Normalisasi Sungai di Jalan Abdul Muthalib, Pemkot Samarinda Serius Atasi Banjir
KLIKSAMARINDA – Penanganan banjir di Kota Samarinda menunjukkan perkembangan positif pasca dilakukannya normalisasi sungai dan saluran drainase di sejumlah titik rawan banjir. Salah satu proyek normalisasi yang dituntaskan pada 2023 lalu adalah proyek di Jalan Tarmidi.
Kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melanjutkan upaya serupa di Segmen Jalan Abdul Muthalib. Proyek normalisasi di Abdul Muthalib ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Samarinda dalam mengatasi masalah banjir yang sudah lama menjadi tantangan bagi Kota Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pengendalian banjir bukanlah program jangka pendek atau sekali jadi. Menurutnya, diperlukan komitmen jangka panjang dan strategi sistematis untuk benar-benar mengatasi akar permasalahan banjir di Kota Samarinda.
“Penanganan banjir akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Di tahun 2024 ini, program pengendalian banjir melalui Probebaya (Program Penanganan Banjir Berbasis Wilayah) dan penataan kota pasti akan tetap jalan. Karena banjir bukan masalah musiman, melainkan tantangan jangka panjang yang memerlukan penanganan terus-menerus,” ujar Wali Kota Andi Harun belum lama ini.
Sementara itu, Camat Samarinda Kota, Anis Siswantini, meyakini bahwa proyek normalisasi sungai di Segmen Abdul Muthalib akan segera dilakukan menyusul suksesnya proyek serupa di Jalan Tarmidi.
Menurut Anis, saat ini pihaknya bersama tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda tengah melakukan pendataan warga terdampak di sekitar lokasi proyek.
“Kami sudah turun langsung bersama tim PUPR Kota Samarinda untuk melakukan pendataan di beberapa RT di sekitar Jalan Abdul Muthalib dan Gang Tanjung. Ini merupakan kerja sama antara kelurahan, kecamatan, dan pemkot dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek,” ujar Anis Siswantini, Jumat 26 Januari 2024.
Anis Siswantini menambahkan, Pemkot Samarinda tidak hanya fokus pada pekerjaan lapangan saja, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi ke warga agar mereka memahami urgensi dan manfaat proyek pengendalian banjir ini.
“Kami sudah sosialisasikan ke warga bahwa setelah pendataan, proses selanjutnya adalah penilaian aset yang akan dilakukan KJPP antara bulan Februari hingga Maret nanti,” imbuh Anis.
Meski demikian, Anis mengakui sebagian warga di lokasi proyek menyampaikan kekhawatiran jika harus segera pindah sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Mereka meminta untuk dipindahkan setelah Pemilu usai.
“Banyak warga yang meminta agar bisa pindah setelah pelaksanaan Pemilu selesai. Tapi kami siap kapan pun jika pemerintah kota memutuskan untuk segera memulai proyeknya,” ujar Anis.
Dengan berbagai inisiatif pemerintah kota tersebut, warga Samarinda menaruh harapan agar persoalan banjir yang selama ini mengganggu mobilitas dan aktivitas warga dapat segera teratasi. Sehingga, Kota Samarinda menjadi lebih layak huni dan nyaman untuk beraktivitas. (Pia)
