Dari Wacana Hingga Kritik Warga Kaltim Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan (I) – KLIK SAMARINDA
Fokus

Dari Wacana Hingga Kritik Warga Kaltim Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan (I)

Pemerintah telah menyebut jika Kalimantan menjadi pulau untuk Ibu Kota Negara Indonesia baru. Tiga provinsi disebutnya. Presiden Joko Widodo mempublikasikan pernyataannya pada akun Facebook, 8 Agustus 2019, sebagai Kepala Negara, demikian:

Joko Widodo “Selamat siang. Ibu kota negara kita akan pindah. Letaknya di Pulau Kalimantan. Di mana pastinya, sejauh ini telah mengerucut ke salah satu provinsi: bisa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Segala aspek dalam proses pemindahan itu — skema pembiayaan, desain kelembagaan, payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota — sedang dikaji secara mendalam dan detail, sehingga keputusan nanti benar dalam visi ke depan kita.

Pengalaman negara-negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari untuk kita antisipasi hambatannya. Sebaliknya, faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, kita adaptasi.

Dalam memutuskan pemindahan ibu kota ini, posisi saya bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. Kita harus melihat visi besar berbangsa dan bernegara untuk 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang.”

Informasi tentang wacana pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan semakin spesifik. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil menyebut Ibu Kota Negera akan pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Ia memastikan lokasi ibu kota negara baru akan berada di Provinsi Kalimantan Timur. “Iya Kalimantan Timur, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana ya belum,” terang Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019, dikutip dari CNN Indonesia. Namun, ia mengklarifikasi pernyataannya. Ia mengkoreksi pernyataan sebelumnya yang menyebut bahwa lokasi ibu kota baru berada di Kaltimu. Ia mengklaim pernyataannya menyebutkan Kalimantan Timur sebagai salah satu alternatif, di samping Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. “Alternatifnya, kan kemarin itu antara lain sudah saya koreksi. Itu salah kutip saja,” ujarnya, Jumat 23 Agustus 2019.

Presiden Jokowi pun tak mengiyakan informasi itu. Ia mengatakan masih menunggu satu sampai dua kajian terkait pembangunan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta itu. “Akan kami umumkan pada waktunya, masih menunggu kajian, tinggal satu, dua kajian yang belum disampaikan kepada saya,” tegas Jokowi di hari yang sama.

Nah, di Kaltim sendiri, meski daerahnya belum disebut spesifik sebagai ibu kota pengganti Jakarta, Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara disebut-sebut menjadi kandidat terkuat. Kecamatan ini memiliki luasan wilayah 1.045,9 kilometer persegi dengan populasi 63.781 jiwa yang tersebar di 4 desa dan 19 kelurahan terhitung hingga Februari 2019.

Kabar itu mendapat sambutan beragam dari warga Kaltim. Anwar, tokoh masyarakat Samboja, Kukar menyatakan jika Kaltim memiliki banyak potensi. Pertama, imbuh Anwar, Kaltim memiliki dua bandara. Ada Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan ada Bandara APT Pranoto Samarinda. Yang kedua, menurut Anwar, Kaltim memiliki pelabuhan besar khusus peti kemas. Pelabuhan itu ada di Balikpapan.

“Terus, kita ada infrastruktur. Ada keunggulan yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan. Jadi, sementara ini sudah berjalan. Sebentar lagi akan selesai. Akan dibangun lagi jembatan yang menghubungkan antara Penajam dengan Balikpapan. Itu potensi untuk menunjang pembangunan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, khususnya di Samboja,” ujar Anwar, Jumat 23 Agustus 2019.

Optimisme Anwar tak sepenuhnya sejalan dengan warga lainnya. Abrianto Amin, misalnya, tokoh masyarakat di Kukar ini memiliki pandangan agak berbeda dari Anwar. Menurut Amin, warga Kutai Kartanegara, Samboja pada khususnya, tidak perlu terbawa suasana euforia pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Mantan Direktur Walhi Kaltim ini mengatakan, warga Samboja harusnya berhati hati. Jangan sampai keputusan ini justru menjadi bumerang bagi masyarakat Samboja, terutama berkaitan dengan fenomena pergeseran kebudayaan masyarakat. Contohnya, suku Betawi di Jakarta yang tergerus oleh perkembangan Ibu Kota Jakarta. Abrianto Amin juga menelisik tugas Pemerintah Provinsi Kaltim yang harus fokus menyiapkan masyarakat agar tidak eforia dengan rencana pemindahan Ibu Kota.

