Arsip Kategori: Provinsi Kaltim

Informasi seputar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

[Samarinda]

[Kalimantan Timur]

[Nasional]

Edaran Gubernur Kaltim ASN Dilarang Mudik

KLIKSAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Edaran Larangan Melakukan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah atau Mudik bagi ASN beserta keluarganya sejak 12 April 2021.

Larangan Gubernur Kaltim tersebut dalam rangka mencegah dan memutus rantai Covid-19 yang berpotensi meningkat lantaran perjalanan mudik Lebaran 1442 H. Karena itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilarang mudik dari tanggal 6-17 Mei 2021.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal, Edaran Gubernur Kaltim tersebut bernomor 065/1975/B.Org.

“Gubernur Kalimantan Timur sudah sejak 12 April 2021 menerbitkan Edaran Larangan Melakukan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah atau Mudik bagi ASN beserta keluarganya,” ujar Muhammad Faisal Minggu pagi 18 April 2021.

Muhammad Faisal menambahkan edaran Larangan Mudik yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret.

Selain melarang mudik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga tidak memberikan cuti bagi ASN dalam periode tersebut.

“ASN hanya diberikan cuti bersama yaitu tanggal 12Mei, sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri,” ujar Muhammad Faisal.

“Ada pengecualian untuk diberikannya cuti seperti cuti melahirkan, sakit atau alasan penting lainnya begitupun dengan perjalanan keluar daerah untuk kepentingan dinas atau apabila terpaksa dilakukan, ASN harus membawa Surat Tugas dan mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian,” ujar Muhammad Faisal. (*)

Pasar Murah Ramadan di Samarinda Catat Jadwalnya

KLIKSAMARINDA – Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur konsisten menggelar pasar murah dalam moment bulan puasa.

Pasar murah Ramadan ini dalam upaya mendukung dan melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok (sembako) selama Ramadan 1442 Hijriah.

Menurut Kepala Disperindagkop dan UMKM Kaltim, HM Yadi Robyan Noor, secara umum di wilayah Kaltim, Pemprov Kaltim terfokus membuka pasar murah d tiga wilayah. Antara lain, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat.

“Pasar murah sudah kita mulai sejak awal Ramadan. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari,” ujar Yadi Robyan Noor Minggu, 18 April 2021, melalui keterangan tertulis.

Yadi Robyan Noor menyebutkan, kabupaten dan kota lainnya melaksanakan masing-masing daerah bekerjasama dengan distributor dan pedagang lokal setempat.

“Kita harapkan masyarakat bisa memanfaatkan pasar murah ini,” ujar Yadi Robyan Noor.

Pasar murah Ramadan tahun ini tersebar di sejumlah titik di Samarinda. Menurut Yadi Robyan Noor, pasar murah di Kota Samarinda didukung 35 distributor dan pelaku usaha.

Berikut jadwal kegiatan pasar murah Ramadan di Kota Samarinda

1. Senin (19 April 2021) di Masjid Ash Shobirin Samarinda Seberang,
2. Selasa (20 April 2021) di Kelurahan Sambutan Makroman.
3. Rabu (21 April 2021) di Kelurahan Bengkuring Lapangan Bola,
4. Kamis (22 April 2021) di Kelurahan Baqa Samarinda Seberang.
5. Senin (26 April 2021) di Desa Perjiwa Halaman Kantor Desa Perjiwa,
6. Selasa (4 Mei 2021) di Halaman Kantor Disperindagkop dan UMKM Kaltim Jalan Basuki Rahmad Samarinda. (*)

Pelantikan Wali Kota Bontang dan Bupati Kubar di Samarinda

KLIKSAMARINDA – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih, Basri Rase dan Najirah serta Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat FX Yapan berpasangan Edyanto Arkan akan menjalani pelantikan di Samarinda, Senin 26 April 2021.

