Arsip Kategori: Ekbis

Potensi Karet Kaltim 73 Ribu Ton

KLIKSAMARINDA – Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kaltim, Ujang Rachmad mengatakan, produksi karet di Kaltim sekitar 73.091 ton. Jumlah tersebut berpotensi besar menjadikan Kaltim menjadi produsen utama karet dalam dekade mendatang.

Menurut Ujang Rachmad, potensi tersebut dimungkinkan karena Benua Etam mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

“Namun, kualitas produksi karet kita masih belum memenuhi standar mutu karet yang baik,” ujar Ujang Rachmad saat membuka Bimtek petugas register Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) di Balikpapan, Selasa 20 April 2021.

Ujang Rachmad mengatakan untuk mendapat peluang pasar dari produsen /pelaku usaha produk karet, diperlukan perbaikan mutu bahan olahan karet (bokar).

Maka perlu dilakukan upaya meningkatkan mutu bokar, melalui pengawasan terhadap mutu Bokar di kelompok tani, gabungan kelompok tani atau Gapoktan atau pun Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

Ujang Rachmad berharap kegiatan Bimtek petugas register maka didapatkan sumber daya manusia (petugas) yang memiliki komptensi dalam pembinaan dan pendampingan kelompok UPPB di Kaltim.

“Peningkatan mutu Bokar, maka terjadi peningkatan nilai jual berujung pada kesejahteraan petani,” ujar Ujang Rachmad.

Bimtek ini diikuti puluhan petugas register UPPB selama tiga hari (20-22 April 2021) di Kota Balikpapan. Kegiatan merupakan garapan Bidang Pengolahan dan Pemasaran ini menghadirkan narasumber Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, dihadiri Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan. (*)

Pasar Murah Ramadan di Samarinda Catat Jadwalnya

KLIKSAMARINDA – Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur konsisten menggelar pasar murah dalam moment bulan puasa.

Pasar murah Ramadan ini dalam upaya mendukung dan melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok (sembako) selama Ramadan 1442 Hijriah.

Menurut Kepala Disperindagkop dan UMKM Kaltim, HM Yadi Robyan Noor, secara umum di wilayah Kaltim, Pemprov Kaltim terfokus membuka pasar murah d tiga wilayah. Antara lain, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat.

“Pasar murah sudah kita mulai sejak awal Ramadan. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari,” ujar Yadi Robyan Noor Minggu, 18 April 2021, melalui keterangan tertulis.

Yadi Robyan Noor menyebutkan, kabupaten dan kota lainnya melaksanakan masing-masing daerah bekerjasama dengan distributor dan pedagang lokal setempat.

“Kita harapkan masyarakat bisa memanfaatkan pasar murah ini,” ujar Yadi Robyan Noor.

Pasar murah Ramadan tahun ini tersebar di sejumlah titik di Samarinda. Menurut Yadi Robyan Noor, pasar murah di Kota Samarinda didukung 35 distributor dan pelaku usaha.

Berikut jadwal kegiatan pasar murah Ramadan di Kota Samarinda

1. Senin (19 April 2021) di Masjid Ash Shobirin Samarinda Seberang,
2. Selasa (20 April 2021) di Kelurahan Sambutan Makroman.
3. Rabu (21 April 2021) di Kelurahan Bengkuring Lapangan Bola,
4. Kamis (22 April 2021) di Kelurahan Baqa Samarinda Seberang.
5. Senin (26 April 2021) di Desa Perjiwa Halaman Kantor Desa Perjiwa,
6. Selasa (4 Mei 2021) di Halaman Kantor Disperindagkop dan UMKM Kaltim Jalan Basuki Rahmad Samarinda. (*)

Penerimaan Kukar Dari PI Blok Mahakam Belum Optimal

KLIKSAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan harmonisasi perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) Perseroda dan Perubahan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang peran serta lokal terhadap industri ekstraktif minyak dan gas bumi.

Rencana tersebut dibahas dalam kegiatan konsinyering, Sabtu 17 April 2021. Konsinyering Harmonisasi ini digelar oleh Pansus DPRD Kukar untuk meluruskan semua sejarah di masa lalu agar tidak terulang lagi.

Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, dalam kesempatan tersebut, membacakan amanat tertulis Bupati Kukar Edy Damansyah yang menyatakan bahwa potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selama ini kurang dapat dinikmati secara ekonomis oleh masyarakat.

Pasalnya pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan maupun keterbatasan sumber keuangan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut.

”Pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, keikutsertaan pemerintah daerah hanya diatur pada wilayah kerja eksplorasi pertama saja, dan tidak mengatur wilayah kerja yang sudah memasuki fase perpanjangan,” ujar Sunggono melalui keterangan tertulis Sabtu 17 April 2021.

