Sani Bin Husain Nilai Bansos Pemerintah Terlalu Kecil
KLIKSAMARINDA – Pemerintah saat ini tengah menyalurkan bantuan sosial pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Besaran bantuan tersebut adalah Rp600 ribu dalam 4 bulan bagi penerima yang tercatat dalam data pemerintah.
Dalam hitungan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani bin Husain, bantuan yang diberikan pemerintah tersebut terlalu kecil.
Sani bin Husain mencatat, Rp600 ribu selama 4 bulan, maka per bulan masyarakat mendapatkan Rp150 ribu.
Jika diurai lebih rinci, jumlah bantuan sosial tersebut artinya per hari bantuan hanya Rp5.000 alias goceng untuk setiap penerima.
Menurut Sani bin Husain, bantuan pemerintah tersebut tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran masyarakat setiap hari.
“Karena pengeluaran untuk transportasi ditambah harga pangan yang ikut naik tentu lebih dari Rp5.000 per hari,” ujar Sani bin Husain, Rabu 14 September 2022..
Sani bin Husain menjelaskan, jika harga BBM naik 30%, artinya secara rata-rata, pengeluaran harian bisa naik setinggi itu.
Jumlah tersebut bisa lebih tinggi jika ada di wilayah perkotaan seperti Samarinda yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kaltim.
Selain itu, Sani bin Husain mencatat, bahwa bantuan sosial juga hanya menyasar masyarakat miskin. Yang menjadi pertanyaan, menurut Sani bin Husain, adalah kalangan menengah yang rentan dalam soal pendapatan namun belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Bansos juga hanya menyasar orang miskin, bagaimana dengan kelas menengah rentan yang belum dicover oleh bansos. Secara teori, penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6.5% hingga 8%. Sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket,” ujar Sani bin Husain.
Dari jumlah bansos tersebut, Sani bin Husain menilai bantuan subsidi upah sebesar Rp150 ribu per bulan selama 4 bulan kepada buruh hanya “gula-gula saja” untuk meredam protes.
Alasannya, jumlah Rp150 ribu per bulan tidak akan menutupi kenaikan harga yang terjadi pasca kenaikan harga BBM.
“Tidak mungkin uang Rp150 ribu per bulan akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket,” ujar Sani bin Husain.
Karena itu, Sani bin Husain meminta agar pemerintah mempertegas keberpihakan kepada masyarakat agar mampu menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.
“Keberpihakan pemerintah pusat diuji. Apakah mereka betul-betul berpihak pada rakyat atau hanya menjadikan masyarakat menjadi pemikul beban untuk menstabilkan APBN,” ujar Sani bin Husain. (Pia/Adv)