Kalimantan Utara Tingkatkan Kapasitas Hadapi Krisis Iklim

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (Pokja REDD+) guna mengantisipasi krisis iklim. Pokja REDD+ diharapkan menjadi rujukan dan koordinator program-program iklim di Kaltara kedepannya.
“Kami ingin Pokja REDD+ menjadi rujukan dalam segala aktivitas penanggulangan krisis iklim di provinsi ini,” ujar Ketua Pokja REDD+ Kaltara, Profesor Abdur Jabarsyah dalam diskusi penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan Pokja, Senin 18 Desember 2023.
Namun demikian, Pokja REDD+ dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan dari sisi SDM, tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan. Atas dasar itulah, digelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan iklim guna mendapatkan masukan perbaikan.
“Mimpi saya, Pokja REDD+ ini menjadi lembaga think tank, wadah kolaborasi, dan garda terdepan dalam koordinasi penanganan krisis iklim di Kaltara,” ungkap Jabarsyah.
Untuk itu, Pokja REDD+ Kaltara belajar dari Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur yang sudah matang kelembagaannya. DDPI Kaltim telah sukses mengkoordinasikan beragam program iklim dan mendapat pendanaan dari skema karbon hutan.
“Tetangga kami ini sudah sangat maju dalam tata kelola perubahan iklimnya, sudah diakui dunia. Kami ingin mengikuti jejaknya,” imbuh Jabarsyah.
Dukungan penuh diberikan DDPI Kaltim untuk percepatan penguatan kapasitas Pokja REDD+ Kaltara. Sebagai provinsi termuda di Kalimantan, Kaltara memiliki potensi mitigasi GRK yang besar mengingat luas kawasan konservasi, mangrove, dan gambutnya.
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang juga konsisten mendorong pembangunan berbasis ekonomi hijau. Hal itu kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltara September lalu.
Dengan dukungan semua pihak ini, diharapkan Kaltara dapat sejajar dengan provinsi tetangga dalam aksi tanggap iklim demi keberlanjutan alam dan kesejahteraan masyarakatnya. (*)