Menurut Sunggono perubahan Perda dimaksud adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti arahan hasil pemeriksaan BPK RI berkenaan dengan belum optimalnya menerimaan Participating Interest (PI) 10% Blok Mahakam.

Penerimaan PI sebelum masuk kas daerah dalam bentuk deviden sudah terpotong sesuai dengan Anggaran Dasar PT. MGRM yang membagi 65% untuk Pemda dan 35% PT. MGRM.

Menurut Sunggono, BPK menganggap penerimaan dari PI menjadi tidak optimal sehingga perlu diantisipasi dengan merubah terutama di pasal 16 yang mengatur bahwa penerimaan dari PI bukan lagi merupakan pendapatan usaha PT. MGRM.

Sementara itu, menurut Ketua Pansus DPRD Kukar Jumarin mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu sarana mengharmoniskan seluruh kepentingan bersama supaya dalam pelaksanaannya tidak ada yang merasa untung atau dirugikan , dan semua itu demi kesejahteraan masyarakat Kukar sebagai daerah penghasil minyak.

”Kami berharap kepada Pemkab Kukar maupun dinas instansi terkait dapat mengkaji ulang serta memberikan masukan sebelum Perubahan Perda tersebut di tetapkan,” ujar Jumarin. (*)

Siap-Siap Harbolnas Ongkir Disubsidi Pemerintah

KLIKSAMARINDA – Pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar dalam bentuk subsidi ongkos kirim dalam Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas Ramadhan 1442 H. Harbolnas ini akan berlangsung selama 5 hari, mulai dari H-10 sampai dengan H-6 Hari Raya Idul Fitri tahun tahun 2021.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, subsidi pemerintah ini untuk mendukung upaya peningkatan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional

”Produk yang diutamakan adalah produk-produk dalam negeri. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” ujar Airlangga Hartarto, melalui keterangan pada 15 April 2021.

Airlangga Hartarto berharap di Bulan Ramadhan ini terjadi peningkatan konsumsi dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan produsen lokal.

Rencana tersebut mendapatkan sambutan dari warga. Menurut Lina, adanya Harbolnas free ongkir tersebut merupakan kabar baik bagi ibu rumah tangga dan pelaku usaha dalam negeri.

”Dengan subsidi ongkir ini setidaknya bisa membantu roda ekonomi tetap berjalan. Yang jualan lancar, yang mau beli tambah pengen beli lebih banyak,” ujar Lina. (*)

Pendaftaran Bantuan Usaha Mikro Dimulai, Cek Syaratnya

KLIKSAMARINDA – Pemerintah mulai membuka pendaftaran penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pada 16 April hingga 22 April 2021. Warga yang belum mengajukan bantuan maupun yang pernah mendapatkan bantuan dapat mengajukan kantor kelurahan atau kecamatan dengan membawa sejumlah persyaratan.

Usulan calon penerima BPUM memuat:
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nomor Kartu Keluarga (KK)
Nama lengkap
Alamat tempat tinggal
Bidang usaha
Nomor telepon.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah:
Warga Negara Indonesia (WNI)

Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Memiliki usaha mikro dan dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan

Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, pegawai BUMN dan BUMD
Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha berbeda bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha atau SKU.

Dalam proses seleksi, Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pengusul akan melakukan pembersihan data calon penerima BLT UMKM.

Pembersihan data dilakukan melalui verifikasi identitas kependudukan dan pengecekan kelengkapan dokumen calon persyaratan.

Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltim menggelar rapat terkait penyaluran BPUM tersebut. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Niaga Kantor Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltim, pada Selasa 13 April 2021 lalu.

Rapat langsung oleh Kepala Dinas Perindagkop UKM Kaltim Ydi Robyan Noor didampingi, Kabid Koperasi UKM, Dinas yang membidangi Koperasi UKM di seluruh Kab/Kota se Kalimantan Timur, BRI Kaltim, dan BNI Kaltim

Menurut Yadi Robyan Noor, program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang sudah berjalan sejak 2020, dilanjutkan kembali ditahun 2021 dengan target sasaran pelaku usaha mikro yang belum maupun telah mendapatkan BPUM 2020 dan sedang tidak menerima kredit program pemerintah dari Perbankan.

“Nominal yang diberikan juga berbeda dibanding tahun lalu, yaitu senilai Rp 1.200.000,-/orang dengan harapan dapat mencakup banyak pelaku usaha yang bisa mendapatkan bantuan tersebut,” ujar Yadi Robyan Noor melalui keterangan tertulis.

