi Covid-19. Tak terkecuali di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Presiden Joko Widodo telah mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai munculnya kluster penularan Covid-19 yang sering disebut kluster pilkada. Nah, mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Samarinda memberikan saran kepada KPU agar setiap tim pemenangan bakal pasangan calon membentuk satuan tugas penanganan Covid-19.

Mewakili Pemkot Samarinda dalam Sosialisasi KPU Samarinda terkait Persiapan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 di Hotel Aston Samarinda pada Rabu 16 September 2020, Asisten I Sekretariat Kota Samarinda Tejo Sutarnoto menyebutkan, di masa Pandemi Covid-19 ini kondisi Kota Samarinda masih Zona Merah, sehingga tahapan pemilu harus dijalankan dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan supaya tidak terjadi klaster Pilkada.

Pemkot Samarinda bahkan menyarankan agar setiap paslon membentuk tim gugus sendiri di wilayah masing-masing dalam skala kecil supaya bisa menyiapkan, serta menjalankan protokol kesehatan pada kegiatan, baik kampanye atau pertemuan supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan.

“Sampai hari ini sudah 81 orang yang meninggal terkait Covid-19, itu tandanya tingkat yang meninggal sudah sangat kritis 5,3 persen di atas rata-rata nasional 4,4 persen. Jadi Pemkot Samarinda tidak membiarkan kegiatan dengan memakai cara-cara yang melanggar protokol kesehatan,” ujar Tejo Sutarnoto.

Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 itu sendiri Walikota Samarinda Syaharie Jaang juga mengeluarkan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan yang bersifat umum untuk semua masyarakat tanpa terkecuali.

“Kepada KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada kami harapkan untuk mempelajari dan ikut mensosialisasikan kepada paslon-paslon agar tetap taat dan patuh terhadap aturan yang dibuat supaya tetap mengikuti protokol kesehatan pada setiap tahapannya. Tanpa dukungan semua pihak termasuk penyelenggara dan paslon, tentu tidak akan berhasil untuk menjalankan Perwali tersebut. Karena suka atau tidak suka siapapun yang terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikotanya nanti bila vaksinnya belum ditemukan juga akan memimpin dalam kondisi Pandemi Covid-19, sehingga jangan sampai dari awal sudah banyak melakukan pelanggaran terkait protokol kesehatan ini,” ujar Tejo Sutarnoto yang juga selaku tim gugus tugas Covid-19 Kota Samarinda.

Tejo Sutarnoto pun berpesan bahwa saat pengundian dan pengesahan paslon nanti supaya ada dibuat Pakta Integritas yang salah satunya menyangkut tahap kewajiban dalam pelaksanaan penegakan disiplin Protokol Kesehatan Covid-19.

Ikut hadir dalam acara sosialisasi tersebut Komisioner KPU Provinsi Kaltim Muhasan Ajid, Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin beserta jajarannya, mewakili Kesbangpol Kota Samarinda Kiswandi, yang mewakili jajaran TNI dan Polri, mewakili OPD terkait, perwakilan partai politik dan LO atau tim sukses dari 3 paslon, Camat se-Kota Samarinda, PPK se-kota Samarinda, serta undangan terkait lainnya. (*)

KPU Samarinda Sosialisasi Aturan Pemasangan Alat Peraga di Masa Kampanye

KLIKSAMARINDA – KPU Kota Samarinda menggelar Sosialisasi Persiapan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020. ⁣ Sosialisasi digelar di Hotel Aston Samarinda pada Rabu 16 September 2020. Dalam sosialisasi tersebut dibahas 3 materi meliputi uji publik rancangan PKPU tentang Perubahan PKPU 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan yang dipaparkan oleh Moh. Ahsan dari KPU Provinsi Kaltim. Kedua, ⁣ terkait Penentuan Titik APK yang dipaparkan oleh Narsum Tejo Sutarnoto Asisten 1 Pemkot, dan materi mengenai teknis pelaksanaan kampanye yang dipaparkan oleh Najib, Komisioner KPU Kota Samarinda.⁣

Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat menyampaikan, masa kampanye yang akan berlangsung selama 71 hari (26 September-5 Desember 2020) harus segera disepakati mengenai penentuan titik wilayah dan tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berkampanye. Selain itu, Tim Kampanye Bapaslon dihimbau agar segera menyelesaikan desain dan jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) agar bisa dilakukan pencocokan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁣

Firman Hidayat menjelaskan persiapan pelaksanaan kampanye akan dimulai pada tanggal 26 September 2020. Sedangkan masa kampanye akan berlangsung dalam 71 hari sampai 5 Desember 2020.

“Untuk design APK sesegera mungkin agar kami bisa memfasilitasi untuk pencetakan. Kalau dari KPU masalah jumlah masih belum selesai, maksimal bisa 5 lembar untuk tingkat kota, baliho juga spanduk, tingkat kelurahan ada semacam umbul-umbul supaya pemasangannya bisa seragam agar tidak ada komplain dari masing-masing paslon,” ujar Firman Hidayat

Firman Hidayat mengatakan untuk titik pemasangan memang ketentuan Pemkot Samarinda karena menyangkut estetika keindahan kota dan kenyamanan warga untuk melintas. Selain itu lanjutnya, buat perwakilan partai politik dan tim pemenangan paslon harus segera disepakati soal tempat, serta jumlah titik lokasi APK.

