Arsip Kategori: Fokus

[Samarinda]

[Kalimantan Timur]

[Nasional]

Pengedar Sabu Rp5 Miliar di Kaltim Buruh Bangunan

KLIKSAMARINDA – Pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kalimantan Timur oleh jajaran Polres Kutai Kartanegara menelisik para pelaku. Dalam kasus itu, polisi menangkap 3 orang.

Mereka masing-masing berinisial SD (39), MY (29) dan MS (37). Polisi menangkap ketiganya di tempat terpisah. Polisi menangkap SD di Tenggarong Seberang Kukar dengan barang bukti .

Polisi menangkap dua pelaku lainnya, yaitu MS dan MY di Samarinda. MS merupakan kurir yang mengantarkan MY selaku pemilik barang haram itu kepada konsumen.

Saat menangkap MS dan MY di Samarinda, polisi hanya mendapatkan 5 poket kecil sabu-sabu dengan total berat 20 gram di sekitaran Jalan Suryanata, Samarinda.

Namun, polisi terus menyelidiki kasus itu hingga menemukan informasi penyimpanan sabu di Bontang yang dimiliki MY. Di rumah MY, polisi menemukan 4 poket sabu berukuran sedang.

Jika ditotal, dalam kasus ini, Polres Kukar mengamankan 5,6 kilogram sabu-sabu. Barang bukti yang diamankan dari pelaku terdiri dari 5 poket ukuran besar, 1 poket sedang dan 5 poket kecil dengan harga mencapai Rp5 miliar lebih.

Kepada polisi, MY mengaku sudah dua kali terlibat dalam kasus yang sama. MY sebelumnya pernah divonis 5 tahun penjara dan menjalani masa hukuman di Lapas Tenggarong. Setelah bebas, MY mengaku sempat bekerja sebagai buruh bangunan.

Baca Juga Polres Kukar Tangkap Pengedar Sabu Rp5 Miliar

Namun karena Covid-19, banyak proyek yang berhenti. Akibatnya, MY kembali menekuni pekerjaan yang pernah dilakukanya yakni jualan narkoba.

“Jadi sekali antar sabu ke beberapa tempat di Samarinda dan Tenggarong. Dapat upah Rp5 juta dari orang yang berada di luar daerah,” ujar MY.

MY mengaku jika pengiriman barang haram saat ini merupakan yang terbesar dari beberapa kali pengiriman yang pernah dilakukannya.

Ini yang paling besar dikirim. Uangnya untuk biaya hidup sehari-hari. Apalagi sejak Covid-19, saya tidak punya pekerjaan,” ujar My.

MY bersama kedua rekannya kini mendekam dalam tahanan di Polres Kukar. Ancaman hukuman seumur hidup menantinya. (Jie)

Jaringan Pengedar Sabu Tenggarong-Samarinda-Bontang Ditangkap

KLIKSAMARINDA – Penangkapan para pengedar narkoba jenis sabu lintas kota di Kaltim oleh Polres Kukar mengungkap adanya jaringan peredaran sabu di Kaltim.

Awal penangkapan terjadi di Tenggarong Seberang saat Tim Tiger Unit Narkoba Polres Kukar menangkap pelaku pertama berinisial SD di Tenggarong Seberang.

Setelah menangkap SD, polisi langsung mengembangkan kasusnya ke Kota Samarinda dan kota Bontang. Menurut AKBP Irwan Masulin Ginting, hasil pengembangan kasus itu polisi menangkap pelaku lainnya di Samarinda berinisial MY yang merupakan pemilik barang.

Pelaku lainnya, MS yang berperan mengantarkan MY beserta barang haram tersebut kepada konsumen. Saat menangkap kedua pelaku di Samarinda, polisi hanya mendapatkan 5 poket kecil sabu-sabu dengan total berat 20 gram di sekitaran Jalan Suryanata, Samarinda.

Tetapi, polisi tidak berhenti di situ. Menurut AKBP Irwan Masulin Ginting, polisi terus mengembangkan kasus.

Berdasarkan pengakuan MY, polisi kemudian mendapatkan barang bukti baru yang disimpan MY di rumahnya di Bontang.

“Petugas langsung menuju Bontang dan mengambil barang bukti itu dan kemudian membawa satu tas punggung berwarna hitam yang berisi 4 poker sabu sabu,” ujar AKBP Irwan Maulin Ginting di Mapolres Kukar, saat rilis ungkap kasus pada Jumat 16 April 2021.

Dalam kasus tersebut, Polres Kukar mengamankan 5,6 kilogram sabu-sabu. Barang bukti yang diamankan dari pelaku terdiri dari 5 poket ukuran besar, 1 poket sedang dan 5 poket kecil dengan harga mencapai Rp5 miliar lebih.