Yadi Robyan Noor juga menyatakan, petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) bedasarkan Nomor 03 Tahun 2021 Tanggal 18 Maret 2021 dan Peraturan Menteri Koperasi No 2 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyaluran BPUM

“Diharapkan Kabupaten atau Kota agar segera mengumpulkan data permohonan BPUM segera hingga tanggal 27 April 2021. Dihimbau pula kepada masyarakat agar mendaftar di masing-masing kecamatan sesuai alamat di KTP atau dapat menghubungi Kantor yang mengurusi Koperasi dan UKM di Kab/kota masing-masing,” ujar Yadi Robyan Noor. (*)

PT SKJ Berau Konsen Berdayakan Warga Lokal

KLIKSAMARINDA – PT Sentoso Kalimantan Jaya atau PT SKJ hingga saat ini telah menampung ribuan tenaga kerja asal Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tak hanya itu, saat ini sejumlah koperasi telah bekerjasama dengan perusahaan milik pengusaha asal Tanjung Redeb, Berau ini.

Kepala Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Derawan, Darwis mengatakan, PT SKJ merupakan salah satu perusahaan yang telah lama berkontribusi di kampung Tanjung Batu. PT SKJ yang memiliki luasan HGU mencapai 7.125,44 hektare dan di dalamnya terdapat areal kawasan konservasi pohon mangrove seluas 1,337,8 hektare justru terawat dan terjaga dengan baik.

“Ini perusahaan yang tidak pernah menyerah. Perusahaan ini tidak pernah keluar dari Tanjung Batu meski berulang kali gagal dalam berusaha. Pertama usaha kelapa hibrida. Namun gagal. Kemudian beralih komoditi tanaman Jarak, juga gagal. Alhamdulillah, yang terakhir tanaman kelapa sawit,” ujar Darwis kepada wartawan, belum lama ini.

Darwis menilai bahwa sejak lama PT SKJ telah berkontribusi untuk kampung Tanjung Batu. Kontribusi PT SKJ tidak hanya berkaitan dengan tenaga kerja. Perusahaan juga tetap memperhatikan persoalan sosial hingga CSR.

Darwin mencontohkan, komitmen perusahaan terlihat dari pelibatan pengusaha lokal di Tanjung Batu untuk menjadi mitra perusahaan. Hingga saat ini, pengusaha lokal mampu menampung tenaga kerja yang cukup besar.

“Kemitraan ini sudah berjalan dan berhasil, bahkan banyak sekali tenaga kerja yang dilibatkan dari kemitraan ini,” ujar Darwis.

Darwis mengaku tidak mengetahui adanya persoalan tenaga kerja di PT SKJ. Namun, arwis mengingatkan agar persoalan itu diselesaikan antara perusahaan dengan tenaga kerja.

“Kami mengharapkan agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan, karena akan berdampak pada masyarakat di kampung Tanjung Batu,” ujar Darwis.

Darwis juga menegaskan, dirinya tidak mau menutupi apakah perusahaan ini baik atau perusahaan ini jelek. Bagi Darwis, dirinya berbiara sesuai fakta yang ada.

Juru bicara perusahaan, Antoni Sianipar menyesalkan sikap DPRD Kabupaten Berau yang membatalkan pertemuan dengan pihak perusahaan Senin, 11 April 2021 lalu. Pasalnya permintaan legislator DPRD Berau sudah dipenuhi. Hanya saja, saat pertemuan Direktur PT SKJ sedang berada di Surabaya dengan kondisi kurang sehat.

“Saya bawa surat kuasa, dan itu wewenang penuh ada di kami. Menurut saya tidak ada bedanya jika Direktur yang datang, atau kami yang mewakili. Apalagi semua data juga sudah ada kami pegang. Seandainya diberikan kesempatan, kami akan menjawab semua pertanyaan yang diberikan anggota dewan,” kata Antoni Sianipar saat ditemui media ini di kantornya, di Tanjung Batu.

Antoni Sianipar menjelaskan, pihak perusahaan terbuka untuk DPRD Berau jika ingin kembali datang ke perusahaan. Namun ada prosedur di perusahaan yang harus dilalui.

“Minimal memberitahukan kepada kami agar kami bisa menyiapkan orang orang yang bisa menemui anggota DPRD. Kami khawatir jika mereka datang nanti tidak ada yang bisa memberikan jawaban atas nama manajemen, karena disana hanya petugas yang mengelola kebun, kalau soal kebun mereka bisa jawab namun jika pertanyaannya tentang persoalan perusahaan mereka pasti tidak bisa jawab,” ujar Antoni.

Bahkan saat ini terdapat ribuan tenaga kerja asal tanjung batu menggantungkan nasibnya kepada perusahaan. Antoni Sianipar menyesalkan adanya anggapan bahwa perusahaan bermasalah dengan tenaga kerja.

