Category - Provinsi Kaltim

Informasi seputar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kaltim

Pemprov Kaltim Akan Delegasikan Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis di Dua Kota

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berencana mendelegasikan kewenangan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek strategis di dua kota di Kaltim. Pendelegasian kewenangan tersebut merupakan langkah Pemprov Kaltim untuk efesiensi pelaksanaan proyek-proyek strategis tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim, Mohammad Jauhar Efendi pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tentang Rencana Pendelagasian Wewenang Kepada bupati/walikota terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Jauhar Efendi mengatakan rapat koordinasi membahas rencana pendelagasian wewenang kepada Walikota Samarinda dan Walikota Balikpapan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan tiga proyek strategis Pemprov Kaltim di dua kota tersebut.

Proyek-proyek strategis Pemprov Kaltim tersebut adalah pembangunan outer ringroad Bandara APT Pranoto Samarinda. Dua proyek lainnya adalah pengadaan tanah untuk jembatan akses Pulau Balang sisi Balikpapan dan Stadion Balikpapan

“Yakni pengadaan tanah simpang 4 outer ringroad-Bandara Samarinda Baru (Bandara APT Pranoto Samarinda, Red), jembatan akses Pulau Balang sisi Balikpapan dan Stadion Balikpapan,” ujar Jauhar Efendi di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 23 Juni 2020 seperti dirilis Humas Pemprov Kaltim.

Selaku Ketua Tim Pertimbangan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pemprov Kaltim, Jauhar Efendi mengatakan pendelagasian untuk efisiensi karena menyesuaikan kondisi tanah di wilayah masing-masing. Selain itu aturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersifat dinamis.

“Karena itu, kami menilai perlu menjadi perhatian agar saat ada hal baru bisa diakomodir dengan baik,” ujar Jauhar Efendi. (*)

Provinsi Kaltim

Satpol PP Kaltim Bangun Sinergitas Penegakan Disiplin Cegah Penyebaran Covid-19

KLIKSAMARINDA – Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltim Drs Gede Yusa mewakili Gubernur Kaltim menghadiri acara Komunikasi Sosial dan Silaturahmi Keluarga Besar Korem 091/ASN dengan Aparat Pemerintah dengan tema “Bersatu Menegakkan Disiplin Masyarakat Guna Memutus Rantai Covid-19”.

Gede Yusa mengharapkan komunikasi sosial ini akan semakin terjalin sinergis khususnya Pemprov Kaltim dan TNI/Polri dalam upaya mengurangi penularan Covid-19 di daerah.

“Melalui komunikasi sosial dan silaturahmi ini dapat menguatkan kebersamaan dan memberikan kekuatan untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19,” kata Gede Yusa di Hall Makorem 091/ASN, Selasa 23 Juni 2020, dirilis Humas Pemprov Kaltim.

Gede Yusa berharap tercipta kekuatan dan tekad untuk bersatu-padu dan bergotong royong dalam meminimalisir dan memutus rantai penularan Covid-19 di seluruh wilayah Kaltim.

“Sinergitas Pemprov, TNI/Polri didukung stakeholders dan masyarakat melawan Covid-19 dengan jalan bersatu menegakkan disiplin dan mematuhi protokol kesehatan,” tandas Gede Yusa.

Komandan Korem 091/ASN Kolonel Inf Cahyo Suryo Putro mengatakan akibat pandemi Covid-19 saat ini, negara dalam kondisi masa kedaruratan kesehatan masyarakat menuju masa pertahanan kesehatan masyarakat yang lebih kuat dalam melawan Covid-19.

“Tentunya semua harus beradaptasi pada keadaan agar tidak terpapar Covid-19 dan PHK. Menuju tatanan baru adalah perubahan prilaku kehidupan masyarakat. Gotong royong harus diperkuat sinergi untuk menciptakan prakondisi,” ujar Cahyo Suryo Putro.

Tampak hadir Forkopimda Provinsi Kaltim, Forkopimda Kota Samarinda, pimpinan dinas/instansi dilingkup Pemprov Kaltim. (*)

Provinsi Kaltim

Pj. Sekprov Kaltim, Butuh Formulasi Khusus Untuk Sistem Merit ASN di Tengah Kebijakan Politik

KLIKSAMARINDA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja melalui laman Kementerian PANRB, di dalam peraturan yang berisi 15 bab dan 364 pasal ini tercantum enam poin penting yang harus dicermati dalam sistem merit.