Baca juga Polres Kukar Tangkap Pengedar Sabu Rp5 Miliar

Saat ini, polisi menduga kuat jika jaringan pengedar narkoba jeni sabu tersebut terlibat dalam jaringan internasional. Sementara itu, polisi juga telah mengantonig pemilik barang ataupun pelaku utama. (Jie)

Polres Kukar Tangkap Pengedar Sabu Rp5 Miliar

KLIKSAMARINDA – Polres Kutai Kartanegara Kalimantan Timur menangkap sejumlah pelaku pengedar narkotika jenis sabu dalam sepekan terakhir. Para pelaku berasal dari 3 kota besar di Kaltim, yaitu Bontang, Samarinda, dan Tenggarong.

Menurut Kapolres Kukar, AKBP Irwan Masulin Ginting, jaringan narkoba di 3 kota besar di Kaltim ini terungkap saat Tim Tiger Unit Narkoba Polres Kukar menangkap pelaku pertama berinisial SD di Tenggarong Seberang. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti 1 kilogram sabu-sabu.

“Jadi, para pelaku ini ditangkap di tempat terpisah,” ujar AKBP Irwan Masulin Ginting di kantornya, saat rilis ungkap kasus pada Jumat 16 April 2021.

Secara rinci, AKBP Irwan Masulin Ginting menerangkan, para pelaku antara lain berinisial SD (39), MY (29) dan MS (37). Ketiganya diamankan terpisah di tiga tempat kejadian perkara (TKP). Yaitu di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kota Samarinda dan Kota Bontang.

Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 5,6 kilogram sabu-sabu. Barang bukti yang diamankan dari pelaku terdiri dari 5 poket ukuran besar, 1 poket sedang dan 5 poket kecil.

“Jumlah sabu tersebut jika dinominalkan mencapai Rp5 miliar lebih,” ujar AKBP Irwan Masulin Ginting.

Saat ini, Polres Kukar terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Namun dugaan sementara asal barang berasal dari luar negeri.

Polisi menduga ketiga pelaku pegedar narkoba jenis sabu di tiga kota besar di Kaltim itu terlibat dalam jaringan internasional. Sementara pemilik barang ataupun pelaku utama masih dalam lidik dan identitas pelaku sudah dikantongi.

Baca juga Jaringan Pengedar Sabu Tenggarong-Samarinda-Bontang Ditangkap

“Ini akan dikembangkan terus. Rencana diedarkan di Samarinda, Kukar, dan sekitarnya,” ujar AKBP Irwan Maulin Ginting.

Akibat tindak kriminal tersebut, para pelaku terancam melanggar pasal 114 ayat 2 Jo pasal 112 2 Jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun hingga seumur hidup. (Jie)

Doa Menteri Suharso Manoarfa di Titik Nol IKN Baru

KLIKSAMARINDA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengecek lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) baru RI di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Kunjungan Menteri berlangsung Senin 12 April 2021.

Sebelum meninjau ke titik nol IKN, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Departemen Pengembangan Regional, Staf Khusus Menteri PPN (Chairil Abdini) Jubir Presiden Jokowi Fadjroel Rachman, dan Gubernur Kaltim Isran Noor, melakukan pemantauan lokasi kawaan IKN melalui udara dengan menggunakan helikopter.

Menteri Suharso menjelaskan groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan istana negara di titik nol akan segara lakukan.

“Mudah-mudahan bulan puasa mendatang, kalau segala sesuatunya sudah terpenuhi, semua kondisi-kondisi persyaratan yang diharapkan secara teknokratir yang akuntable bisa dipertanggungjawakan, kita berharap dalam.bulan suci ramadan mendatang kita bisa melakukan groundbreaking,” ujar Suharso Monoarfa yang langsung diaminkan seluruh rombongan yang mendampingi menteri ke lokasi titik nol IKN.

“Untuk groundbreakinya kita berharap tahun ini dilaksanakan. Mudah-mudahan semakin cepat semakin bagus,” ujar Suharso Monoarfa

Soharso menambahkan, kalau hitung-hitungan pada 17 Agustus 1945 itu jatuhnya pada bulan Ramadan, dan pada waktu itu diucapkan di Jakarta tepatnya di Jalan Pegangsaan Nomor 56, tepatnya pada bulan puasa. Apakah waktu itu pada hari ke 7 atau 17 Ramadan.

Menteri meminta kepada stafnya untuk mengambilkan tanah segenggam di sekitar titik nol IKN, kemudian tanah didoakan dengan membacakan surah Al Fatehah.