Tentunya yang keberatan adalah masyarakat di Tanjung Batu. Nyatanya hingga saat ini kami perusahaan selalu bersama dengan masyarakat Tanjung Batu,” ujar Antoni Sianipar.

Sebelumnya, muncul anggapan dari DPRD Berau yang mengatakan banyak persoalan ketenagakerjaan yang dilaporkan karyawan.Namun, menurut Anton Sianipar, masalah ketenagakerjaan harusnya diselesaikan melalui perundingan Bipartit, Tripartit, dan Pengadilan Hubungan Industrial.

“Lalu bagaimana dikatakan banyak masalah ketenagakerja jika hingga saat ini tahapan tahapan itu dilaksanakan, mereka tenaga kerja sudah diajak berunding di perusahaan mereka tidak datang,” ujar Antoni Sianipar.

Mewakili perusahaan, Antoni Sianipar berharap agar DPRD Berau bisa mendapat penjelasan yang utuh dari perusahaan. Selama ini, pihaknya menilai jika DPD Berau hanya mendapatkan informasi dari pihak lain.

“Kami harap mereka bisa mendapatkan penjelasan yang utuh dari kami. Juga pihak Pemerintah setempat seperti camat dan lurah. Sehingga mereka bisa mendapat penjelasan yang berimbang dari informasi yang mereka dapatkan,” ujar Antoni Sianipar. (Jie)

KEK Maloy Kutim Masih Tunggu Amdal dan BUP

KLIKSAMARINDA – Usai peresmian oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 1 April 2019, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Sangkulirang Kutai Timur Kalimantan Timur masih dalam pembenahan. Beberapa rencana dan gagasan telah disusun untuk operasionalnya.

Permenko Perekonomian Nomor 15 Tahun 2017 menyebutkan satu bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) adalah Industri Pengolahan Kayu disamping industri pengolahan kelapa sawit, industri energi, dan logistik.

Karena itu, beberapa rencana investasi besar akan melibatkan banyak mitra strategis untuk menanamkan investasinya di KEK MBTK. Rencana investasi tersebut akan memerlukan lahan yang luas sehingga diperlukan komitmen Pemerintah Daerah terhadap akses lahan tersebut.

Menuju langkah tersebut, Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) dipimpin oleh Direktur Perencanaan Zaini Anwar melakukan silaturahmi sekaligus membahas kelanjutan pengelolaan KEK MBTK kepada Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman.

Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Kutim Kawasan Bukit Pelangi, Kamis, 8 April 2021. Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu terkait dengan kelembagaan di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), kondisi aset terkini dan rencana kerjasama pemasaran, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan KEK MBTK.

Secara singkat, Zaini Anwar bersama jajarannya bertandang ke Kutim untuk mengenalkan perubahan di struktur Direksi Perusda PT MBS dan momen bersilaturahmi untuk bertukar pikiran mendengarkan masukan dari Bupati Kutim Ardiansyah.

“Kini sudah ada pergantian ke direksi baru yang sudah berjalan di April ini. Ke depan, tentunya akan ada proses kerja sama dengan Pemkab Kutim terkait percepatan operasional KEK MBTK,” ujar Zaini Anwar.

Zaini Anwar menambahkan pihaknya tengah menyelesaikan proses izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)nya di lokasi KEK MBTK. Selanjutnya operasional pelabuhan juga tengah menunggu kabar dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Kami masih menunggu uji standar oleh Kemenhub sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan BUP terkait pengelolaan atau operator pelabuhan. Jika selesai, tentunya kita bisa segera mengelola sertifikasi BUP,” ujar Zaini Anwar.

Ke depan tentunya akan ada proses kerjasama dengan Pemkab Kutim untuk percepatan operasional dan menarik investor untuk masuk ke KEK MBTK

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan dirinya akan mempelajari dulu terkait kelanjutan operasional KEK MBTK.

“Tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan bagian ekonomi, hukum dan lainnya. KEK MBTK ini inisiasi dari Bupati Kutim pertama Awang Faroek Ishak. Pembangunan dan keberadaan infrastruktur menjadi syarat wajib sebagai daya tarik investor datang dan mau menanamkan modal usahanya di kawasan industri”

“Pemkab Kutim akan terus mengawalnya bersama Pemprov. Kaltim karena memang kewenangannya ada di Gubernur Kaltim. Harapannya KEK MBTK segera beroperasi,” ujar Ardiansyah Sulaiman melalui keterangan tertulis.

Pemerintah Berikan Insentif Pajak 29 Mobil Mewah

KLIKSAMARINDA – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengeluarkan kebijakan keringanan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) untuk kendaraan bermotor roda 4. telah diperluas per 1 April 2021?

Perluasan ini meliputi tipe kendaraan penerima diskon PPnBM yang semula hanya 21 tipe mobil menjadi 29 tipe mobil berdasarkan pada aturan Kepmenperin Nomor 839 Tahun 2021.

