Pemkab PPU Minta Kenaikan Dana Insentif Demi Daya Dukung IKN

Peta Kawasan IKN (Foto: Ist)

KLIKSAMARINDAPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), mengusulkan kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten PPU. Perhatian khusus tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan PPU merupakan daerah asal IKN saat ini, khususnya Sepaku.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Bupati PPU, Hamdam, perhatian khusus itu perlu dilakukan demi peningkatan sarana dan prasarana di sekitar IKN NUsantara. Bentuknya bisa melalui peningkatan dana insentif bagi kabupaten PPU sebagai daerah asal IKN yang baru.

“Kami berharap bahwa keinginan Pemda PPU ini dapat tersampaikan secara detail dan sudah bisa terwujud di anggaran pemerintah daerah PPU, dari alokasi dana insentif Khusus dimaksud,” ujar Hamdam saat rapat pembahasan penyiapan dokumen terkait usulan dana insentif khusus daerah asal IKN yang digelar di Kantor Bupati PPU, Senin, 13 Juni 2022, melalui Humas Pemkab Kutim.

Dalam rapat tersebut, jajaran Pemkab PPU merumuskan langkah agar kabupaten PPU mendapatkan peningkatan dana insentif bagi daerah dari pemerintah pusat sebagai asal IKN.

“Hal-hal semacam ini sudah harus disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten PPU sejak saat ini,” ujar Hamdam.

Hamdam menyatakan, pemindahan IKN ini harus diiringi dengan pengurangan disparitas atau kesenjangan yang terjadi saat ini di PPU. Mulai dari infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan bahkan penyediaan kebutuhan air bersih.

Termasuk di dalamnya problem peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa mengejar ketertinggalan dari SDM yang akan masuk di IKN. Menurut Hamdam, jika tidak ada lagi anggaran dari pemerintah pusat, otomatis dalam rentan satu atau dua tahun ke depan, kabupaten PPU sudah pasti akan tertinggal jauh dari IKN.

Sementara IKN tanpa disokong dari kabupaten sekitar terkhusus PPU tentu pastilah akan kesulitan dalam berbagai hal.

Hamdam berharap jika IKN akan berkembang ke wilayah PPU, perlu mempertimbangkan pemenuhan ketersediaan air sudah, infrastruktur jalan untuk daya dukung IKN.

Tak hanya pembangunan fisik, Hamdam juga berharap adanya beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa PPU. Tujuannya demi peningkatan kualitas Sumber Daya Manuaia (SDM) warga PPU agar bisa bersaing dan bernilai jual.

Formulasi beasiswa ini juga akan coba didiskusikan dengan pemerintah pusat.

“Perihal ini kemudian dirumuskan dan di formulasikan Pemkab PPU agar kami dapat menjelaskan kepada pemerintah pusat secara detail dalam bentuk tertulis. Inilah keinginan PPU dalam menunjang IKN seperti apa,” ujar Hamdam.

Kepala Bagian Pembangunan PPU, Nicko Herlambang mengatakan, dari zonasi yang ada dalam pembangunan IKN di wilayah PPU akan terbagi menjadi beberapa kepentingan.

Pertama adalah akses logistik sehingga akses ini dapat secepatnya terbangun untuk mendukung pembangunan IKN. Di luar akses logistik, Pemkab PPU juga berharap penataan dan pembangunan jalan-jalan pertanian di PPU.

Penataan dan pembangunan jalan pertanian ini untuk menunjang dan memudahkan akses hasil pertanian ke wilayah IKN sebagai penyuplai kebutuhan di IKN nantinya.

Termasuk di dalamnya untuk kepentingan properti. Pemkab PPU membutuhkan akses jalan yang baik, akses air bersih sehingga memberikan daya dukung optimal terhadap pembangunan IKN.

“Hal- hal semacam ini sudah harus disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten PPU sejak saat ini, ” ucapnya.

Menurut Nicko Herlambang, usulan dana insentif pemda PPU ini akan diwujudkan dalam rumusan deskripsi tertulis kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar maksud dan tujuan Pemkab PPU secara rill dapat terbaca di anggaran pemerintah pusat.

“Jangan sampai disparitas itu nanti terjadi ketika anggaran puluhan triliun sudah sampai ke IKN Sepaku dan ternyata di Kabupaten PPU untuk pemenuhan kebutuhan air bersih saja tidak bisa terpenuhi, ” ucapnya.

Saat ini, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, PPU baru bisa memenuhi sekitar 30%. Jumlah itu tentulah sangat jauh dari rata-rata nasional.

Belum lagi terkait aksebilitas jalan dan lain-lain yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

“Harapan kami pesoalan-persoalan ini bisa tersampaikan secara detail kepada pemerintah pusat bahwa apa keinginan kita dan bisa terwujud di anggaran,” ujarnya.

Saat ini, proyek pembangunan IKN Nusantara beberapa di antaranya telah memasuki tahap lelang. Proyek IKN Nusantara itu antara lain lelang proyek jalan tol IKN segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp2,2 triliun dari APBN 2022.

Pemerintah juga sedang melelang pekerjaan konstruksi penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap I senilai Rp.110,6 milyar berikut manajemen konstruksi senilai Rp.3,6 milyar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

DMCA.com Protection Status