Kedua pasangan kepala daerah di Kaltim tersebut merupakan hasil pemilihan umum serentak Pilkada Tahun 2020 di wilayah masing-masing. SK keterpilihan kedua pasangan tersebut telah terbit melalui SK Mendagri pada Februari 2021 bersamaan dengan terbitnya SK 6 kepala daerah yang dilantik 26 Februari 2021.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menjadwalkan pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar), serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang hasil Pilkada Tahun 2020.

Menurut Kepala Biro atau Karo Humas Setda Prov Kaltim, Syafranuddin, pelantikan kedua kepala daerah beserta wakilnya itu, sesuai surat edaran Mendagri.

Bersama Karo PPOD, Deni Sutrisno, serta Kabag Pemerintahan Endang Sugiarti, Syafranuddin juga menjelaskan prosesi pelantikan di Samarinda karena kasus Covi-19 yang mulai melandai. Prosesi pelantikan juga akan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

“Karena jumlah pejabat yang lebih sedikit, serta mempertimbangkan kasus Covid-19 yang mulai melandai, sehingga prosesinya pelantikan dilakukan di Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pukul 08.30 WITA. Hanya saja, yang hadir nantinya terbatas dan menerapkan Prokes Covid-19,” ujar Syafranuddin melalui keterangan tertulis.

Selain pelantikan, acara dirangkai dengan peringatan HUT Otonomi Daerah (OTDA) Tahun 2021.

“Hari Otda sebenarnya 25 April, karena bertepatan hari Minggu diundur ke Senin 26 April bersamaan dengan pelantikan kepala daerah Kubar dan Bontang,” ujar Karo PPOD Deni Sutrisno. (*)

Lok Keleden Paser Kaltim Jadi Tujuan Transmigrasi

KLIKSAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini akan menjadi tujuan para transmigran. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia menetapkan wilayah Lok Keleden, Paser di Kaltim sebagai salah satu penerima program Penempatan Transmigrasi dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2021.

Menurut Sekretaris Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang juga Kepala Biro Humas, Syafranuddin, penunjukan Kalimantan Timur sebagai salah satu Provinsi penerima Program Penempatan Transmigrasi dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2021 tersebut berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021.

Tim pun kemudian melakukan rapat koordinasi di Ruang Rapat Biro Humas Setda Provinsi Kaltim, untuk membahas Kerja Sama Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis, 15 April 2021 lalu. Syafranuddin memimpin pembahasan pasal demi pasal Draf Kesepakatan Bersama antar daerah.

Syafranuddin merinci, di Lok Keleden Paser memiliki daya tampung 200 kepala keluarga (KK) di UPT Lok Keleden, Kabupaten Paser. Pada tahun 2021, ditargetkan 50 KK trasmigran masing-masing 20 KK sebagai Calon Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan sebanyak 20 KK merupakan Calon Transmigran Penduduk Asal (TPA).

“Adapun calon transmigran penduduk asal dari Provinsi Banten sebanyak 5 KK, Provinsi DI Yogjakarta 15 KK, dan Provinsi Jawa Timur 10 KK,” ujar Syfaranuddin.

Hadir dalam pembahasan Draf Kesepakatan Bersama ini, Kepala Biro Kesra, Biro Hukum, Bappeda Provinsi Kaltim, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, Bappeda Kabupaten Paser, dan instansi teknis terkait lainnya.

“Setelah Kesepakatan Bersama ini disepakati, lebih rinci yang memuat hak dan kewajiban para pihak, akan tertuang dalam PKS,” ujar Syafranuddin. (*)

Disdukcapil Se-Kaltim Kompak Konsultasi Data Kependudukan ke Kemendagri

KLIKSAMARINDA – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita memimpin kunjungan kerja Kepala Dinas Dukcapil kabupaten/kota se Kaltim. kepada Kementerian Dalam Negeri.

Dalam keterangan tertulis pada 15 April 2021, Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita menyatakan, selain dalam rangka slaturahmi kunjungan ini berkaitan dengan adanya pemutakhiran data berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Noryani Sorayalita, pihaknya perlu melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Kemendagri untuk menyamakan persepsi guna mendukung pemutakhiran data yang dilakukan KPUD.