“Insyah Allah, dengan berkah dan segala ridhonya, kita harapkan segalanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Suharso Monoarfa.

Suharso Monoarfa mengharapkan, pada bulan Ramadan, groungbreaking pembangunan istana negera di titik nol bisa terlaksana.

“Kita berharap pada Ramadhan ini, kalau segala sesuatunya sudah terpenuhi, semua kondisi-kondisi persyaratan yang diharapkan secara teknokratir yang akuntable bisa dipertanggungjawakan,” ujar Suharso Monoarfa.

Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachan mengatakan menyambut baik apa yang direncanakan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang akan segera membangun IKN di Kacamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim.

“Sejak awal Presiden Jokowi telah memilih Provinsi Kaltim sebagai IKN baru. Ini merupakan legesi Presiden kepada Republik Indonesia dalam upaya pemerataan pembangunan. Legesi Indonesia Sentris di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Fadjroel Rachman.

Gubernur Kaltim, Isran Noor menegaskan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tidak ada lahan tumpang tindih, karena di kawasan ini adalah hutan milik negara yang diberikan lewenangan kepada swasta.

“Dan swasta yang bersangkutan tidak ada masalah, karena sesuai ketentuan ketika negara memerlukan kawasan itu maka harus menyetujuinya, jadi tidak ada masalah,” ujar Gubernur Isran Noor.

Gubernur Isran Noor menambahkan, untuk kawasan IKN di Sepaku tidak ada masalah, kalau ada di luar kawasan misalnya untuk pengembangan itu biasa-biasa saja dan tidak ada masalah.

“Misal, kalau kawasan hutan ini ada kawasan milik masyarakat itu diselesaikan secara baik,” ujar Gubernur Isran Noor.

Ketika dikonfirmasi awak media terkait lahan eks transmigrasi Warga Bumi Harapan, Isran Noor menjelaskan dari awalnya kerisidenan Kesultanan Kutai, pada tahun 1960 diambil negara semua aset-aset tersebut. Pada saat itu, semua kesultanan ditawarkan oleh pemerintah, mana yang mau dipertahankan dan mana yang tidak dipertahankan, dan kawasan kerajaan dulu tidak diusulkan lagi untuk dikelola mereka.

“Maka otomatis masuk milik negara. Jadi ndak ada masalah,” tandasnya. (*)

Trend Kasus Covid Kaltim Turun, Tetap Patuh Prokes

KLIKSAMARINDA – Trend perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan penurunan. Namun, meski pun demikian, kewaspadaan dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan harus tetap dijalankan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menegaskan jika penerapan protokol kesehatan masih haris tetap berjalan dalam pelbagai kegiatan.

“Meskipun tren penularan penyakit covid 19 saat ini landai dan banyak masyarakat yang mendapat vaksin. Tetap diharapkan mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari,” ujar Muhammad Faisal, saat dihubungi Selasa, 6 April 2021.

Dalam pekan terakhir Maret 2021, perkembangan Covid-19 di Kalimantan Timur mengalami trend penurunan. Tetapi Senin lalu 5 April 2021, ada kejadian yang menyedihkan yang menyita perhatian masyarakat. Pasangan suami istri meninggal dunia bersamaan akibat Covid-19.

“Senin lalu, saya ada baca berita di media online tentang pasangan suami istri meninggal hampir bersamaan. Istri menyusul satu jam setelah suaminya meninggal,” ujar Muhammad Faisal.

Menurut Muhammad Faisal, pun suami istri itu adalah warga Sungai Kunjang. Sang suami berusia 66 tahun, dan istrinya 65 tahun.

“Betapa sedihnya kita kehilangan langsung kedua orang tua disaat bersamaan, tidak terbayangkan bagaimana nasib anak-anaknya kalau masih kecil. Jikapun sudah dewasa anak-anak beserta keluarganya pasti akan merasa kehilangan yang mendalam,” ujar Muhammad Faisal.

Karena itu, Muhammad Faisal mengimbau masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Penerapan protokol kesehatan itu seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kaltim per tanggal 6 April 2021 penambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 197 kasus dan Samarinda tertinggi yakni 49 kasus.

Sedangkan penambahan pasien yang sembuh covid 19 sebanyak 170 kasus dengan angka sembuh tertinggi di Kutai Kartanegara 45 kasus.

“Sayangi diri sendiri, keluarga dan lingkungan kita dengan tetap patuhi protokol kesehatan,” ujar Muhammad Faisal. (*)

ASN Dilarang Mudik Lebaran Kecuali Ini

KLIKSAMARINDA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat larangan bagi ASN untuk melakukan perjalanan ke luar daerah, mudik, ataupun cuti selama lebaran tahun 2021. Pembatasan ini diberlakukan pada periode 6-17 Mei 2021.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

SE ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 April 2021 tersebut.