Pertama, tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional.

Kedua, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi, TKD & TKB sistem komputerisasi, orientasi & engagement untuk setiap penugasan pada jabatan baru.

Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun untuk setiap PNS, Training Need Analysis (TNA), Diklat, Coaching & Mentoring berbasis kinerja.

Keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, Performance dialogue dan Merit & performance based incentives.

Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara talent mapping, succession & career planning dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. Open recruitment adalah salah satu cara sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi (talent management). Talent mapping perlu dibentuk melalui assessment center yang distandardisasi oleh BKN, sehingga setiap organisasi perlu membentuk asesor internal untuk mendapatkan talent terbaik

Keenam, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadahi. Pemerintah saat ini akan mengubah sistem pensiun, yaitu PNS berkontribusi melalui iuran pasti sehingga tidak terlalu membebani anggaran negara.

Secara umum, Indonesia telah mengatur manajemen ASN dalam Undang-Undang Nomomr 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Secara khusus, Kementerian PANRB juga telah menerbitkan landasan hhukum tentang Sistem Merit, yaitu melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 menerangkan pada Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Nah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menerapkan sistem merit tersebut. Hingga Maret 2020, Pemprov Kaltim sudah mencapai Grade Hijau pada posisi 246.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Ardiningsih, tahun 2019 lalu, posisi Kaltim ada pada posisi 100. Ardiningsih mengatakan penerapan sisten merit di Kaltim sudah dilaksanakan dan beberapa kali dievaluasi.

“Kaltim tahun lalu memang pada posisi great 100 lebih. Setelah dilakukan verifikasi pada Maret ini, kita sudah pada posisi 246. Sekarang kami melakukan lagi penambahan-penambahan informasi dan sudah dilakukan penilaian mandiri dengan nilai 288 atau masuk di grade hijau,” ujar Ardiningsih seperti dirilis Humas Pemprov Kaltim, Kamis 18 Juni 2020 usai mengikuti Sosialisasi Tentang Kebijakan Penerapan Sistem Merit Dalam Menajemen ASN Dilingkungan Instansi Pemerintah oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui video conference.

Di lain sisi, faktor politik kerap memengaruhi kebijakan di lingkup ASN. Padahal sejatinya, sistem merit telah mengatur manajemen PNS tanpa melihat latar belakang ASN bersangkutan.

Pj. Sekretaris Provinsi Kaltim, Sa’bani menyatakan, sistem politik di Indonesia masih bisa memengaruhi, sehingga berdampak kepada ASN terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sa’bani mengusulkan agar ke depan ada formulasi khusus untuk mengatur agar sistem politik dan pengembangan ASN dapat berjalan seiring.

“Ke depan, harus ada satu formulasi khusus, bagaimana antara sistem politik dengan pengembangan ASN bisa berjalan seiring,” ujar Sa,bani. (*)

News

Syarat Datang ke Kaltim Harus Penuhi Protokol Kesehatan dan PCR

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Kaltim bernomor 440/3576/B.PPOD.I. Isinya terkait aturan penerapan Protokol Kesehatan dan Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) atau rapid test penumpang yang akan masuk ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak mengatakan Gubernur Kaltim Isran Noor telah menyampaikan keputusan itu, kepada semua perusahaan perjalanan darat, udara, dan laut. Pemprov meminta aturan itu segera diberlakukan.

Sebelumnya terdeteksi sekitar 20 pendatang ke Kaltim yang positif Covid-19. Sebagian besar adalah pekerja yang datang kembali ke Kaltim selepas cuti maupun juga selepas pergantian kru atau pegawai di perusahaan.

“Secara epidemologi sangat merugikan Kalimantan Timur dan tercatat sebagai pasien di Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka yang datang akan diuji ulang di tempat mereka datang seperti tes PCR atau tes swab. Mereka harus benar-benar dalam kondisi sehat saat berada di Kaltim demi menjaga dan mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Andi Muhammad Ishak saat teleconference Senin 15 Juni 2020 melalui aplikasi Zoom.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim HM Syafranuddin menyatakan penerbitan Surat Edaran tertanggal 10 Juni 2020 diteken Gubernur Kaltim Isran Noor Sebagai tindaklanjut Rapat Koordinasi Forkopimda Kaltim. Dalam SE itu disampaikan bahwa setiap individu yang datang dari luar Provinsi Kaltim harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan berlaku.

