Arsip Tag: KPU

Ketua KPU Nyatakan Calon Kepala Daerah Harus Swab Test

KLIKSAMARINDA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyampaikan perkembangan terkini terkait tahapan Pemilihan Serentak 2020 yang sedang berjalan. Satu di antaranya adalah perkembangan terkait regulasi bersama stakeholder terkait.

Regulasi ini terutama berkaitan dengan protokol kesehatan pelaksanaan pemilihan serentak di tengah pandemi Covid-19.

“Setelah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ada satu aturan yang menurut kami itu baik lalu kita akomodasi, kita usulkan kepada DPR dan pemerintah, yaitu setiap bapaslon (bakal pasangan calon) sebelum pemeriksaan kesehatan harus swab test,” ujar Arief Budiman saat menjadi narasumber pada Konferensi Pers Update Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu 26 Agustus 2020.

Dengan moderator Lula Kamal, Arief Budiman juga bercerita tantangan yang dihadapi KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan 2020 di masa pandemi ini. Salah satunya, kesiapan distribusi logistik.

“Idealnya pemilu itu dilaksanakan di tengah tahun. Alasannya ini soal siklus iklim di Indonesia. Kalau akhir tahun biasanya curah hujan tinggi, karakteristik negara kita kepulauan dan pegunungan, kendalanya distribusi logistik. Kalau lambat kita distribusikan lebih awal, kalau ada cuaca ekstrem ini yang unpredictable transportasi harus kita carter,” ujar Arief Budiman.

Terakhir, Arief mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan Pemilihan 2020 yang sedang berlangsung.

“Kalau ada tahapan kampanye, ikuti kegiatan kampanye yang dilakukan kandidat agar anda dapat informasi yang cukup siapa calon yang layak anda pilih,” ujar Arief Budiman.

Arief Budiman juga menyampaikan jika sampai 26 Agustus 2020, dana hibah pemilu serentak telah ditransfer ke 232 dari 270 daerah yang melaksanakan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

“Dua hari lalu, saya konfirmasi, dari 270 daerah, baru 232 daerah yang telah menerima transfer dana hibah pemilu,” ujar Arief Budiman.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan usulan perubahan terhadap 4 rancangan Peraturan KPU (PKPU) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri, di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Senin 24 Agustus 2020.

Empat rancangan PKPU yang dikonsultasikan tersebut antara lain PKPU 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, PKPU 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, PKPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan, dan PKPU 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (*)

KPU Nyatakan Siap Gelar Pemilu Serentak 2020 Sebagai Sejarah Baru Karena Alasan Ini

KLIKSAMARINDA – Dalam siaran live pada BNPB Youtube, Senin 6 Juli 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebutkan KPU siap menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang jatuh pada Rabu, 9 Desember 2020.

Dalam dialog bertema “Pemilu di masa Pandemi” tersebut, Arief Budiman menyatakan Pemilu Serentak 9 Desember 2020 mendatang merupakan agenda di tengah pandemi Covid-19 di 270 wilayah.

Arief Budiman mencatat ada dua pemilu yang berbeda sepanjang catatan sejarah Indonesia. Pertama adalah pemilu 2019 serentak yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Kedua, tahun 2020 ini pemilihan pertama di tengah pandemi covid-19. Pelaksanaannya di 2020 ini akan menjadi penting untuk memberi dasar bagi generasi yang akan datang.

Karena itu, ujar Arief Budiman, pelaksanaan Pemuli 9 Desember 2020 mendatang akan menjadi pijakan bagi generasi mendatang dalam melaksakan pemilihan umum.

“Melaksanakan di 2020 ini akan menjadi penting untuk memberi dasar, memberi pijakan bagi generasi yang akan datang. Bukan hanya sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi regulasinya. Kemudian model pelaksanaannya, kulturnya. Itu menjadi penting untuk bisa menjadi model (pilkada) di masa yang akan datang,” ujar Arief Budiman.

Selain Arief Budiman, hadir pula Plt. Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, M.SI dan Pakar Teknologi Informasi via Zoom meeting, Roy Suryo.

Saat ini, KPU telah menyiapkan prosedur bisa mengadaptasi dari negara yang melaksanakan pemilihan di tengah pandemi. Namun, menurut Arief Budiman, harus mengukur kultur masyarakat Indonesia.

