News

Peringatan HUT RI ke-74 di Kaltim, di Bawah Bayang-Bayang Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara

Presiden RI periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan rencana pemindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan. Pengungkapan rencana itu sekaligus pernyataan meminta izin kepada publik di hadapannya, yaitu para anggota DPR dan DPD RI, Jumat, 16 Agustus 2019.

Petikannya demikian, “Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jakarta.

Bagi Kalimantan Timur (Kaltim), wacana pemindahan Ibu Kota Negara bukan barang baru. Pada 2013 lalu, Gubernur Kalimantan Timur saat itu, Awang Faroek Ishak, menyatakan kesiapan Kaltim untuk menjadi ibukota negara RI. Awang melontarkan gagasan Kaltim siap menjadi ibukota negara Indoensia menggantikan Kota Jakarta karena Jakarta telah penuh sesak dan tidak memiliki daya dukung lingkungan yang memadai. Awang melontarkan hal itu saat menjamu tim ekspediasi off-road touring 4×4 ke daerah perbatasan Kaltim yang dihadiri oleh Ketua Umum International Off-road Federation (IOF), Jenderal Pol. Pur. Rusmanhadi, Sabtu malam di Samarinda 26 Oktober 2013.

“Boleh kan melontarkan gagasan kepada Pemerintah Pusat untuk memindahkan ibukota negara ke Kaltim? Buat apa mempertahankan Kota Jakarta yang penuh sesak, macet dan terkadang banjir,” tanyanya kepada sejumah peserta ekspedisi off-road dari berbagai provinsi di Indonesia, dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim.

Baca: Kaltim Siap Gantikan Jakarta

Menurut Awang Faroek, wacana memindahkan ibukota negara ke Kalimantan sangat bagus, apalagi Presiden Soekarno pernah menyiapkan Provnsi Kalimantan Tengah sebagai calon pengganti Kota Jakarta waktu itu. Menurutnya waktu itu, Kaltim memberanikan diri mengajukan sebagai lokasi pemindahan ibukota negara karena Kaltim memiliki berbagai potensi. Diantaranya, lahan yang masih sangat luas, kepadatan penduduk yang masih sangat sedikit, memiliki fasilitas yang lengkap seperti bandar udara, pelabuhan kargo dan penumpang serta penataan kota yang masih dapat di desain ulang sesuai kebutuhan ibukota negara.

Awang Faroek Ishak

“Jadi maaf saja bagi masyarakat Kalteng, walau wacana ibukota negara pernah di Kalteng, tetapi Kaltim memiliki sejumlah keunggulan, yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Kalimantan, utamanya adalah bandara dan pelabuhan laut,” tegasnya.

Pada 2015, pun Awang kembali menyampaikan aspirasi serupa. Konteksnya waktu itu adalah pada moment penyambutan Puncak Ekspedisi Gerakan Nasional Kapsul Waktu Indonesia Merdeka yang dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015 di Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda. Dalam kesempatan itu, Awang didaulat menyampaikan tujuh aspirasi masyarakat Kaltim yang merupakan hasil seminar, tentang mimpi masyarakat dari daerah ini hingga 2085.

Menurut Awang, harapan bersama yang ingin disampaikan atau dimpikan hingga 70 tahun yang akan datang dari Kaltim, yaitu Ibukota Negara Republik Indonesia bisa pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. “Salah satu yang akan kita usulkan adalah Kaltim bisa menjadi Ibukota Republik Indonesia, itu mimpi kita hingga 70 tahun yang akan datang,” kata Awang, dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, 9 September 2015.

Baca: Gubernur Mengusulkan Kaltim Jadi Ibu Kota Negara

Nah, pada 2019, ketika wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan menjadi kepastian, Awang Faroek Ihak kembali menegaskan hal itu. Menurut Awang, saat ini tinggal pemerintah pusat yang mengambil keputusan. Kalau memang serius untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan tentunya Kaltim daerah yang strategis. Bukit Suharto merupakan milik pemerintah sehingga pemerintah tidak akan dibebani lagi untuk membebaskan lahan. Hanya, imbuh Awang, saja memang perlu mengubah tata ruangnya.

”Kaltim paling siap infrastruktur dan masyarakatnya yang guyup dan rukun dan menerima masukan terhadap orang luar yang selama ini tidak rusuh, aman, serta damai,” ujar Awang saat menghadiri upacara HUT RI ke-74 di Stadion Madya Sempaja, Samarinda, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Peringatan detik-detik Proklamasi yang dilakukan di Stadion Madya Sempaja Samarinda berlangsung sangat istimewa. Tidak hanya sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim yang hadir, pun pejabat di lingkungan TNI dan Polri serta sejumlah mantan Gubernur Kaltim juga menghiasi tempat duduk undangan yang disediakan panitia peringatan HUT RI ke-74 ini. Beberapa tamu undangan hadir untuk meyakinkan kembali jika Kaltim adalah daerah yang serius untuk dijadikan Ibu Kota Negara RI menggantikan Jakarta.

Bagi Muhtar, misalnya, salah satu anggota veteran Kaltim mengaku Kaltim sangat layak untuk menjadi Ibu Kota Negara RI. Muhtar berpendapat, Kaltim memiliki keunggulan dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

”Kaltim adalah aset dari Republik Indonesia. Alasannya semua hasil bumi ada di Kaltim,” ujar Muhtar.

Meski harapan bagi warga Kaltim begitu menggebu agar Ibu Kota pindah ke Kaltim, Gubernur Kaltim periode 2018-2023, Isran Noor memilih bersikap tenang. Ia mengatakan masyarakat kaltim tidak perlu resah dengan wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim. Gubernur mengingatkan agar warga Kaltim harus terbuka dan siap untuk menerima tantangan jika nanti ditunjuk menjadi Ibu Kota Negara. Pemprov Kaltim telah menyiapkan 62 ribu hektare di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga telah siap dengan lahan 40-100 ribu hektar untuk dijadikan tempat pusat pemerintahan RI mendatang.

Gubernur Kaltim periode 2018-2023, Isran Noor

”Presiden kita ikuti, kita sesuaikan. Ada masalah, kita tidak boleh pesimis menghadapi persaingan. Persaingan dari manapun dan kita jangan letoy. Tapi tenang aja, rasa-rasanya Kalimantan Timur. Kita aminkan doanya sudah dilaksanakan dan itu tanda-tanda,” ujar Gubernur. (Jie)

Back to top button
DMCA.com Protection Status