Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim Tanggapi Nota Keuangan dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022
KLIKSAMARINDA – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke–19 masa sidang 2023 dengan agenda pengesahan revisi agenda kegiatan DPRD Kaltim masa sidang II tahun 2023.
Agenda lainnya adalah penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo serta Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni dan Sekretaris Dewan Norhayati Usman dilaksanakan di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Rabu 21 Juni 2023.
Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sti Wahyuni mengikuti Rapat Paripurna tersebut.
Rapat paripurna masa sidang tahun 2023 ini dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, didampingi Wakil Ketua Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo, diikuti 28 anggota.
Hadir pula Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati US, juga pimpinan dan perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim disampaikan perwakilan Fraksi-fraksi. Fraksi Golkar dibacakan oleh Salehuddin, Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Herliana Yanti, Fraksi Gerindra dibacakan oleh Baharuddin Muin, Fraksi PAN dibacakan oleh Sukmawati.
Sementara Fraksi PKB dibacakan oleh Jahidin, Fraksi PPP dibacakan oleh Siti Rizky Amalia, Fraksi PKS dibacakan oleh Fitri Maisyaroh, dan Fraksi Demokrat – Nasdem dibacakan oleh Ismail.
Mewakili Fraksi Partai Golkar, Salehuddin menyampaikan apresiasi atas hasil yang dicapai Pemprov Kaltim, yaitu laporan keuangan yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemprov hntuk selalu menyempurnakan laporan keuangan dan meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan.
“Termasuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dan evaluasi terhadap Silpa, serta pembangunan di bidang nfrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang perlu lebih ditingkatkan. Demikian dengan tingkat kemiskinan yang meningkat, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks reformasi birokrasi, yang harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Untuk itu perlunya konsolidasi dan evaluasi untuk mencapai target akhir capaian RPJMD Kaltim 2018-2023 yang akan berakhir tahun ini,” jelas Salehuddin.
Sekda Sri Wahyuni mengungkapkan Pemprov Kaltim akan segera menyusun dan kemudian menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
“Segera kita siapkan jawaban Gubernur untuk pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya, sesuai yang disampaikan pimpinan sidang tadi,” ucap Sri Wahyuni.
Sementara itu, Hasanuddin Mas’ud menyatakan Badan Musyawarah DPRD Kaltim telah menyusun revisi jadwal kegiatan masa sidang II tahun 2023, pada tanggal 12 Juni 2023 lalu.
“Maka, dengan ini saya selaku pimpinan rapat, meminta persetujuan kepada anggota dewan yang terhormat, apakah revisi agenda kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa sidang kedua tahun 2023, dapat diterima dan disetujui,” tanya Hasanuddin Mas’ud
“Setuju !!!,” jawab para anggota dewan secara aklamasi.
Kemudian Hasanuddin Mas’ud melanjutkan, pada Rapat Paripurna Ke -18, Senin tanggal 5 Juni 2023 lalu, Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni telah menyampaikan nota keuangan dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
“Sesuai dengan tahapan selanjutnya, maka agenda rapat paripurna hari ini yaitu penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap nota keuangan dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022,” sebutnya. (Adv/DPRDKaltim)