Penambahan daftar mobil tersebut menyusul adanya perluasan insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2021.

Adapun daftar 29 tipe mobil tersebut ada dalam lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 839 Tahun 2021. Keputusan yang ditetapkan dan berlaku mulai 1 April 2021 ini mencabut Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021.

“Menetapkan kendaraan bermotor yang dapat memperoleh PPnBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,” bunyi penggalan Diktum Kesatu, dikutip pada Jumat 9 April 2021.

Berdasarkan pada lampiran beleid tersebut, kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas PPnBM DTP antara lain semua varian model:

Toyota Yaris,
Toyota Vios,
Toyota Sienta,
Toyota Innova 2.0,
Toyota Innova 2.4,
Toyota Fortuner 2.4 4×2,
Toyota Fortuner 2.4 4×4,
Daihatsu Xenia,
Toyota Avanza,
Daihatsu Grand Max,
Daihatsu Luxio,
Daihatsu Terios,
Toyota Rush,
Toyota Raize,
Daihatsu Rocky,
Mitsubishi Xpander,
Mitsubishi Xpander Cross,
Nissan Livina,
Honda Brio Rs,
Honda Mobilio,
Honda BR-V,
Honda CRV 1.5T,
Honda HR-V 1.5L,
Honda HR-V 1.8L,
Honda CRV 2.0 CVT,
Honda City Hatchback,
Suzuki New Ertiga,
Suzuki XL 7, dan
Wuling Confero.

Sebanyak 29 kendaraan yang tercantum pada lampiran itu diproduksi 6 perusahaan, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor Indonesia.

Selaku produsen dari 29 mobil tersebut, keenam perusahaan tersebut wajib menyampaikan rencana pembelian lokal atau local purchase pada 2021 dan menyampaikan surat pemanfaatan hasil local purchase dalam kegiatan produksi kepada Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronik (ILMATE) Kemenperin.

Tidak hanya itu, pabrikan juga diwajibkan untuk menyampaikan faktur pajak, laporan realisasi PPnBM DTP, dan kinerja penjualan triwulan kepada Ditjen ILMATE Kemenperin.

“Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika melakukan pengawasan dan evaluasi atas realisasi rencana pembelian lokal (local purchase) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT,” bunyi Diktum Keenam Kepmenperin tersebut.

Pada Diktum kesembilan tercantum
Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 berlaku bagi kendaraan bermotor sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Yang Ditanggung Oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021. (*)

Maret 2021 Inflasi di Samarinda dan Balikpapan 0,20 Persen

KLIKSAMARINDA – Inflasi kembali terjadi di dua kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Inflasi terjadi pada Maret 2021.

Badan Pusat Statistik Kaltim merilis data inflasi yang terjadi, yaitu sebesar 0,20 persen dengan tingkat inflasi tahun kalender 0,53 persen dan tingkat Inflasi tahun ke tahun sebesar 0,74 persen.

”Pada Maret 2021 terjadi inflasi untuk Kota Samarinda sebesar 0,24 persen dan di Kota Balikpapan sebesar 0,16 persen,” ujar Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Anggoro Dwitjahyono M.Si melalui keterangan pers pada Kamis 1 April 2021 melalui siaran virtual.

Anggoro Dwitjahyono menambahkan, inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran.

Antara lain, kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,10 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,32 persen.

”Kelompok kesehatan juga mengalami kenaikan harga sebesar 0,15 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,04 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen,” ujar Anggoro Dwitjahyono.

Anggoro Dwitjahyono juga menyatakan, ada kelompok komoditi yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,59 persen; diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,58 persen; kelompok transportasi sebesar -0,39 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,03 persen.

”Untuk kelompok pendidikan pada bulan Maret 2021 tidak mengalami perubahan indeks dibanding bulan sebelumnya,” ujar Anggoro Dwitjahyono.

Pada Bulan Maret 2021 dari 90 kota pantauan IHK nasional, sebanyak 58 kota mengalami inflasi dan 32 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 1,07 persen dan terendah terjadi di Tangerang dan Banjarmasin sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Bau-bau sebesar -0,99 persen dan terendah sebesar -0,01 persen terjadi di Palopo. (*)

Pertamina Salurkan Bantuan Rp20.6 M Untuk Peternak Sapi di Kaltim

KLIKSAMARINDA – Pertamina menyerahkan secara simbolis bantuan sebesar Rp20.6 miliar bagi 14 kelompok peternak sapi dengan total 206 anggota. Para petani penerima bantuan Pertamina ini tersebar di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Samarinda, Paser, dan Balikpapan.

Kelompok peternak tersebut merupakan mitra dari Koperasi Berkah Salama Jaya (BSJ).