Noryani Sorayalita melanjutkan, KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota berkewajibann melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperrhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan.

Sesuai dengan Surat Dirjen Dukcapil tentang penuntasan Suket dan PRR, Pemutakhiran Data Pemilih dan Pelayanan yang Bebas Pungli/Percaloan, maka kepala dinas Dukcapil kabupaten/kota menerbitkan dukungan dengan memberikan NIK dan Nama kepada KPUD.

“Selanjutnya, dilakukan proses pemutakhiran dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan kepada KPUD,” ujar Noryani Sorayalita.

Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Handayani Ningrum mengapresiasi kinerja dan kekompakan Provinsi Kaltim.

“Ke depan agar terus ditingkatkan dan jangan berpuas diri untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan masyrakat,” ujar Handayani Ningrum.

Hingga saat ini, progres perekaman data KTP-elektronik di Kaltim hingga 31 Maret 2021 telah mencapai 96,47%. Sementara data kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun mencapai 96,40%. Data kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 38,82%. (*)

Desa di Kukar dan PPU Masuk Regsosek Bappenas

KLIKSAMARINDA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS pada 2021 ini menggelar pelaksanaan Registrasi Sosial-Ekonomi (Regsosek) dan Sistem Informasi Lansia (SILANI). Sejumlah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) menjadi lokus dalamkegiatan ini.

Desa-desa di Kukar yang termasuk lokus Regsosek dan SILANI antara lain Desa Margahayu, Desa Rapak Lambur, Desa Loa Duri Ilir, Desa Loa Duri Ulu, Desa Embalut, Desa Loa Raya, Desa Perjiwa, Desa Bhuana Jaya, Desa Manunggal Jaya, dan Desa Sungai Bawang.

Sementara desa-desa di PPU antara lain Desa Giri Mukti, Desa Bangun Mulya, Desa Sidorejo, Desa Sesulu, Desa Api-Api, Desa Gunung Makmur, Desa Rintik, Desa Labangka, Desa Labangka Barat, dan Desa Bukit Raya.

Dalam rapat virtual Persiapan Perluasan Pelaksanaan Digitalisasi Monograf Desa-Kelurahan dan Registrasi Sosial Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis 15 April 221,

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Maliki, memaparkan bahwa integrasi data mulai dari tingkat Pemerintah Desa (Monograf Desa).

Moograf Desa tersebut akan sampai hingga tingkat nasional dan menjadi modal dasar untuk membangun Registrasi Sosial sebagai dasar pelaksanaan pembangunan nasional yang menjadi bagian Satu Data Indonesia.

Menurut Maliki, Kementerian PPN/ BAPPENAS dan Badan Pusat Statistik diamanatkan Presiden RI Joko Widodo pada sidang Kabinet Pencapaian Kemiskinan Ekstrim Nol (3 Maret 2020) agar dapat menyelesaikan permasalahan validasi data tersebut di 2020.

”Pelaksanaannya, Bappenas akan melakukan uji coba di lokasi kegiatan, yakni 20-21 April 2021 di Kabupaten Kukar dan 22-23 April 2021 di Kabupaten PPU. Nantinya pemerintah daerah dapat merekomendasikan desa pengganti yang ingin menjadi lokasi ujicoba sesuai kondisi lapangan,” ujar Maliki.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, M Syirajudin, menyebutkan bahwa secara prinsip Pemprov Kaltim melalui DPMPD Kaltim menyambut positif penetapan lokus dimaksud.

Menurut Syirajudin, desa-desa yang ditetapkan sebagai lokus merupakan daerah penyangga lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

“Prinsipnya kita mendukung. Semoga desa-desa yang mendapat mendampingan melaksakana uji coba Regsosek dan SILANI bisa semakin maju,” ujar M Syirajudin. (*)

Pendampingan Pengelola Lapor Wal Kaltim Hasilkan Kesepakatan

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim menggelar pendampingan pengelolaan LAPOR! bagi Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur.

Agenda ini menghadirkan pemateri langsung dari Deputi Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Apratur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB). Kegiatan digelar di Ruang Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 15 April 2021.