Selain itu, setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, baik perjalanan melalui transportasi umum, darat, laut dan udara. Dalam surat itu lanjut Jubir Pemprov Kaltim ini, disebutkan individu wajib menunjukkan surat keterangan uji tes polymerase chain reaction (PCR) dengan hasil negatif pada saat keberangkatan atau dari daerah asal.

“Terhadap individu yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan PCR dari daerah asalnya, akan dilakukan karantina dengan biaya sendiri di tempat yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat,” ujar Syafranuddin, Selasa 16 Juni 2020 melalui rilis.

Selanjutnya, institusi berwenang baik TNI, Polri dan Pemerintah Daerah (Gugus Tugas Covid-19 kabupaten/kota) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Surat ini juga ditujukan khususnya kepada seluruh pimpinan perusahaan transportasi udara, laut dan darat yang beroperasi di wilayah Kaltim,” ungkap Syafranuddin. (*)

News

Limbah Sisa Penanganan Covid-19 Kaltim Maret-Mei 2020 Capai 33 Ton Lebih

KLIKSAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat adanya peningkatan jumlah limbah sisa penanganan pasien Covid-19 di Katim. Hingga Mei 2020, DLH Kaltim mencatat peningkatan tersebut rerata terjadi setelah penunjukkan rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien Covid-19 di Kaltim yang berjumlah 12 rumah sakit.

Kepala DLH Kaltim, E.A. Rafiddin Rizal menjelaskan, penanganan pandemi Covid-19 dimulai pada pertengahan bulan Maret 2020. Saat itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menetapkan 6 Rumah Sakit Rujukan Covid-19. Pada akhir Maret 2020, jumlahnya menambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 menjadi 12 unit.

“Penambahan ini seiring penambahan jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19. Penambahan fasilitas penanganan Covid-19 juga bertambah dengan adanya 4 Fasiitas Karantina untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kabupaten/Kota,” ujar Rafiddin Rizal dalam laporannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Komisi IV DPR RI dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Pengolahan Sampah, Limbah B3 Infeksius Covid 19 Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kalimantan Timur 10 Juni 2020 lalu).

Secara rinci Rafiddin Rizal menjelaskan di Wilayah Kalimantan Timur Limbah B3 Medis Covid-19 yang ditimbulkan terdiri dari masker, sarung tangan dan baju pelindung diri, kain kasa, tisu bekas, wadah bekas makan dan minum, alat dan jarum suntik. Selain itu, limbah Covid-19 juga berupa set infus yang digunakan oleh Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien Positif COVID-19 dan tenaga medis, serta limbah dari laboratorium.

“Volume Limbah Medis Covid-19 tersebut dari awal Bulan Maret 2020 tercatat 2.512,2 Kg dan mengalami peningkatan pada bulan April sebesar 11.979,7 Kg dan mencapai puncak pada bulan Mei sebesar 19.514,7 Kg dan Sebagian besar dikelola sendiri dengan incinetator Rumah Sakit dan sebagian diserahkan kepada pihak ketiga,” ujar Rafiddin Rizal menjelaskan.

Selain penyampaian informasi perihal penanganan Limbah B3 Medis Covid 19 tersebut, Rafiddin Rizal juga menyampaikan kendala yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur.

Antara lain kurangnya pemberian informasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan limbah domestik Covid-19 (masker) pada masa pandemi Covid-19, masih banyaknya daerah yang belum diberikan bantuan berupa sarana pendukung penanganan limbah domestik (eg. drop box) pada masa pandemi Covid-19, pengangkutan Limbah B3 Medis Covid-19 dari Fasilitas Karantina menuju Rumah Sakit yang memiliki incinerator masih dilakukan dengan kendaraan operasional pelayanan public milik pemerintah (APV), membengkaknya anggaran bagi Rumah Sakit Rujukan yang mengelola Limbah yang berasal dari Fasilitas Karantina dan laboratorium serta masih terdapat Rumah Sakit Rujukan yang belum memiliki izin operasional incinerator.

