DPRD Nilai APBD Samarinda 2021 Kondisi Pesimis
KLIKSAMARINDA – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Samarinda memproyeksikan nilai APBD Samarinda tahun depan (2021) sekitar Rp2,129 Triliun. Ketua TAPD Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin menyampaikan struktur APBD 2021 prioritas pada program RPJMD Wali Kota Syaharie Jaang dan Wakil Wali Kota Barkati diutamakan pada periode terakhir.
Hal tersebut terungkap saat Rapat Pembahasan Anggaran antara TAPD dan DPRD Samarinda, Selasa 25 Agustus 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah didampingi Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi.
Adapun proyeksi APBD Murni 2021 yang disampaikan Ketua TAPD Samarinda antara lain:
A. Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah
– Pendapatan Asli Daerah Rp517 Miliar
– Pendapatan Transfer Rp1.523 Triliun
– Pendapatan Lain-lain yang sah Rp88,8 Miliar
“Pendapatan keseluruhan di luar DAK dan bantuan keuangan Rp2,129 Triliun,” ujar Sugeng Chairuddin.
B. Perencanaan Anggaran Belanja
– Belanja Operasional Rp1.639 Triliun
– Belanja Modal Rp429.746 Miliar
– Belanja Tidak terduga Rp600 Miliar
Sugeng Chairuddin menjelaskan, menurut perundang-undangan, pembahasan APBD Murni 2021 sudah terlambat. APBD 2021 seharusnya harus elesai pada akhir Juli 2020 setelah KUA-PPAS disepakati.
“Tapi karena terhalang oleh pandemi Covid-19 dan provinsi Kaltim belum mengeluarkan rekomendasi maka pembahasan tertunda. Juga untuk APBD Perubahan 2020 belum terbahas,’ ujar Sugeng Chairuddin.
Namun, DPRD Samarinda menilai, perencanaan anggaran pendapatan belanja seperti copy paste saja dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kami inginkan adanya target kenaikan yang signifikan,” ujar Plt. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah.
Sementara anggota DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Jeorani mempertanyakan kondisi perencanaan APBD Kota Samarinda terkait kebijakan politik anggaran serta arah pembangunan pada tahun 2021.
“Saya melihat Pemkot Samarinda masih dalam kondisi pesimis di tengah pengaruh pandemi Covid-19. Saya tidak melihat ada geliat positif dalam hal pembangunan kota Samarinda. Kita seperti dalam kondisi terjebak di dalam pandemi Covid-19. Sampai kapan ini berlanjut? Ke mana arah pembangunan di tahun 2021?” ujar Angkasa Jaya Djoerani.
Sugeng Chairuddin merespon anggapan adanya copy paste dan pesimis terkait PAD. Menurut Sugeng, kondisi peningkatan PAD terkendala penarikan pajak dari penggusaha di Samarinda. Perkiraan PAD hingga Desember 2020 bisa mencapai Rp517 Miliar.
“Beberapa pengusaha tidak mau membayar pajak. Seperti Maranu, Hotel Mesra, dan Haji Ijay. Kami sampai kehabisan akal bagaimana cara menarik pajak dari para pengusaha semi tradisional ini,” ujar Sugeng Chairuddin.
Anggota DPRD Samarinda, Joha Fajal mengusulkan agar pemerintah menjalankan sistem pembayaran pajak secara online.
“Tidak ada cara lain agar pemerintah melakukan pembayaran pajak secara online,” ujar Joha Fajal.
“Ini ada oknum yang bermain untuk perencanaan tidak melaksanakan sistem online. Karena di situ ada transaksi yang merugikan negara. Saya minta dicek Pak Sekda ke bawah,” ujar Helmi Abdullah. (*)