“Mari bersama untuk serius menerapkan pengaduan LAPOR! milik Pemerintah Pusat ini. Jika ada aplikasi pengaduan sejenis milik Kabupaten/Kota yang baru sebaiknya tidak perlu lagi diteruskan. Namun, jika sudah berjalan sebelum 2018 mari diintegrasikan. Itu pun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi,” ujar Kadis Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal, saat membuka acara mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim.

Muhammad Faisal menambahkan, dasar hukum pengelolaan pengaduan sudah cukup jelas. LAPOR WAL! merupakan tagline di Kaltim sama dengan SP4N LAPOR!

”Aplikasi Umum dan didukung Gubernur Kaltim. Jadi, kita gunakan satu aplikasi saja yaitu LAPOR! agar tidak rumit dan efisen,” ujar Muhammad Faisal.

Muhammad Faisal meminta bagi yang belum aktif penerapannya untuk segera ditindaklanjuti laporan yang masuk. Bagi yang belum ada Surat Keputusan segera dibuat agar bisa diberikan akun dan passwordnya.

Hadir disamping Faisal saat pembukaan Kusharianto, Kepala Perwakilan Ombusaman Kaltim mengaku sangat mengapresiasi kegiatan pendampingan ini.

“Hasil laporan masyarakat melalui SP4AN Lapor, dapat menjadi rujukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, sebagai salah satu bahan masukan di Musrenbang,” ujar Muhammad Faisal.

Senada dengan Faisal dan Kusharianto, Pemateri mewakili Deputi Pelayanan Publik Kementrian PAN RB, Alfian Alfan Gafar mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, tidak deskriminatif dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Alfian Alfan Gafar menyatakan, pengaduan masyarakat merupakan kesempatan bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Sarana pengelolaan pengaduan memberikan pemerintah kesempatan untuk dapat memberikan penjelasan, jawaban dan klarifikasi yang layak atas keluhan dari masyarakat untuk mewujudkan Layanan Publlik yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat”, jelasnya.

Kegiatan hari ini dilanjutkan dengan penandatangan Kesepakatan Bersama antara peserta rapat. Para peserta bersepakat dalam penerapan pengelolaan LAPOR WAL! di Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan di Kalimantan Timur. (*)

KPID Kaltim Teken NPHD 2021

KLIKSAMARINDA – Kepala Dinas Komonukasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, bersama Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Kaltim, Akbar Ciptanto, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Rabu 14 April 2021.

Kepala Diskominfo Prov Kaltim, Muhammad Faisal bertindak sebagai Pihak Pertama untuk dan atas nama Pemerintah Prov Kaltim selaku Pemberi Rekomendasi. Sementara Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov Kaltim, Akbar Ciptanto bertindak sebagai Pihak Kedua untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Prov Kaltim selaku Penerima Hibah.

NPHD ini berkaitan dengan pemberian Hibah resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov Kaltim. Penandatanganan berlangsung di Ruang Kerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim.

Pemberian Bantuan Hibah ini ialah untuk menunjang kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur. Pemberian hibah Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Menurut Muhammad Faisal, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskominfo Prov Kaltim yakni tentang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat (Hibah Umum) Tahun 2021.

Muhammad Faisal mengingatkan agar dana hibah tersebut dapat bermanfaat dan sesua penggunaannya dengan rencana anggaran biaya atau RAB yang telah disusun KPID Kaltim.

“Yang penting dana hibah ini dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan sesuai dengan standar Pemerintah Daerah Prov Kaltim,” ujar Muhammad Faisal.

Ketua KPID Provinsi Kaltim, Akbar Ciptanto berkomitmen dengan penggunaan anggaran hibah sesuai dengan tanggung jawab yang tertera yakni mengelola dana hibah yang telah diterima untuk digunakan sesuai maksud dan tujuan proposal hibah yang diajukan.

”Juga menjamin kegiatan yang tercantum dalam rencana anggaran tidak terjadi duplikasi, menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah,” ujar Akbar Ciptanto.

