News Parlementaria

Samarinda Kaltim Punya Lahan Parkir di Mana-Mana, Tapi Hasilnya Lari ke Mana?

Ketua DPRD Samarinda, Siswadi

KLIKSAMARINDA  – Menyikapi rendahnya pungutan dari sektor parkir di Samarinda, Ketua DPRD Samarinda, Siswadi menyebut ada ‘hantu’ di dalam Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.

Bukan tanpa alasan, Siswadi melihat banyaknya lahan parkir di Kota Tepian tak dibarengi angka yang diperoleh dari retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir untuk Ibu Kota Provinsi Kaltim dinilai masih sangat kecil.

“Parkirnya gila-gilaan. Tapi hasilnya tidak bisa gila-gilaan. Parkir ini, banyak malingnya dari oknum pemerintah kota. Hantunya berada di Dishub itu. Parkir tidak beres. Sama instansi pemungut itu tidak jujur mereka itu,” ujar Siswadi ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 11 Desember 2019.

Kendati demikian, ia tak menjelaskan secara terperinci ‘hantu’ yang dimaksudkan. Hal itu, hanya melihat jumlah PAD yang diterima dari sektor parkir dan melihat kondisi lapangan secara kasat mata.

Menurut catatan, secara keseluruhan PAD Samarinda berkisar sekira Rp 500 Miliar. Jumlah tersebut diketahui masih di bawah Kota Balikpapan yang memiliki PAD Rp700 Miliar.

Ia menyebutkan, angka ideal perolehan PAD melihat kondisi real dilapangan seharusnya mampu mencapai Rp800 Miliar hingga Rp1 Triliun.

“Kita ini Ibu Kota Provinsi. Semua pemerintahan di Kabupaten/Kota kalau mau koordinasi dengan pemerintahan provinsi pasti harus ke Samarinda. Itulah kenapa PAD Samarinda idealnya Rp800 Miliar hingga Rp1 triliun. Kan, di sini juga banyak pusat perbelanjaan juga banyak tempat penginapan,” bebernya.

Siswadi menilai, selama lima tahun terakhir, PAD di kota tersebut masih jalan di tempat. Terlebih, Samarinda juga diapit oleh lima Kabupaten/Kota, yakni, Bontang, Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar).

Hal itu juga menjadi tolak ukur perolehan PAD sebuah ibukota provinsi.

“Tidak perlu sumber daya alam, hanya memanfaatkan potensi yang ada seperti parkiran. Itu kalau kita mau menangkap peluang parkir. Seperti penginapan atau hotel di Samarinda, restoran atau tempat makan, parkiran, itu bisa menghasilkan PAD besar. Tinggal pemungut tadi itu dari distribusi pajak dan lainnya. Belum maksimal. PAD kita sudah tidak beres,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Ismansyah membantah pihak pemerintah melakukan ketidakjujuran dalam mengelola hasil pendapatan parkir. Menurut Ismansyah, ada oknum yang mengatasnamakan pegawai Dishub namun bukan dari pegawai atau rekanan Dishub Samarinda.

“Itu oknum yang mungkin dikira pegawai Dishub,” ujarnya.

Hingga saat ini, penyumbang PAD terbesar di Samarinda masih dipegang sektor perdagangan. (*)