Kendati demikian, dalam SE terdapat pengecualian, yaitu ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga diberikan bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Meskipun telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah, tegas Tjahjo, ASN juga harus selalu memperhatikan empat hal, yaitu peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19; peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) asal dan tujuan perjalanan; kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Satgas; serta protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Tak hanya larangan bepergian ke luar daerah dan mudik, dalam SE juga tertuang mengenai larangan mengajukan cuti untuk periode yang sama, yakni tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

“Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian pada kementerian/lembaga/daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,” tegas Tjahjo dalam edarannya

Dalam SE terdapat pengecualian, bahwa dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemberian cuti tersebut harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Melalui SE ini, Tjahjo juga mewajibkan ASN untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M (menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antarindividu (physical distancing), menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi) dan 3T (testing, tracing, dan treatment).

“Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya,” disebutkan dalam SE.

Selain itu, PPK di kementerian, lembaga, dan pemda diminta melakukan langkah-langkah penegakan disiplin terhadap ASN yang melanggar ketentuan dalam SE. ASN yang melanggar ketentuan akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Untuk memastikan bahwa ketentuan dalam surat edaran ini dilaksanakan oleh seluruh ASN, PPK diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan dari SE kepada Menteri PANRB.

“Melaporkan pelaksanaan SE ini kepada Menteri PANRB yang disampaikan melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat pada tanggal 24 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam SE,” dituangkan Tjahjo dalam SE. (*)

Gubernur Isran Noor Upayakan Pengangkatan Guru Honorer

KLIKSAMARINDA – Gubernur Kaltim, Isran Noor, menghadiri pertemuan Panitia Kerja atau Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN) di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Rapat panja itu berlangsung Selasa 23 Maret 2021 untuk membahas pengangkatan guru dan tenaga kependidikan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Gubernur Isran Noor khusus datang ke Jakarta bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Anwar Sanusi, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kaltim, Diddy Rusdiansyah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Isran Noor menjadi satu-satunya gubernur yang hadir memenuhi undangan Panja DPR RI.

Pimpinan Rapat Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN), Abdul Fikri Faqih, memberikan apresiasi terhadap kehadirian Gubernur Kaltim dalam pertemuan tersebut,

“Yang paling benar, ya Pak Gubernur Isran Noor. Beliau langsung hadir dalam rapat dengar pendapat ini. Apalagi soal nasib para guru honorer,” ujar Abdul Fikri Faqih saat memimpin rapat.

Gubernur Isran Noor sendiri tiba di lokasi rapat 20 menit sebelum jadwal rapat pukul 09.00 WIB. Rapat dibuka sekitar pukul 09.15 WIB.

Gubernur lain yang juga diundang rapat. Namun, mereka tidak hadir adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua, Jawa Timur dan Banten. Mereka hanya diwakili para kepala dinas masing-masing.

Hadir dalam forum ini di antaranya Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Bupati Landak Karolin Margret Natasa, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur H. Himam Haris, dan Kepala Diknas Kabupaten Pasuruan Ninuk Ida Suryani.

Gubernur Isran Noor menegaskan, kehadirannya dalam upaya memperjuangkan nasib guru honorer di Kaltim.

“Saya hadir langsung, karena perjuangan untuk memperbaiki nasib para guru honorer,” ujar Gubernur Isran Noor membuka aspirasinya.

“Pemprov Kaltim melalui anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai saat ini telah menganggarkan gaji guru honorer sebanyak 2513 orang. Nilainya kurang lebih Rp89 miliar. Anggaplah itu utang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kaltim,” ujar Gubernur Isran Noor.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan pihaknya mendorong semangat pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN tidak hanya berdasarkan proses seleksi. Sebab, tidak menjamin mereka yang sudah lama mengabdi untuk diangkat menjadi ASN.

Komisi X juga meminta pemerintah untuk memperpanjang waktu pendaftaran atau pembukaan program pengangkatan PPPK tahun 2021. Sementara terkait anggaran, Komisi X mendesak Pemerintah untuk merubah regulasu supaya skema penganggaran dalam seleksi PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Rapat membahas tiga agenda. Pertama soal basis data GTK honorer, sebaran wilayah penugasan dan jumlah murid.

Kedua permasalahan GTK honorer dan ketiga pandangan, masukan dan proses pengangkatan GTK honorer menjadi ASN.