“Kami berharap ada bantuan terkait dengan anggaran pengelolaan limbah medis Covid-19 terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat (Drop Box (penyimpan/kemasan) atau kendaraan roda tiga (pengangkut), menyediakan fasilitas kendaraan pengangkut Limbah B3 yang dilengkapi dengan izin pengangkutan Limbah B3, mengalokasikan anggaran khusus bagi Rumah Sakit Rujukan yang mengelola Limbah yang berasal dari Fasilitas Karantina dan laboratorium dan pemberian apresiasi dan penghargaan kepada pengelola limbah B3 yang membantu penanganan Limbah Medis Covid-19,” ujar Rafiddin Rizal menjelaskan. (*)

Provinsi Kaltim

Seleksi Paskibra Tahun 2020 Ditiadakan, Dispora Kaltim Tetap Persiapkan Upacara

KLIKSAMARINDA – Jika pada 2019 lalu seleksi pasukan pengibar bendera (Paskibra) digelar, pada tahun 2020 rekruitment Paskibra dihilangkan. Keputusan tersebut sesuai dengan arahan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui surat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga PP.00.00/4.9.1/E-II.1/IV/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang pengiriman Dokumen Calon Paskibra Nasional 2020 harus mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana non-alam COVID-19 sebagai Bencana Alam tanggal 13 April.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asrorun Ni’am tercatat pada poin pertama bahwa pelaksanaan HUT RI ke-75 di Istana Merdeka dilaksanakan dengan protokol kesehatan tentang Covid-19, meminimalisir jumlah petugas dan peserta.

Dengan demikian untuk upacara HUT RI ke-75 tahun 2020 ini tidak dilaksanakan rekrutmen calon Paskibraka dari provinsi sebagaimana seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Dalam rangka persiapan HUT RI ke-75, telah dilaksanakan rapat koordinasi Panitia HUT RI Ke-75 pada tanggal 21 dan 28 April 2020. Dan simulasi upacara pada 16 Mei 2020 di Istana Merdeka Jakarta, yang pada intinya disepakati bahwa pelaksanaan HUT RI ke-75 di Istana Merdeka dilaksanakan dengan protokol kesehatan tentang COVID-19, meminimalisir jumlah petugas dan peserta. Dengan demikian untuk upacara HUT RI ke-75 tahun 2020 ini tidak dilaksanakan rekrutmen calon Paskibraka dari provinsi sebagaimana seperti tahun-tahun sebelumnya. Hasil rapat dan hasil simulasi ini disampaikan kepada presiden RI untuk memperoleh arahan,” demikian petikan surat itu.

Nah, demikian pula yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), rekruitment Paskibra ditiadakan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kaltim, HM Syirajudin menegaskan, berdasarkan surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tentang seleksi rekrutmen calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional untuk tahun 2020 ditiadakan.

“Mengacu pada surat Kemenpora, otomatis rekrutmen calon Paskibra di tingkat provinsi juga ditiadakan, termasuk rekrutmen dua calon (putra-putri) Paskibraka yang akan mewaliki provinsi di tingkat nasional juga ditiadakan,” ujar HM Syirajudin, Jumat 12 Juni 2020 melalui Humas Pemprov Kaltim.

Berdasarkan surat dari Kemenpora tersebut, Dispora Kaltim harus melakukan hal yang sama, rekrutmen calon Paskibra untuk Provinsi Kaltim tahun ini dari kabupaten/ kota juga ditiadakan. Dispora Kaltim, menurut Iyat, sapaan akrabnya, telah bersurat kepada Dispora kabupaten/kota, terkait pemberitahuan peniadaan seleksi Paskibra tahun 2020 mengacu pada surat edaran Kemenpora.

Meski begitu, Dispora Kaltim tetap mempersiapkan gelaran upacara pengiibaran bendera HUT RI pada 17 Agustus 2020 mendatang. Untuk Paskibra, menurut HM Syirajuddin, akan melibatkan anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Kaltim.

“Kalau keputusannya nanti Peringatan HUT ke-75 Proklamasi RI tetap dilaksanakan di GOR Madya Sempaja Samarinda, yang bertugas adalah anggota PPI Kaltim. Tentu mereka sudah berpengalaman, sehingga tidak perlu dilatih lagi, pada intinya kami siap apabila tetap dilaksanakan di lapangan,” ujar HM Syirajuddin. (*)