“Pemungutan dan hitung suara, ada masukan online. Tapi KPU berdasarkan pengalaman, menurut saya, jangan menghilangkan kultur pemungutan suara. Tapi, begitu sudah dihitung, semua orang menyaksikan, waktu mau direkap, itu menggunakan teknologi informasi,” ujar Arief Budiman.

KPU akan menambah peraturan baru yang saat ini masih dalam pembahasan. Utamanya adalah terkait dengan protokol kesehatan. Misalnya terkait administrasi pendaftaran calon. Dalam UU masih diminta untuk calon harus mendaftar sendiri.

Pemilih akan diperbolehkan calon datang bersama wakil dan dua staf yang akan membantu membawa berkas pendaftaran. Tidak lantas menghilangkan pendaftaran.

Kemudian terkait dengan kampanye, KPU menegaskan akan menghilangkan pertemuan secara fisik. Sebagai gantinya semua bisa dilakukan secara daring. Pada UU masih memperbolehkan kampanye tapi diatur. Misal boleh tapi 40% dari kapasitas ruangan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan ada 270 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada pada Desember 2020 mendatang. Menurut dia, hukum pelaksanaan pemilu ini tetap berpegang pada keselamatan penduduk.

“Ini hukum tertinggi, tapi setelah itu hak-hak masyarakat dijaminkan. Disiplin adalah kata kunci. KPU dan gugus tugas bisa mengatur pedoman penerapan protokol kesehatan,” kata Safrizal.

Menurut dia, 270 wilayah tersebut terdiri dari berbagai macam zona mulai dari hijau, merah, oranye dan kuning. Sehingga semua akan berlaku protokol dasar seperti memakai masker, jaga jarak, cuci tangan.

Dalam gelaran Pilkada serentak 2020 yang direncanakan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, penyelenggara akan menerapkan aturan agar pencoblosan tetap dapat dilakukan dengan meminimalisasi potensi penularan virus. Apabila aturan tersebut baik adanya, maka akan menjadi panduan atau patokan bagi pilkada-pilkada yang akan datang. Terutama apabila pilkada dilaksanakan di masa pandemi. (*)

Anggaran Belum Dicairkan Kemenkeu, Ada Kritik dari DPR RI Soal Pilkada Serentak 2020 

KLIKSAMARINDA – Pencairan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dari Kementerian Keuangan sebesar Rp4,7 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum kunjung terjadi. Sebelumnya, KPU mengajukan tambahan anggaran Pilkada 2020 untuk menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya pengadaan APD.

Namun, pencairan anggaran tahap pertama sebesar Rp 941 miliar yang disetujui Menteri Keuangan (Menkeu), nyatanya belum dapat digunakan jajaran KPU Daerah.

Pada awalnya, Menkeu menyetujui usulan tambahan anggaran KPU untuk tahap pertama sebanyak Rp1,02 triliun saat rapat gabungan bersama Komisi II DPR RI pada 11 Juni lalu.

Menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, awalnya KPU meminta batas waktu pencairan kepada Kemenkeu pada 15 Juni 2020 untuk memulai tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung Desember mendatang. Namun karena tahapan itu memerlukan waktu, batasnya digeser ke 18 Juni tetapi tidak cair juga.

Rencana tersebut kemudian tak terwujud dan malah terjadi pemunduran rencana pencairan pada 24 Juni 2020.

“Kami geser lagi jadi 24 Juni, ternyata sampai tanggal 24 Juni pun anggaran belum bisa dicairkan. Kalau kami ditanya lagi, apa perasaan kami? Terus terang kami risau,” ujar Arief Budiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 Juni 2020, seperti dirilis laman resmi DPR RI.

Menurut Arief Budiman, alokasi anggaran untuk KPU ini sudah selesai pembahasannya dengan penandatanganan Surat Penetapan Satuan Bagian Anggaran (SP-SABA) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Yang kami butuhkan bukan sekadar tersedia alokasinya melalui SP-SABA yang dikeluarkan oleh Menkeu. Tetapi yang kami butuhkan uangnya bisa digunakan sehingga bisa memenuhi kebutuhan APD,” ujar Arief Budiman.