Penyerahan bantuan seremonial dilaksanakan di Desa Tani Bakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka program kemitraan dan penggemukan sapi dan Biogas Kutai Kartanegara Kamis, 1 April 2021.

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, didampingi Executive General Manager Regional Kalimantan Freddy Anwar, Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim Sulastri, Direktur Utama PT Berkah Salama Jaya Suparlan, melakukan peletakan batu pertama disaksikan oleh para peternak atau anggota dari BSJ penerima manfaat, sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam program kemitraan berikutnya.

Gubernur Kaltim, Isran Noor memberikan apresiasi kepada Pertamina atas dedikasinya membantu para peternak sapi yang ada di Kaltim. Dana yang disalurkan ini pastinya akan sangat bermanfaat bagi mereka, apalagi menyambung hidup di tengah pandemi Covid-19.

“Jelas dengan adanya pinjaman modal usaha, banyak hal positif yang terjadi yaitu roda ekonomi bergerak dan meningkat, peternak juga bisa survive. Semoga bantuan dari Pertamina ini bermanfaat dan dapat berlanjut kedepannya,” ujar IGubernur sran Noor.

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim, Sulastri saat ditemui di lokasi seremoni mengatakan, program kemitraan dari BUMN seperti Pertamina sangat meringankan para peternak sebagai sumber pembiayaan untuk menggerakkan usaha dari para peternak.

“Dengan adanya kebutuhan akan daging sapi yang masih defisit sekitar 260 ribu ton dan masih perlunya impor sapi 1.2 juta ekor secara nasional, perlu adanya inovasi untuk meningkatkan produktivitas sapi lokal salah satunya dengan upaya penggemukan sapi. Apresiasi tinggi Pertamina telah mendukung penuh dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada para peternak,” ujar Sulastri.

Freddy Anwar pada saat sambutannya menjelaskan bahwa Pertamina selain mempunyai tugas utama dalam menyediakan dan menyalurkan energi, Pertamina juga memperhatikan masyarakat sekitar dengan mewujudkan Program Kemitraan yang merupakan salah satu bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

TJSL mencakup Program CSR dan Bina Lingkungan, baik bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat hingga Program Kemitraan sendiri yang fokus kepada pengembangan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Di Kalimantan sendiri program kemitraan telah berjalan dari tahun 1993 hingga sekarang.

“Kami melihat adanya potensi kebutuhan masyarakat akan daging sapi cukup tinggi di wilayah Kalimantan Timur sekaligus sejalan dengan tujuan pemerintah untuk ketahanan pangan. Membaca potensi tersebut, Pertamina bermaksud untuk dapat menggerakan ekonomi rakyat dengan memberikan kucuran pinjaman modal usaha sekitar 100 juta satu peternak dengan jasa administrasi 3% setahun.” ujar Freddy.

Program yang telah direalisasikan dari akhir Desember 2020 kemarin memiliki mekanisme yang sifatnya Yarnen (Bayar Panen) sehingga para peternak sapi tidak dibebankan pembayaran per bulan seperti usaha-usaha dagang ataupun jasa lainnya.

Mekanisme penggemukan sapi yang dilakukan oleh BSJ berbeda dengan konsep biasanya. Tiga bulan peternak sapi sudah dapat melakukan panen dengan didampingi secara intensif agar sapi dapat terplihara dan setiap bulannya menunjukkan peningkatan berat daging yang maksimal.

“Jika perhitungan kasar setiap sapi yang digemukkan mendapatkan kenaikan berat minimal 25 kg/bulan dan dikalikan dengan harga daging sapi di pejagal lebih kurang 45 ribu/kg maka penghasilan per bulan peternak sapi setelah dikurangi biaya pakan yaitu sekitar 562 ribu rupiah/sapi. Dengan adanya kucuran dana pinjaman modal dari Pertamina sebanyak 100 juta setara dengan 7 ekor sapi, maka para peternak mendapatkan potensi penghasilan sekitar 3 jutaan/bulan,” ujar Suparlan.

Suparlan juga mengungkapkan apresiasi kepada Pertamina karena para peternak kami dapat meningkat taraf ekonominya berkat program kemitraan ini. Selain itu metode 3 bulan panen ini cukup efektif dibandingkan dengan metode biasnaya yaitu menunggu waktu qurban.

Tidak hanya dari sisi peminjaman modal melalui program kemitraan, Pertamina bersama Universitas Mulawarman melakukan pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas dan listrik untuk digunakan oleh warga desa Tani Bhakti.

Konsep biogas ini dengan sistem komunal terpusat di satu kandang besar yang nantinya akan diolah dan dialirkan gas nya melalui pipa-pipa ke rumah-rumah warga yang prioritas mendapatkan biogas.