Rapat dilihat melalui pertemuan zoom virtual yang disaksikan para guru di seluruh Indonesia. Anggota DPR RI lainnya juga mengikuti acara secara virtual. (*)

Wali Kota Samarinda, Jangan Ada Copy Paste Program

KLIKSAMARINDA – ”Tidak boleh lagi ada program copy paste dari tahun ke tahun. Saya pasti akan mendapati jika ada program copy paste,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Musrenbang berlangsung di Ballroom Hotel Aston, Jalan Pangeran Hidayatullah, Selasa 23 Maret 2021.

Menurut Wali Kota Andi Harun, penyelenggaraan Musrenbang memiliki nilai penting dalam mekanisme perencanaan tahunan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program kegiatan pembangunan yang lebih transparan.

Wali Kota Andi Harun juga menyampaikan perencanaan pembangunan yang rancang diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah pada saat sekarang, melainkan juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa akan datang melalui pendekatan yang kolaboratif dan inovatif.

“Termasuk strateginya menyiapkan peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan, peningkatan produksi pangan, peningkatan Infrastuktur berwawasan lingkungan, peningkatan ekonomi hingga peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah,” ujar Wali Kota Andi Harun.

Wali Kota Andi Harun menjelaskan, misi dan tujuan pembangunan berkelanjutan berarti mewujudkan warga kota yang religius, unggulan dan berbudaya. Serta mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan keadilan. Selain juga mewujudkan pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel.

“Kami juga memiliki cita-cita membangun Infrastuktur yang mantap dan moderen. Juga mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari,” ujar Wali Kota Andi Harun.

Wakil Wali kota Samarinda, Rusmadi menambahkan, RKPD tahun 2022 diharapkan mampu menyajikan program atau kegiatan yang terperinci dan terukur dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Kota Samarinda Tahun 2022.

“Terpenting semua perangkat di lingkungan Pemkot bisa mendukung visi dan misi juga 10 program unggulan Kota Samarinda tahun 2021-2024 dalam terwujudnya Samarinda Sebagai Pusat Kota Peradaban. Saya juga meminta hasil forum Musrenbang ini agar langsung ditindak lanjuti,” ujar Wawali Rusmadi.

Terpisah, Kepala Badan Perencanan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, Ananta Fathurozzi dalam laporannya menjelaskan jika dokumen RKPD nanti akan menjadi dasar program dan kegiatan tahun 2022, dan sudah menjadi kewajiban untuk bersama-sama memberikan masukan agar menghasilkan RKPD yang selaras dan sinergis dengan RKPD Provinsi Kaltim.

“RPJMD Kota Samarinda dimasa pandemi covid-19 kali ini sangat berpengaruh pada data indikator ekonomi makro yang cenderung mengalami penurunan kualitasnya. Untuk itu, agar sejalan dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali kota Samarinda maka ditetapkan tema pada Musrenbang kali ini penguatan ketangguhan daerah di masa pandemi covid-19 yang kemudian dijabarkan kedalam program pembangunan daerah.” ujar Ananta Fathurrozi. (*)

Kasatpol PP Kaltim Nilai PPKM Mikro Efektif di Balikpapan

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Kota Balikpapan Kembali Kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro selama 14 hari ke depan. Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kaltim Gede Yusa, turut meninjau implementasi PPKM skala Mikro di Posko Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Kaltim, Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa langsung meninjau penerapan PPKM di Kota Balikpapan, Jumat 12 Maret 2021. Menerima kunjungan tersebut, Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi, SE didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Balikpapan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Kepala Satpol PP Balikppan dan Kepala Diskominfo Balikpapan. ⠀

Gede Yusa mengatakan, tujuan kunjungannya ke Balikpapan adalah dalam rangka pemantauan kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, sekaligus menyampaikan kepada Tim Satgas Covid-19 Kota Balikpapan Terkait peran RT dan Partisipasi masyarakat untuk menyebarkan penyebaran Covid-19. ⠀

“Ini adalah kegiatan ke-8 kabupaten / kota yang kita cek. Harapannya bisa memberikan motivasi kepada kabupaten / kota sekaligus juga mudah-mudahan PPKM Berbasis Mikro oleh Pak RT dan masyarakat setempat bisa lebih kokoh dan kegiatan ini lebih termonitor,” ujar Gede Yusa. ⠀

Gede Yusa mengapresiasi Balikpapan sebagai kota yang memiliki sinergitas sangat baik antar instansinya dalam rangka penanganan Covid-19. Hasil monitor Tim Satgas Provinsi, Balikpapan memiliki laporan setiap kegiatan dan pola penanganannya dengan rinci sehingga terlihat progresnya.