Penandatanganan NPHD antar kedua belah pihak ini turut disaksikan oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Prov Kaltim, Irene Yuriantini, Kepala Seksi PPID Utama Diskominfo Prov Kaltim, Sri Rezeki Marietha, dan Komisioner atau Wakil Ketua KPID Prov Kaltim, Bawon Kuatno. (*)

BKD Kaltim Serahkan SK Lulusan PKN-STAN

KLIKSAMARINDA – Sebanyak 26 lulusan Politeknik Keuangan Negara-Sekolah Tinggi Akutansi Negara (PKN-STAN) menerima Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahan langsung dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim, oleh Kepala BKD Kaltim, Diddy Rusdiansyah.

Penyerahan SK CPNS ini menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 813.1/II.1-1960/TUUA/BKD/2021 tentang Pengangkatan CPNS dan Penugasan CPNS dari Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) Tahun 2020.

Para penerima SK CPNS dari BKD Kaltim tersebut merupakan 26 orang lulusan STAN tahun 2020. Seluruh CPNS PKN STAN berlatar belakang lulusan D-III yang terdiri D-III Penilai sebanyak 6 orang, D-III Pajak 4 orang, dan D-III Akutansi 16 orang.

Penempatan para lulusan ini pada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim, Antara lain di BPKAD 10 orang, Inspektorat 8 orang, Bapenda 5 orang, RSUD AWS 2 orang, dan Biro Umum 1 orang.

Kepala BKD Kaltim, Diddy Rusdiansyah menjelaskan, Kementerian Keuangan telah menetapkan daftar nama lulusan STAN tahun 2020 yang lulus seleksi.

“Secara formil kita serahkan hari ini. Artinya, sudah ada pergeseran tanggung jawab BKD yang kita serahkan (CPNS Lulusan PKN STAN-red) kepada masing-masing Perangkat Daerah,” ujar Diddy Ruiansyah melalui keterngan tertulis,Selasa 13 April 2021.

Kegiatan dilaksanakan secara offline maupun online. Penyerahan SK CPNS diberikan secara langsung kepada 13 orang. Sementara sisanya menyusul 13 orang lagi pada tanggal 21 April 2021 mendatang.

Selanjutnya TMT CPNS pada tanggal 1 Februari 2021 dan tanggal ditetapkan SK CPNS adalah 31 Maret 2021.

“Sisanya 13 orang lagi menyusul, ada paling jauh asalnya dari Sumatra sehingga perlu waktu untuk menuju ke Kaltim,” ujar Diddy Rusdiansyah.

Perangkat Daerah (PD) yang menerima CPNS lulusan STAN agar membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) paling lambat 1 bulan setelah tanggal ditetapkannya SK CPNS tersebut sesuai Perka BKN Nomor 14/2018 tentang petunjuk Teknis Pengadaan PNS).

Masih terkait lulusan STAN, dia juga menuturkan sampai saat ini BKD masih tengah memperhitungkan dan akan membagi secara bijak bagi Perangkat-perangkat Daerah lain terkait formasi kebutuhan tenaga akuntan.

“Kami masih menyiapkan formasi-formasinya, akan terus kami dorong, bagaimana tiap PD akan mendapatkan 1 orang tenaga akuntan dalam waktu dekat ini,” ujar Diddy Rusdiansyah.

Selain itu, Diddy juga menyampaikan setelah ini para lulusan STAN tahap selanjutnya agar mengikuti program Pelatihan Dasar yang akan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim.

Turut hadir Kepala Perangkat Daerah maupun pejabat terkait yang mewakili di lingkungan Pemprov Kaltim, terdiri dari Inspektur, Kepala Bapenda, Kepala BPSDM, Karo Umum, dan Direktur RSUD AWS Samarinda, Kepala, sementara BPKAD diwakilkan oleh Sekretaris. (Nick/Ndry

FGD IKIP di Kaltim, Ukur Indeks Keterbukaan Informasi

KLIKSAMARINDA – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim menggelar Focus Group Discussion atau FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP Daerah di setiap Provinsi. Di Provinsi Kaltim. FGD IKIP ini berlangsung Senin, 12 April 2021 Swissbel Hotel Samarinda..

