Dewan Usul Pemkot Samarinda Tinjau Ulang Kebijakan Insentif Guru Honorer

KLIKSAMARINDA – Selama ini, para guru honorer di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mendapatkan insentif sebesar Rp700 ribu per orang. Namun, muncul rencana Pemkot Samarinda akan memotong dan atau menghapus insentif guru honorer tersebut.

Komisi IV DPRD Samarinda lalu menerima aduan kalangan guru terkait rencana penghapusan insentif.

Setelah mendengar aduan itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti langsung melakukan pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda Di Balai Kota Samarinda.

Menurut Sri Puji Astuti, selama ini Pemkot Samarinda melalui Sekda Kota Hero Mardanus Satyawan mengakui banyak guru honorer yang telah membantu mengajar di sejumlah sekolah.

Lagi pula, jumlah guru honorer tersebut lebih besar daripada peran guru yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, peran guru honorer di Samarinda tersebut belum sebanding dengan reward yang diterima.

“Gaji mereka kecil, kasihan kalau sampai tidak dapat insentif lagi Untuk menunjang hidup selama sebulan saja tidak akan cukup,” ujar Sri Puji Astuti, Kamis 18 Agustus 2022 lalu.

Sri Puji Astuti menerangkan, pihaknya telah menyampaikan aduan tersebut dalam rapat bersama anggota Badan Anggaran (Banggar). Hasil rapat tersebut antara lain usulan agar Pemkot Samarinda mau mempertimbangkan kembali rencana penghapusan insentif guru atau pun pengurangan seperti yang waktu dibahas dalam rapat internal.

“Berkurang pun tidak bisa dari Rp700 ribu ke Rp250 ribu per orang. Itu tidak akan cukup jika dibandingkan dengan pengabdian seorang guru meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di sekolah,” ujar Sri Puji Astuti.

Menurut Sri Puji Astuti, pihaknya akan membahas persoalan tersebut dengan pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda.

Puji pun optimis saran dari DPRD Samarinda itu bisa diterima oleh Pemkot Samarinda. Sehingga ia berharap ke depannya, tidak ada lagi guru yang mengadu lantaran tidak mendapatkan insentif, akibat kebijakan pemerintah untuk menghemat APBD Kota Samarinda.

“Tentu pertimbangannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Tapi jangan sampai kesejahteraan guru yang dikorbankan,” ujar Sri Puji Astuti. (Pia/Adv)