“Camat juga kami undang karena akan menggunakan wilayah-wilayah di masing-masing kecamatan untuk pemasangan APK dan kampanye. Perlu diketahui pula untuk kampanye tahun ini ada penambahan pola. Selain rapat umum, rapat terbatas juga dimungkinkan klausul kampanye lewat daring lewat satu aplikasi. Kami harapkan sebelum tanggal 26 September 2020 nanti semua masalah APK sudah rampung,” ujar Firman Hidayat.

Asisten I Sekretariat Kota Samarinda Tejo Sutarnoto mewakili Walikota Samarinda Syaharie Jaang menegaskan kehadiran Pemkot Samarinda terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu Kota Samarinda memang sangat penting karena menyangkut keberhasilan dari penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah.

“Ini tidak hanya dari faktor penyelenggara saja, tetapi juga peran Pemerintah Kota Samarinda karena yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Pilkada itu sepenuhnya ada di Kepala Daerah yaitu Walikota Samarinda Syaharie Jaang,” ujar Tejo Sutarnoto.

Pada pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, Tejo Sutarnoto menyampaikan, dukungan anggaran dari Pemkot Samarinda sangat maksimal sesuai apa yang diusulkan oleh KPU, Bawaslu, serta pihak keamananan mulai dari TNI, Polri, Satpol PP dan terkait lainnya sepenuhnya didukung.

Untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dari Pemkot Samarinda sudah jelas sesuai dengan yang telah ditentukan untuk tidak melanggar Peraturan Daerah. Kalau melanggar tentunya Satpol PP sebagai dinas terkait yang didukung oleh Bawaslu akan melakukan upaya penegakan dengan pelepasan. Bila ada yang keberatan supaya diproses melalui Bawaslu.

“Mengenai ketertiban penegakan peraturan terkait pelanggaran APK tentu Satpol PP tidak serta merta membongkar, harus melihat kondisi di lapangan dulu untuk menertibkan. Semuanya harus berkordinasi terlebih dahulu dengan Bawaslu, sehingga jangan sampai terjadi miss komunikasi. Kalaupun timses pasangan calon mau membongkar sendiri APK yang melanggar dari ketentuan tambah bagus lagi. Semua itu tentu dengan azas keadilan yang tetap kita jaga. Jangan sampai paslon tertentu sampai komplain dengan paslon lainnya terkait pelanggaran APK.

Tejo Sutarnoto menegaskan, titik-titik yang dilarang untuk pemasangan APK sudah jelas seperti di media jalan tengah, apa saja baik untuk kegiatan kampanye maupun reklame, termasuk pemasangan di pohon-pohon dilarang karena pohon ini termasuk dilindungi.
“Jangankan untuk memasang APK, menebang saja itu termasuk melanggar peraturan kalau tidak izin dan diizinkan oleh DLH,” ujar Tejo Sutarnoto.

Kemudian menurut tejo Sutarnoto, fasilitas negara seperti tiang listrik dan lainnya tidak diperbolehkan. Begitu juga di areal perkantoran, tempat ibadah dan sekolah tidak diperbolehkan dalam ketentuan.

“Nanti segera diadakan rapat lebih dalam lagi menyangkut pemasangan APK ini,” ujar Tejo Sutarnoto. (*)

Prediksi APBD Perubahan Samarinda Tahun 2020 Turun, DPRD Nyatakan Hati-Hati Gunakan Anggaran

KLIKSAMARINDA. Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang menyampaikan prediski penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 mengalami penurunan. Syaharie Jaang menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan Nota Keuangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS) 2020 kepada Tim Badan Anggaran (Banggar) melalui telekonferensi, Rabu 16 September 2020.

Syaharie Jaang mengatakan, prediksi nilai APBD Perubahan 2020 senilai Rp2,57 Trilyun. Awalnya diprediksi APBD Perubahan bisa mencapai Rp3 Trilyun lebih. Namun Jaang mengakui daya beli dan perekonomian masyarakat kian menurun.

“Makanya target pendapatan tahun ini juga diturunkan,” ujar Syaharie Jaang yang berada di aula serbaguna Rumah Jabatan Walikota seperti dirilis Humas Pemkot Samarinda.

Sedangkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp 645 Milyar, sehingga total Anggaran Perubahan menjadi Rp 3,22 Trilyun.

Menurut Syaharie Jaang, dari sisi pembiayaan memang mengalami penambahan, yaitu dari sisa anggaran tahun sebelumnya digabungkan dengan tahun ini, sehingga disebut SiLPA. Awalnya SiLPA hanya senilai Rp113 Milyar. Saat ini mengalami penambahan Rp645 Milyar.

Plt Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah mengingatkan kepada Pemkot Samarinda agar lebih berhati-hati dengan penggunaan anggaran. Terlebih di sisa waktu yang sangat singkat ini.
Namun dalam beberapa kali pembahasan Helmi menyebut bahwa Pemkot Samarinda sudah meyakinkan pihaknya untuk menyelesaikan sesuai dengan target penyerapan anggaran hingga akhir tahun.

Beberapa yang akan dibiayai paling penting kata Helmi yaitu untuk pendidikan, kesehatan, termasuk di dalamnya penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai Rp77 Milyar dan sisanya untuk menjalankan kegiatan fisik yang sudah berkontrak.

“Kan banyak kegiatan sudah setengah berjalan. Itu akan dilanjutkan lagi,” ujar Helmi Abdullah. (*)