FGD di Kaltim menjadi bagian Kloter 2 FGD IKIP untuk wilayah Sumatera Utara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sementara FGD Kloter 1 berlangsung untuk wilayah Jawa Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat.

Komisioner Komisi Informasi Pusat bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Wafa Patria Umma menghadiri FGD tersebut. Wafa Patria Umma didampingi Ketua Komisi Informasi Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih dan membuka acara Focus Group Discussion yang bertema “Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021” dengan moderator Komisioner KI Kaltim, Indra Zakaria.

Dalam kesempatan tersebut, Wafa Patria Umma menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini dilakukan untuk memfinalkan nilai indeks per provinsi. Tak hanya itu, FGD ini juga penting untuk mereview dan melakukan pendalaman terhadap data dari Informan Ahli.

”Komisi Informasi bertanggung jawab untuk masyarakat melek informasi yang mempunyai keinginan besar untuk mengakses informasi. Karena itu, Komisi Informasi Daerah harus bisa membawa perubahan agar undang-undang KIP dapat diimplementasikan secara nyata,” ujar Wafa Patria Umma dalam keterangannya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Faisal mengatakan dari 10 Kabupaten/Kota hanya Bontang yang memiliki Peraturan daerah atau Perda Keterbukaan Informasi. Sementara itu, untuk wilayah lainnya, seperti Kota Samarinda sedang dalam proses penyusunan Perda tentang Keterbukaan Informasi.

Menurut Muhammad Faisal, saat ini di Pemerintah Provinsi Kaltim telah melakukan penyusunan daftar informasi. Tak terkecuali daftar informasi yang dikecualikan.

Muhammad Faisal menjelaskan, Provinsi Kaltim sendiri telah memiliki penetapan informasi yang telah ditandatangani oleh Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Untuk daftar informasi yang dikecualikan, provinsi telah memiliki penetapan informasi dan penetapan itu telah ditandatangani oleh Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” ujar Muhammad Faisal.

Tampak hadir dalam FGD IKIP Kaltim tersebut Wali Kota Samarinda, Andi Harun dan sejumlah stakeholders informasi dan komunikasi di Kaltim. (*)

Pegawai BKD Kaltim Jalani Vaksinasi Covid-19 Tahap I

KLIKSAMARINDA – Jajaran pegawai di lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur mengikuti vaksinasi massal Covid-19, Sabtu, 10 April 2021 lalu. Pemberian vaksinasi Covid-19 ini merupakan langkah mengatasi penyebaran Covid-19.

Tak terkecuali bagi pelayan publik maupun pegawai pemerintah yang ada di lingkup BKD Provinsi Kaltim. Pegawai di lingkup BKD Provinsi Kaltim menjalani vaksinasi Covid-19 untuk tahap pertama.

Para pegawai yang menerima vaksinasi Covid-19 di lingkup BKD Kaltim ini terdiri dari para aparatur PNS dan Non PNS. Selain itu, turut menjalani vaksinasi Covid-19 adalah tenaga keamanan hingga petugas cleaning service.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, termasuk para vaksinator dan petugas medis yang turut mendukung kegiatan ini.

Penyuntikan vaksin Covid-19 tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Jalan M. Yamin, Samarinda.

Menurut Kepala BKD Kaltim, Diddy Rusdiansyah, vaksinasi Covid-19 tersebut merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah mengatasi penyebaran virus yang sudah melanda dunia lebih dari satu tahun ini.

Diddy Rusdiansyah bahkan memberikan tagline bagi vaksinasi ini dengan istilah “Melawan Covid-19”. Tagline ini dimaksudkan sebagai pemberi motivasi sekaligus kserusan dalam menghadapi pandemi Covid-19 serta melakukan antisipasi untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Judulnya adalah melawan Covid-19,” ujar Diddy Rusdiansyah, dalam keterangannya Senin 12 April 2021.

