Advertorial Parlementaria

DPRD Samarinda Terima Aksi Mahasiswa Yang Menuntut Keadilan Penegakan Hukum

Komisi I DPRD Samarinda menemui sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo di depan pagar gedung dewan Selasa 26 November 2019.

Komisi I DPRD Samarinda menemui sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo di depan pagar gedung dewan, Selasa 26 November 2019.

KLIKSAMARINDA – Komisi I DPRD Samarinda menemui sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo di depan pagar gedung dewan Selasa 26 November 2019. Mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Kota Samarinda ini meminta DPRD Samarinda untuk menyelesaikan polemik penegakan hukum dan mengambil sikap atas kriminalisasi penegakan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Menerima kedatangan DPC Permahi Samarinda, hadir Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi, Ketua Komisi I, Joha Fajal, anggota Komisi I, Suparno, Triyana, dan Ahmad Vanandza. Para legislator ini duduk lesehan bersama para pendemo di depan pagar DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi menyampaikan apresiasi terhadap mahasiswa yang peduli terhadap penegakan hukum di Samarinda. Dirinya mendukung tuntutan mahasiswa agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik.

“Secara pribadi saya sangat mendukung apa yang disampaikan mahasiswa. Saya sangat mengapresiasi keperdulian mahasiswa terhadap penegakan hukum di Samarinda,” ungkap dia.

Tuntutan aksi yang dilakukan Permahi dijelaskan juga didalam selebaran tersebut ada 5 poin, yaitu:

1. Hentikan kriminalisasi terhadap Achmad AR.AMJ
2. Mendesak ketua DPRD Kota Samarinda untuk memberikan pernyataan sikap terkait kasus kriminalisasi.
3. Mendesak ketua DPRD Kota Samarinda untuk memberikan pernyataan sikap bahwa mafia tanah adalah musuh bersama.
4. Mendesak ketua DPRD Kota Samarinda segera memanggil 3 institusi lembaga penegak hukum, Polresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Pengadilan Negeri Samarinda
5. Mendesak Presiden mengurus tuntas pelaku mafia hukum dan mafia tanah.

Menanggapi tuntutan itu, Subandi menjelaskan jika DPRD bukan lembaga yang dapat melakukan intervensi terhadap lembaga penegak hukum. Subandi meminta agar para pendemo melakukan upaya hukum lain demi penegakan hukum di Samarinda. (Adv)