Tujuan dari peninjauan ini yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pemantauan evaluasi PPKM Mikro yang sejauh ini tidak cukup efektif dalam penyebaran virus Covid-19.

“Seperti yang kita ketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro mulai tangal 9 hingga 22 Maret 2021 berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2021,” ujar Gede Yusa.

Untuk di Kota Balikpapan sendiri, PPKM skala Mikro sudah diterapkan sejak 12 Februari 2021 lalu. Hingga kini sudah memasuki jilid ketiga penambahan PPKM Mikro sampai tanggal 27 Maret 2021.

Semenjak PPKM Mikro di terapkan, hingga kini Kota Balikpapan tidak memiliki zona merah, yang sebelumnya terdapat 5 zona oranye, kini sudah tidak ada lagi zona oranye. Yang ada hanya zona kuning sebanyak 551 RT dan 1133 RT di zona hijau.

Rizal Efendi selaku Ketua Satgas Covid-19 Balikpapan berharap Tim Satgas Covid-19 Provinsi Kaltim dapat membantu dan mendukung setiap kegiatan dan kebutuhan kota dalam rangka penanganan Covid-19. Serta dapat berkolaborasi agar pelaksanaan kegiatan lebih maksimal dan efektif.

“Sejauh ini penerapan PPKM Mikro di Kota Balikpapan cukup baik, sinerigitas antara Satgas Penanganan Covid-19 Kota, Satgas RT cukup padu, dan instansi terkait TNI-Polri. Hal ini turut dirasakan dengan menurunnya tinggat penyebaran Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur secara umum dan Kota Balikpapan khususnya,” ujar Rizal Efendi.

Program pemberlakuan jaminan masyarakat (PPKM) di Kota Balikpapan mulai membuahkan hasil. Penurunan jumlah kasus harian positif Covid-19 menjadi tolak ukurnya.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota 300/1025 / Pem. Pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Balikpapan. Dalam surat Edaran tersebut, Terdapat KETENTUAN Aturan activities PADA panti PIJAT / kebugaran / refleksi / spa, Yang isinya:

Jasa perawatan tubuh, kecantikan dan sejenisnya (antara lain panti pijat, refleksi, spa) baik yang berdiri sendiri atau merupakan fasilitas penginapan dan fasilitas tempat wisata yang dibolehkan dengan jumlah pengunjung paling banyak 50 persen dari kapasitas.

Wajib menjalankan protokol kesehatan 4M. Di buka secara bertahap selama 9 jam sehari. Batas waktu maksimal oprasional sampai pukul Jam 22.00 WITA. Serta wajib memberitahukan awal dan akhir jam buka pelayanan.

Kasus positif Covid-19 di Kota Balikpapan mengalami fluktuasi sejak terakhir. Setidaknya laporan kasus jumlah positif per harinya di bawah 100 kasus. Hanya 2 hari dalam minggu terakhir menembus angka 100

Pada 1 Maret, kasus harian positif mencapai 79 orang. Kemudian, sebanyak 109 kasus positif dan 104 kasus positif terjadi pada 2 dan 6 Maret 2021 yang mencapai angka 100 kasus perharinya.

Jumlah kasus mulai menurun pada 7 Maret 2021, yakni sebanyak 81 kasus. Kemudian pada 8 Maret 2021 mencapai angka terendah selama dua bulan terakhir sebanyak 33 kasus. Selanjutnya pada 9 Maret 2021 kasus kembali naik diangka 60 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Namun penambahan kasus harian masih di bawah angka 100 dan akan terus menekan seminimal mungkin. (Adv)

Polisi Tangkap Pelaku Tambang Ilegal Samarinda

KLIKSAMARINDA – Kepolisian di Samarinda Kalimantan Timur menangkap dua tersangka pelaku penambangan batubara ilegal di dekat pemakaman Covid-19, Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Penangkapan berlangsung Selasa 9 Maret 2021 oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Sat Reskim Polresta Samarinda,

Dua tersangka yang diamankan yakni AS (44) selaku pemodal dan HS (39) sebagai pengawas lapangan. Keduanya, merupakan warga Samarinda.

Penangkapan dua tersangka pelaku penambangan batubara liar itu bermula ketika petugas mendapatkan adanya informasi, terkait dengan adanya penambangan ilegal, di dekat pemakaman Covid-19 di Serayu Tanah Merah.

Kasat Reskrim Polresta Samarinda memerintahkan Kanit Tipidter, Ipda Andrean, S.Tr.k langsung melakukan penyelidikan tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin 8 Maret 2021 lalu,

Pada Selasa 9 Maret 2021, di belakang perumahan Bumi Alam Indah Korem/Sipil, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara polisi menemukan dua alat berat eksavator yang sedang melakukan kegiatan penambangan batubara tak berizin.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Yuliansyah, tim yang turun pun langsung menghentikan kegiatan tersebut. Tim juga langsung membawa tersangka ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan.

