Menelaah Visi Rendi Susiswo Ismail soal Nasib Pendidikan Kaltim (3-Habis)
Capaian gemilang Rendi Susiswo Ismail di Universitas Balikpapan menyiratkan satu hal; dia sukses merangkul seluruh civitas akademika untuk maju bersama-sama. Hal serupa yang kelak ingin dilakukannya kembali jika terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
KENING Rendi sesekali mengernyit saat bicara mengenai dunia pendidikan Kalimantan Timur. Sesekali pula, raut wajah kesedihan tampak saat menjelaskan pelbagai persoalan pendidikan yang terjadi bertahun-tahun di pelbagai kabupaten/kota.
Rendi memang kerap melakukan lawatan kepelbagai tempat. Termasuk ke kampus negeri dan swasta, baik di Kalimantan Timur maupun di luar kota hingga mancanegara. Namun, minimnya infrastruktur menjadi salah satu masalah yang kerap ditemui suami Syarifah Emi Hasyimiah Alaydrus ini di Kaltim.
“Banyak problem yang kalau dilihat cukup menyedihkan,” katanya. “Itu sebabnya kita perlu melakukan kolaborasi. Saya mencoba merintis jalan itu sejak menangani Uniba, dan akan saya maksimalkan nanti,” tambah Rendi, saat berbincang dengan Klik Samarinda, Minggu 5 Februari 2023.
Menurut mantan Ketua Kamar Dagang Kota Balikpapan ini, masalah-masalah di dunia pendidikan kemungkinan terjadi di tingkat struktural pemerintahan. “Pendidikan perlu menjadi goodwill yang konkret bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Bagi Rendi, perhatian terhadap pendidikan sejatinya tidak kurang. Setidaknya, ini yang diungkapkan Rendi jika berkaca pada regulasi. Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dengan sokongan besar itu, urai Rendi, seharusnya dunia pendidikan –secara nasional– menjadi lebih baik. Sayangnya, dengan besarnya anggaran yang diterima faktanya tak menjamin kualitas pendidikan Indonesia. “Memang benar 20 persen APBN hingga APBD untuk pendidikan. Tapi apakah pernah dievaluasi proses dan hasilnya?” tanyanya.
Persentase 20 persen, ungkap Rendi, tentu cukup besar. “Bayangkan, itu dari APBN, belum APBD,” jelasnya. (*)