Diddy Rusdiansyah juga berharap dengan adanya vaksinasi Covid-19 di lingkup kerjanya dapat membangun imunitas pegawai dan melindungi diri sendiri dan orang lain dari Covid-19. Tak hanya vaksinasi, disiplin penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas juga perlu terus dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Diddy Rusdiansyah menjelaskan pencegahan Covid-19 di BKD Kaltim ini juga berkaitan dengan aktivitas pegawai dalam pelayanan publik yang kerap berinteraksi.

Diddy Rusdiansyah bahkan memberikan saran kepada para pegawai yang telah menerima suntikan vaksin agar segera beristirahat.

“Setelah ini (divaksin-red) pulang langsung istirahat. Biasanya 2 jam baru ada reaksi,” ujar Diddy Rusdiansyah.

Sebelumnya, sebagian pegawai BKD juga sudah mengikuti vaksinasi massal Covid-19 di Gedung Olahraga Madya Sempaja, Samarinda yang dilaksanakan pada 7-10 April 2021 lalu. (Nick)

KEK Maloy Kutim Masih Tunggu Amdal dan BUP

KLIKSAMARINDA – Usai peresmian oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 1 April 2019, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Sangkulirang Kutai Timur Kalimantan Timur masih dalam pembenahan. Beberapa rencana dan gagasan telah disusun untuk operasionalnya.

Permenko Perekonomian Nomor 15 Tahun 2017 menyebutkan satu bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) adalah Industri Pengolahan Kayu disamping industri pengolahan kelapa sawit, industri energi, dan logistik.

Karena itu, beberapa rencana investasi besar akan melibatkan banyak mitra strategis untuk menanamkan investasinya di KEK MBTK. Rencana investasi tersebut akan memerlukan lahan yang luas sehingga diperlukan komitmen Pemerintah Daerah terhadap akses lahan tersebut.

Menuju langkah tersebut, Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) dipimpin oleh Direktur Perencanaan Zaini Anwar melakukan silaturahmi sekaligus membahas kelanjutan pengelolaan KEK MBTK kepada Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman.

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Kutim Kawasan Bukit Pelangi, Kamis, 8 April 2021. Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu terkait dengan kelembagaan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), kondisi aset terkini dan rencana kerjasama pemasaran, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan KEK MBTK.

Secara singkat, Zaini Anwar bersama jajarannya bertandang ke Kutim untuk mengenalkan perubahan di struktur Direksi Perusda PT MBS dan momen bersilaturahmi untuk bertukar pikiran mendengarkan masukan dari Bupati Kutim Ardiansyah.

“Kini sudah ada pergantian ke direksi baru yang sudah berjalan di April ini. Ke depan, tentunya akan ada proses kerja sama dengan Pemkab Kutim terkait percepatan operasional KEK MBTK,” ujar Zaini Anwar.

Zaini Anwar menambahkan pihaknya tengah menyelesaikan proses izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)nya di lokasi KEK MBTK. Selanjutnya operasional pelabuhan juga tengah menunggu kabar dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Kami masih menunggu uji standar oleh Kemenhub sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan BUP terkait pengelolaan atau operator pelabuhan. Jika selesai, tentunya kita bisa segera mengelola sertifikasi BUP,” ujar Zaini Anwar.

Ke depan tentunya akan ada proses kerjasama dengan Pemkab Kutim untuk percepatan operasional dan menarik investor untuk masuk ke KEK MBTK

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan dirinya akan mempelajari dulu terkait kelanjutan operasional KEK MBTK.

“Tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan bagian ekonomi, hukum dan lainnya. KEK MBTK ini inisiasi dari Bupati Kutim pertama Awang Faroek Ishak. Pembangunan dan keberadaan infrastruktur menjadi syarat wajib sebagai daya tarik investor datang dan mau menanamkan modal usahanya di kawasan industri”

“Pemkab Kutim akan terus mengawalnya bersama Pemprov. Kaltim karena memang kewenangannya ada di Gubernur Kaltim. Harapannya KEK MBTK segera beroperasi,” ujar Ardiansyah Sulaiman melalui keterangan tertulis.