Sri Puji Astuti Serap Aspirasi Warga Samarinda Ulu Tentang Pengembangan SDM

KLIKSAMARINDA – Agenda serap aspirasi masyarakat atau reses untuk masa sidang III, tengah dijalankan oleh seluruh anggota DPRD Samarinda. Seperti yang baru saja dilakukan oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Sebagai perwakilan daeral pilihan (dapil) Samarinda Ulu, salah satu tempat yang ia gelar berada di Jalan Bukit Barisan. Politisi Partai Demokrat itu baru saja menyelesaikan resesnya di kawasan tersebut.
Tak kurang dari 40 orang warga antusias menghadiri reses yang diselenggarakan ba’da isya itu.
Tampak hadir pula perwakilan RT, Kelurahan Jawa termasuk Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPK) bersama warga sekitar.
Berbagai macam masukan diterima oleh Puji, dalam agenda reses tersebut. Diantaranya persoalan perbaikan saluran parit di pemukiman warga, perbaikan bedah rumah hingga keluhan masyarakat akan tempat sampah yang membuat kumuh di Jalan Arjuna.
Selain itu ada juga yang mengharapkan adanya bantuan BPJS yang bisa diusulkan melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Semua aspirasi tersebut telah diterima oleh Puji. Beberapa pertanyaan juga langsung mendapatkan penjelasan Puji saat melakukan tanya jawab pada agenda Senin malam itu.
“Karena tujuan kita reses ini memang untuk menyerap aspirasi masyarakat, yang bisa ditindaklanjuti untuk yang kecil-kecil mungkin bisa pakai dana pribadi atau anggaran pokok pikiran,” ujar Sri Puji Astuti, Selasa 11 Oktober 2022.
Untuk usulan kegiatan yang besar, tentunya kata Puji akan diusulkan dalam rapat bersama anggota lainnya.
Puji pun menyoroti persoalan sosial yang ada di Bukit Barisan itu. Salahnya soal penanganan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harusnya bisa diusulkan dalam Pro Bebaya.
“Seperti penanganan anak putus sekolah, atau pendataan warga mampu itu yang kita dorong dalam pemenuhan probebaya di perubahan ini,” ujar Puji.
Puji memastikan porsi anggaran di probebaya akhir tahun ini tidak banyak, sekitar 25 persen. Sehingga harusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan permasaahan sosial.
“Apalagi dari kementerian kan mintanya di update sebulan sekali by name by address. Ini kita lagi giat-giatnya dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga kita perlu mendorong agar semunya terlibat dari RT, kelurahan hingga kecamatan,” ujar Puji. (Pia)