Lebih lanjut Freddy menambahkan bahwa Pertamina sangat mendukung adanya sumber energi baru dan terbarukan agar dapat terus menjaga lingkungan dan sebagai bentuk aksi dari meminimalkan perubahan iklim.

“Pertamina juga telah membantu beberapa fasilitas baik untuk penggemukan sapi dan pengolahan biogas antara lain kandang, mobil angkut operasional, mesin pemotong rumput, gerobak dorong dan fasilitas lainnya. Dibantu dengan civitas akademika Universitas Mulawarman, pengolahan biogas ini juga dimonitor dan terus dievaluasi.” tambah Freddy.

Pertamina terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menggunakan Bright Gas, produk LPG nonsubsidi Pertamina sangat aman, harga terjangkau, dan tentunya berkualitas. Bersama Koperasi BSJ kelompok peternak sapi yang tergolong mampu yang dulunya menggunakan LPG PSO 3 Kg untuk beralih menggunakan Bright Gas dengan metode hasil penjualan sapi akan disisihkan hasilnya untuk penukaran tabung 3 kg menjadi bright gas 5,5 kg.

“Akan ada satu outlet bright gas di lokasi ini, untuk membantu menyuplai kebutuhan LPG bagi para peternak dan masyarakat desa Tani Bhakti dan sekitarnya yang cukup sulit dan jauh aksesnya. Bawa sapi juga bawa Bright Gas, mekanisme seperti itu yang akan dilakukan. Harapannya, banyak masyarakat yang mengetahui kualitas yang baik dari pengalamannya menggunakan LPG tersebut ,” tutur Freddy.

Pertamina senantiasa berjuang untuk menyalurkan energi hingga ke pelosok negeri dengan memperhatikan masyarakat sekitar melalui program TJSL yang berkesinambungan. (*)

Investasi Kaltim di Atas 100 Persen Selama 2020

KLIKSAMARINDA – Ekonomi di Kalimantan Timur selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan optimisme. Optimisme tersebut dapat terlihat dari angka investasi di atas 100 persen.

Dalam webinar Dedicated Team Meeting (DTM) RIRU Kaltim Triwulan I 2021 secara daring, Selasa 30 Maret 2021, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim selaku Ketua Harian Regional Investor Relation Unit Kalimantan Timur (RIRU Kaltim) diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim, Abu Helmi menyampaikan fakta tersebut.

Menurut Abu Helmi, sepanjang 2020, realisasi investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kaltim sukses menembus angka Rp31,38 triliun atau 147,31 persen. Jauh di atas target investasi Kaltim 2020, yakni sebesar Rp21,3 triliun.

Kondisi tersebut mempertegas jika Kaltim memiliki resistensi terhadap penurunan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Jadi, walaupun sepanjang tahun kemarin menghadapi pandemi, investasi kita masih berada di atas 100 persen. Melalui forum ini, bersama stakeholder terkait bisa dijadikan sebagai sarana berdiskusi, sharing pendapat perihal kinerja investasi Kaltim dan strategi pengembangannya ke depan. Terutama dalam upaya memenuhi target investasi sebesar Rp34,73 triliun di Kaltim untuk tahun 2021 ini,” ujar Abu Helmi seperti dirilis Humas Pemprov Kaltim.

Abu Helmi menambahkan, ekonomi Kaltim ke depan akan terus membaik seiring semakin disiplinnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan serta solidnya kerja sama antar pemangku kepentingan di Kaltim untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

Demikian juga, inflasi diharapkan tetap terkendali agar tidak menggerus daya beli masyarakat, namun juga tetap menguntungkan para produsen (petani, peternak, nelayan, dan para pelaku usaha lainnya).

“Kita sudah memiliki pengalaman, potensi sumber daya dan sinergi yang kuat akan mampu melewati masa-masa yang sulit,” jelasnya.

DTM RIRU Kaltim Triwulan I 2021 yang digagas Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltim ini mengangkat tema “Investasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi: Peluang dan Tantangan”.

DTM RIRU Kaltim Triwulan I 2021 ini menghadirkan pembicara dari RIRU Jawa Tengah dan Jawa Barat yang dianggap berhasil merealisasikan proyek promosi investasi, tercermin dari tingginya realisasi investasi masing-masing provinsi di 2020. (*)

PHM Raih ISO 50001:2018 untuk Lapangan SPS

KLIKSAMARINDA – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) selaku operator Wilayah Kerja (WK) Mahakam, dengan dukungan SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Indonesia selaku induk perusahaan, menerima sertifikasi ISO 50001:2018 dari lembaga sertifikasi Intertek Certification Gmbh untuk Lapangan Senipah Peciko South Mahakam (SPS).

