Advertorial Parlementaria

Selisih Anggaran Sudah Jelas, APBD Samarinda 2020 Disahkan

ketua DPRD Samarinda, Siswadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Alphad Syarif dan Subandi.

ketua DPRD Samarinda, Siswadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Alphad Syarif dan Subandi, Sidang Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2019 di gedung DPRD Samarinda, Sabtu malam 30 November 2019..

KLIKSAMARINDA – DPRD Samarinda mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2020. Jumlahnya senilai Rp 3,024 Triliun. Pengeahan ini setelah adanya persetujuan dari 8 Fraksi pada Sidang Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2019 di gedung DPRD Samarinda, Sabtu malam 30 November 2019.

APBD 2020 langsung disahkan oleh ketua DPRD Samarinda, Siswadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Alphad Syarif dan Subandi. Sidang Paripurna ini langsung dihadiri Walikota Samarinda, Syaharie Jaang.

”APBD Kota Samarinda sudah mendapat persetujuan dari 8 fraksi DPRD Samarinda setelah dilakukan perbaikan dari selisih angka sekitar Rp 702,336 milyar,“ ujar Siswadi usai paripurna.

Siswadi juga menjelaskan, tadinya, R-APBD Samarinda belum memuat rincian anggaran selisih yang ada, Namun, setelah adanya penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) pada Sabtu siang, pihaknya langsung menggelar rapat pimpinan untuk menggelar paripurna pengesahan APBD 2020.

”Tadi semuanya sudah dijelaskan. Setelah pimpinan rapat dengan pimpinan fraksi, kita sepakati karena yang diminta pimpinan fraksi sudah dijelaskan sebelumnya ada rapat pimpinan (rapim) karena ada penjelasan dari TAPD soal selisih dari Rp2, sekian triliun menjadi Rp3, sekian triliun,“ ujar Siswadi.

Walikota Samarinda, Syaharie Jaang, menerangkan, mudah-mudahan APBD sesuai dengan harapan masyarakat Samarinda. Anggaran yang sudah ditentukan harus dibelanjakan seefektif dan seefisien mungkin dan harus benar-benar menunjukkan skala prioritas. Terkait dengan persoalan tidak adanya informasi dan koordinasi, bisa terjadi dan menjadi pertanyaan.

”Memang kalau kita bicara masalah anggaran, seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) tidak bisa diotak-atik, sudah ada peruntukannya. Begitu juga dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Catatan besarnya ada,” ujar Jaang. (Adv)