“Di titik lokasi itu, kami amankan dua unit eksavator, yang digunakan untuk penambangan ilegal,” ujar Kompol Yuliansyah dalam rilis kasus Jumat 12 Maret 2021 di Mako Polresta Samarinda.

Pihak kepolisian pun melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi. Hasilnya, dari pemeriksaan tersebut, polisi menetapkan dua tersangka, yakni pemodal dan pemgawas lapangan.

“Dari lima saksi yang kami mintai keterangan, dua diantaranya ditetapkan tersangka,” terangnya.

Kompol Yuliansyah menjelaskan dari aktivitas penambangan baubara ilegal itu, sebanyak 300 ton batubara dikirimkan ke salah satu jeti di kawasan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

“Ya, dari kegiatan itu juga, dari pengakuanya ada 300 ton batu bara yang sudah di haulingkan ke salah satu jeti di kawasan Pulau Atas Sambutan. Itu sudah kami sita, karena memang masih belum diangkut dan masih berada di jeti,” ujar Kompol Yuliansyah.

Sehingga, saat ini untuk area pemakaman Covid-19 di Jalan Serayu telah steril. Menurut Kompol Yuliansyah, area ini sudah menjadi atensi dan tidak diperbolehkan ada aktivitas apapun.

“Dan sekarang proses penyidikan, sudah kami lakukan dan tengah melengkapi pemberkasan,” ujar Kompol Yuliansyah.

Nah, berdasarkan pengakuan dari tersangka kegiatan tersebut telah berlangsung sejak awal Januari 2021 lalu.

“Awalnya, sejak Januari lalu,” ujar Kompol Yuliansyah.

Kompol Yuliansyah juga mengatakan, jika prosedur hukum terkait penambangan ilegal, diakuinya kegiatan itu harus terjadi lebih dahulu.

“Jadi, mungkin Januari itu buka jalan dulu, mengupas lahan, hingga akhirnya ditemukan batu bara. Ketika batu bara itu diangkut dan akan dijual, itulah yang masuk ke ranah penambangan ilegal, itu baru ada unsur pidananya,” ujar Kompol Yuliansyah.

“Dan sebenarnya kami juga sudah mengendus, tapi kami menunggu proses batubara itu diangkut itu,” ujar Kompol Yuliansyah. (*)

Warga Balikpapan Kaltim Terpapar Corona Varian Baru

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, selaku Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan menyampaikan perpanjangan PPKM skala Mikro tersebut pada Rabu 10 Maret 2021.

“Karena PPKM Mikro sangat penting dan dinilai efektif dalam menekan tingkat penyebaran Covid-19. Maka dengan ini PPKM Mikro akan di perpanjang dari tanggal 14 Maret hingga 27 Maret 2021,” ujar Rizal Effendi saat pers rilis kepada awak media.

Sebagai tambahan, telah ada salah satu warga Kota Balikpapan yang pernah terpapar virus varian baru Covid-19 yaitu B117. Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan kabar adanya warga yang telah terpapar virus B117 pada tanggal 7 Maret 2021 dari tim dari Kementrian Kesehatan.

“Kronologinya yang bersangkutan datang dari luar negeri tanggal 5 Februari 2021. Lalu tanggal 6 dilakukan swab PCR di Jakarta dan dinyatakan positif. Tanggal 8 masuk ke Wisma Atlet untuk melakukan isolasi, kemudian dilakukan test Swab PCR lagi sebanyak tiga kali dan dinyatakan negatif pada tanggal 20 Februari, lalu yang bersangkutan bertolak ke Balikpapan tanggal 21 Februari 2021,” ujar Rizal Effendi.

“Tim kementrian kesehatan dibantu oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan tracing dan pengambilan spesimen sampel kepada 14 orang kontak erat, sebagai tindakan antisipasi penyebaran virus B117. Untuk kondisi yang bersangkutan baik-baik saja,” ujar Rizal Effendi.

Di kesempatan yang sama, Andi Sri Juliarty selaku Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan memaparkan pada hari ini (5/3), terdapat penambahan terkonfirmasi positif sebanyak 60 kasus, 107 kasus selesai isolasi, dan 3 kasus meninggal dunia.

Sedangkan terkait kondisi keterisian Rumah Sakit, terdapat 280 tempat tidur isolasi dari total 523 tempat tidur isolasi di seluruh Rumah Sakit yang menangani Covid-19 di Kota Balikpapan. Sedangkan untuk ruang ICU tersedia 10 ruangan termasuk ICU anak dan bayi dari total 42 ICU.