Sertifikasi itu diberikan karena Lapangan SPS telah memenuhi persyaratan dalam pengelolaan penggunaan energi pada mesin-mesin utama di Peciko Processing Area (PPA). Upaya ini telah menghemat biaya sebesar Rp 11 miliar selama Januari – Agustus 2020, melalui program deaktivasi LP Compressor dan pelaksanaan Preventive Maintenance.

Sertifikasi ISO 50001:2018 merupakan standard untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola penggunaan energi dan mengukur kinerja energi secara berkelanjutan. Penyerahan kepada PHM berlangsung di sela-sela acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Energi Pada Kegiatan Industri Hulu Migas yang dilakukan secara daring, Rabu (10/03/2021).

Sertifikat diserahkan oleh Jose Richard Gamo selaku Regional Managing Director Intertek Certification Gmbh kepada Herry Junaedy selaku Kepala Lapangan SPS PHM.

Acara Bimbingan Teknis tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yakni Hendro Gunawan (Koordinator Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi Ditjen EBTKE), Endra Dedy Tamtama (Koordinator Pengawasan Konservasi Energi), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni Ir. Hari Wibowo (Kepala Sub Direktorat Monitoring, Pelaporan, Verifikasi dan Registri Aksi Mitigasi Sektor Berbasis Non Lahan). Sedangkan dari Manajemen PHM diwakili Yoseph Gunawan (VP Health Safety Environment and Quality).

Yoseph Gunawan dalam kesempatan itu mengatakan WK Mahakam menempuh perjalanan cukup panjang untuk mencapai sertifikasi ISO 50001:2018. Langkahnya dimulai dengan Audit Energi pada 2018 dan mengangkat auditor energi maupun manager energi yang tersertifikasi di Lapangan SPS.

Selanjutnya pada April 2019 dimulailah proses sertifikasi ISO 50001:2018, dan pada Juni 2020 dimulailah audit internal untuk sertifikasi ini, yang dilanjutkan dengan tiga tahapan audit eksternal sampai diterbitkannya sertifikat ISO 50001:2018 pada bulan November 2020.

Sertifikasi ini berhasil diraih karena PHM berhasil menunjukkan sejumlah keunggulan, yaitu komitmen penuh seluruh jajaran manajemen PHM dan tim di lapangan dalam mengimplementasikan program pengelolaan energi, semua tim yang terlibat memperlihatkan pengetahuan tinggi dalam perawatan dan pemeliharaan peralatan operasi, adanya integrasi antara ISO 50001:2018 dan ISO 140001 Sistem Manajemen Lingkungan yang telah diterapkan selama 10 tahun, didukung dengan sistem manajemen di perusahaan yang baik, dan Peciko Processing Area sendiri terbukti mampu menghemat energi.

“Sebagai sebuah perusahaan minyak dan gas, PHM menyadari bahwa upaya pengelolaan energi akan berdampak signifikan dalam mendukung lingkungan yang bersih dan sehat,” kata Yoseph.

Lebih lanjut Yoseph menguraikan, PHM senantiasa memprioritaskan pengelolaan penggunaan energi dalam menjalankan usaha kegiatan hulu migas. Pada tahun 2020, SPS merupakan site dengan pemakaian energi terbesar di WK Mahakam, yaitu mencapai 25%.

Berdasarkan data, sepanjang Januari – Desember 2020 angka penghematan energi PHM mencapai 1.674.527 Gj, atau setara dengan energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik sebesar 20,23 MWH dengan pengurangan emisi CO2 sebesar 134.080 ton per tahun.

Pjs VP QHSE PT Pertamina Hulu Indonesia, Benyamin Argubie, mengapresiasi upaya PHM dalam melakukan upaya pengelolaan energi secara berkelanjutan. “Diterimanya ISO 50001:2018 adalah sebuah terobosan karena sertifikasi ini merupakan yang pertama di WK Mahakam,” katanya.

Manajer Senior K3LL SKK Migas, Kosario M Kautsar, juga mengucapkan selamat kepada PHM atas sertifikasi ISO 50001:2018 ini.

“SKK Migas berharap sertifikasi ini bisa diterapkan ke lapangan lain dan menjadi baseline untuk konservasi energi di WK Mahakam dan ke depannya bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen lain yang memungkinkan PHM menjalankan operasi secara lebih efektif dan biaya operasi yang lebih efisien,” katanya.

Kemampuan PHM mengumpulkan data terkait penggunaan energinya merupakan wujud dukungan terhadap upaya Pemerintah untuk digitalisasi sistem data pengelolaan energi yang berada di bawah koordinasi Kementerian ESDM mau pun mitigasi perubahan iklim yang berada di bawah koordinasi Kementerian LHK.