“Harusnya hati-hati karena banyak kasus dari pemindahan Ibu Kota itu masyarakatnya justru tertinggal. Dan itu harus diantisipasi sehingga tidak timbul kecemburuan. Kecemburuan yang paling nyata di Indonesia sendiri kan kita lihat bagaimana masyarakat Betawi tersingkir karena Ibu Kota. Jangan sampai itu juga terjadi pada masyarakat Kaltim jika benar jadi ibukota,” ujar Abrianto,

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara semakin kuat dengan beredarnya desain tata kota Ibu Kota Republik Indonesia yang baru yang banyak beredar di media sosial. Dokumen tersebut berisi desain dari Ibu Kota Negara yang baru dan berlogo resmi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Konsep desain Ibu Kota tersebut pembangunan disesuaikan dengan identitas bangsa, yakni Pancasila. Konsep kota yang dibangun adalah kota modern yang compact dan inklusif. tata ruang sangat berorientasi dengan lingkungan (ruang terbuka hijau) dan sosial masyarakat. infrastruktur kota juga saling terintegrasi dengan transportasi publik dengan koneksi teknologi informasi. Meskipun belum diumumkan lokasi detailnya, prediksi lokasi adalah di Kaltim.

Akun Facebook Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 18 Agustus 2019 menyatakan, “Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia, resmi akan ‘hijrah’ ke salah satu kota di Pulau Kalimantan.

Rencananya, IKN yang baru akan mengusung konsep Forest City, demi menjaga keberlangsungan hidup kawasan hutan lindung yang sudah menjadi Heart of Borneo. Nah, penjabaran singkat tentang konsep ini bisa kamu cek pada gambar ya, Sahabat!”

Namun, jika benar rancangan itu untuk IKN, keberadaannya tak luput dari kritik. Misal, dari pengamat tata kota, Sekretaris Forum Kota Kaltim, Sunarto. Dia mengaku melihat desain yang ada saat ini tidak mencerminkan arsitektur yang sesuai dengan kearifan lokal. Menurut Sunarto, desain yang beredar sama sekali tidak memperlihatkan konsep yang mampu menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Padahal tujuan ibu kota yang baru ini juga akan mengedepankan arsitektur yang sesuai dengan kearifan lokal dan arsitektur modern yang dibangun dengan material ramah lingkungan.

Sunarto berharap Ibu Kota Negara baru dapat menjadi acuan dan contoh bagi pengembangan kota lainnya di Indonesia yang menjadi kota cerdas dan berstandar internasional, yaitu dominan ruang terbuka hijau pun akan tetap dilestarikan dengan konsep integrasi ruang hijau (pohon) dan biru (air). Kota ini akan didominasi ruang terbuka hijau sekaligus beberapa danau sebagai penyeimbang ekosistem di kawasan tersebut. Apalagi di kawasan ini ada hutan lindung yang bernama Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Suharto yang bisa dibangun menjadi satu maskot ibukota baru yang ramah terhadap lingkungan yang berbeda dengan ibukota negara yang ada saat ini.

Bahkan, pelibatan terhadap arsitek lokal pun tak terjadi. Sunarto mengingatkan para arsitek lokal Kaltim siap membantu pemerintah untuk mendesain ulang rencana tata ruang ibukota negara yang baru agar sesuai dengan harapan pemerintah yang ada saat ini. Konsep ini, imbuh Sunarto, nantinya akan mampu menjawab tujuan pemindahan Ibu Kota Negara baru. Sunarto memberikan beberapa pertanyaan besar mengenai penetapan desain atau rancangan bagi ibu Kota baru Indonesia.

“Bagaimana sih perencanaan dari luar bisa tahu kearifan lokal kami? Bagaimana dia tahu potensi sumber daya air yang menjadi persoalan utama ketika ibukota ini ditetapkan? Bagaimana konsep Tahura ada perdebatan antara Gubernur dan Bappenas yang memperdebatkan soal Tahura? Padahal, di Universitas Mulawarman itu, loh sampai jasad renik cacing sampai jasad ularnya di dalam hutan itu Unmul tahu,” ujar Sunarto.

Nah, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya mengumumkan Ibu Kota Baru Indonesia, Senin 26 Agustus 2019. Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dari Jakarta yang berada di Pulau Jawa. Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara.

Presiden Jokowi mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru negara Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara dikutip dari laman Sekretaris Kabinet. Pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Hadir mendampingi presiden dan wakil presiden, menteri kabinet kerja dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa. Beban kepadatan Pulau Jawa juga menjadi pertimbangan dalam pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan.

Total kebutuhan dana kurang lebih Rp 466 triliun, nantinya 19% akan berasal dari APBN dan sisanya akan berasal dari KBBU serta investasi langsung swasta dan bumn. Pemerintah telah mengkaji selama 3 tahun, lokasi yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

(Jie)