Ketidakpastian jadwal pencairan anggaran untuk KPU tersebut mendapatkan kritik dari anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Mardani Ali Sera mengusulkan agar Pemerintah segera merealisasikan kesepakatan anggaran Pilkada yang sudah dibicarakan pada rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Menkeu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP beberapa waktu lalu.

Anggaran tersebut termasuk untuk pembelian alat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan. Mardani menegaskan, lambannya pencairan ini sangat membahayakan kondisi para penyelenggara pemilu dan masyarakat di lapangan.

“Komisi II harus bersikap tegas pada Menteri Keuangan terkait masalah anggaran Pilkada Serentak 2020 yang tahapan awalnya sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 lalu namun hingga kini belum ada pencairan atas anggaran tersebut,” ujar Mardani Ali Sera.

Bahkan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi mempertanyakan keseriusan pemerintah menggelar pilkada karena tambahan anggaran belum dicairkan.

“Jika itu (pencairan anggaran tidak juga, saya usul ke komisi II untuk ditunda dulu pilkada karena kayaknya main-main ini, enggak serius pemerintah,” ujar Johan Budi.

Menurut Johan Budi, pelaksanaan tahapan pilkada tidak bisa diundur dan harus sesuai jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU (PKPU). Sementara, KPU belum dapat melaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada 24 Juni, karena jajaran penyelenggara pilkada tidak memiliki anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).

Sebelumnya, KPU menunda pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 serentak di 270 daerah sejak Maret lalu karena pandemi Covid-19. Pemungutan suara bergeser menjadi 9 Desember 2020 dari jadwal semula 23 September 2020. (*)

Peluncuran Tahapan Pilkada Samarinda, Ini Rangkaiannya

Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat

KLIKSAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda meluncurkan Tahapan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Samarinda 2020. Peluncuran di area Taman Samarendah, Jalan Bhayangkara, Sabtu 23 November 2019 malam.

Ketua KPU kota Samarinda, Firman Hidayat mengungkapkan peluncuran tahapan Pilkada 2020 di Taman Samarendah ini dengan tujuan menginformasikan kepada warga akan segera dimulainya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda yang akan dilaksanakan 23 September 2020 dengan anggaran hibah Rp56 miliar.

Firman menerangkan, pada tahap awal, KPU melakukan kegiatan tahapan yang sudah disusun. Termasuk, mekanisme penerimaan syarat calon perseorangan.

“Berdasarkan PKPU No 15 Tahun 2019, ada surat edaran KPU RI menunda syarat calon perseorangan di Pilkada serentak 2020. Sambil menunggu adanya edaran baru,” ujar Firman.

Peluncuran Tahapan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Samarinda 2020 di area Taman Samarendah, Jalan Bhayangkara, Sabtu 23 November 2019 malam.

Firman menerangkan, perekrutan PPK dan PPS, akan dijalankan mulai 1-30 Januari 2020. Diharapkan, nantinya banyak yang berminat menjadi PPK dan PPS.

Berikut tahapan Pilkada serentak tahun 2020 :

1 Oktober 2019.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

1 November 2019 – 22 september 2020
Sosialisasi kepada masyarakat.

11 Desember 2019 – 5 Maret 2020
Penyerahan syarat dukungan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Samarinda.

1 November 2019 – 16 September 2020
Pendaftaran Pemantau Pemilihan.

1 November 2019-23 Agustus 2020
– Pendaftaran pelaksanan survey atau jajak pendapat.
– Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

1 Januari – 21 Maret 2020
Pembentukan PPK dan PPS

16 April – 29 April 2020
Pembentukan petugas pemutahiran pemilih.

17 April – 16 Mei 2020
Pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

15 Juni – 16 Juni 2020
Penyampaian DPS oleh KPU kepada PPS melalui PPK.

19 Juni – 28 Juni 2020
Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.

24 Juni – 3 Juli 2020
Perbaikan DPS oleh PPS.

1 Agustus – 22 September 2020
Pengumuman DPT oleh PPS.

16 Juni -18 Juni 2020
Masa pendaftaran pasangan calon Pilkada.

8 Juli 2020
Penetapan pasangan calon setelah melakukan verifikasi, KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon kepala daerah.

11 Juli – 19 September 2020
Kampanye dan debat publik Pilkada 2020.

23 September 2020
Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.