Pada kesempatan ini, Andi Sri Juliarty juga menyampaikan perkembangan proses vaksinasi Kota Balikpapan kepada lansia dan pekerja pelayanan publik.

“Total lansia yang sudah divaksinasi sebanyak 725 orang dan pekerja pelayanan publik sebanyak 6.500 orang. Proses vaksinasi berjalan terus, sembari menunggu data dari puskesmas untuk imput data sore ini”, ungkap Dio sapaan Andi Sri Juliarty. (*)

 

Sumber Pemkot Balikpapan

Pembelajaran Tatap Muka di Samarinda Dimulai

KLIKSAMARINDA – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 42 di Desa Berambai Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Sebanyak 66 siswa ikut PTM pada Senin 8 Maret 2021 dengan penerapan protokol kesehatan.

Para pelajar ini merupakan murid dalam rombongan belajar atau rombel kelas 7 dan kelas 9. Mereka mulai bersekolah tatap muka karena SMP Negeri 42 Samarinda menjadi satu-satunya SMP Negeri yang mendapatkan izin belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19 di Samarinda.

Seorang siswi SMP Negeri 42 Samarinda mengaku senang dengan adanya PTM ini. Adalah Mariani, sejak diterima masuk SMP Negeri 42 pada tahun ajaran baru 2020-2021, dirinya tidak pernah menikmati sekolah secara normal.

Selain itu, karena jaringan internet yang susah diakses di rumahnya, membuat dirinya harus berjalan sekitar 2-3 kilometer menggunakan kendaraan untuk mencari sinyal. Tak hanya itu, dirinya menyatakan kesulitan memahami pelajaran yang diberikan guru melalui sistem online.

“Kalau di sini gak ada jaringan, jadi belajar di puncak. Belajar jadi kayak gak ngerti,” ujar Mariani, siswa kelas 7 SMP Negeri 42 Samarinda.

Dalam amatan media ini, sebelum PTM dimulai, setiap siswa menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas. Mereka kemudian memasuki kelas dan duduk berjarak sesuai aturan Tim Satuan Tugas Covid-19.

Kepala SMP Negeri 42 Samarinda, Rizal mengatakan, PTM menjadi harapan orang tua siswa SMP Negeri 42 Berambai. Latar belakang pendidikan orang tua dan akses internet menjadi alasan mereka meminta PTM.

Menurut Rizal, setiap rombel hanya diisi 50 persen jumlah siswa. Proses belajar ini terbagi ke dalam dua shift. Masing-masing shift berdurasi pertemuan hanya dua jam.

“Karena di Berambai ini daerah terpencil dan tidak ada yang sakit Covid-19, makanya orang tua itu menginginkan harus tatap muka. Kita di sekolah ini menginginkan tatap muka juga karena jaringan tidak ada,” ujar Rizal, Senin 8 Maret 2021.

Kepala Dinas Pendidikan kota Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan, pembukaan sekolah tatap muka di Sekolah Tangguh Covid-19 SMP Negeri 42 Samarinda adalah upaya untuk ujicoba belajar di masa pandemi. Pihak sekolah tetap menerapkan aturan protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 tidak terjadi di sekolah.

Asli Nuryadin menyampaikan, PTM di Samarinda akan berlangsung secara bertahap. Setiap minggunya akan dilakukan uji coba sekolah tatap muka di sekolah zero penyebaran Covid-19.

“Kebijakan ini sebenarnya tidak mewajibkan. Jadi, orang tua yang keberatan tidak masalah. Tapi, alhamdulillah, beberapa sekolah itu 100 persen orang tuanya mendukung. Harapannya, ini nanti menjadi kebiasaan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” ujar Asli Nuryadin.

Tak hanya SMP Negeri 42 Samarinda, tiga sekolah tangguh Covid-19 Samarinda lainnya juga menyelenggarakan PTM per Senin 8 Maret. Antara lain, SD dan SMP Islamic Center serta SMP Nabil Husein.

Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi, meninjau langsung aktivitas pembelajaran tatap muka hari pertama. Rusmadi melihat praktik penerapan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka ini sekaligus meihat raut wajah para siswa yang riang.

“Bersyukur, hari pertama dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) berjalan lancar. Sekolah mengatur giliran rombongan belajar atau rombel agar tidak terjadi kerumunan. Protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin. Anak-anak happy, guru happy, orang tua happy, kita semua happy, tubuh imun, Covid-19 putus,” ujar Russmadi. (Jie)