Arsip Kategori: Advertorial

Info Promosi dan Advertorial

DPRD Samarinda Dorong Pungutan Pajak di Samarinda Dengan Cara Digital, Namun Ada Kendala

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Novie Marinda Putri (Foto: Ist)

KLIKSAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Novi Marinda Putri, mengkritik kinerja Pemkot Samarinda dalam pungutan pajak daerah. Dalam hal ini, dirinya pernah meminta agar pungutan pajak dilakukan secara digital.

Namun, usul tersebut gagal terealisasi. Pemkot tak menyediakan anggaran pengadaan untuk pembelian alat tersebut dibatalkan.

“Tahun lalu kalau gak salah saya sudah minta dianggarkan. Tapi gak ada juga,” sebut dia.

Lebih lanjut, politisi PAN ini akan mengupayakan agar pungutan pajak dilakukan secara digital melalui pengadaan alat. Nantinya, jika disetujui, alat tersebut rencananya bakal ditempatkan di titik-titik WP, seperti restaurant dan hotel-hotel.

Bahkan, usulan anggaran untuk penyediaan alat pungut pajak digital telah disebutkan. Menurut Novi, nilainya mencapai Rp2,5 miliar.

“Anggaranya kemarin itu Rp2,5 miliar. Tapi gak lolos. Alasannya Pemkot terbentur dengan perbankan. Tapi nanti kami panggil saja lah mereka untuk klarifikasi sekaligus evaluasi,” tutup perempuan berhijab itu. (NR-Adv)

Studi Peningkatan PAD Sambut IKN, DPRD Samarinda Belajar ke Kota Tangerang

Anggota DPRD Samarinda melakukan studi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ke Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kunjungan berlangsung Rabu, 4 Desember 2019.

KLIKSAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda melakukan studi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ke Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kunjungan berlangsung Rabu, 4 Desember 2019.

DPRD Samarinda akan menimba pelajaran dari Tangerang karena Samarinda akan menjadi kota yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN).

Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi Demokrat, Joni Sinatra Ginting, yang turut hadir dalam kunjungan kerja ini menerangkan, kunjungan ini sebagai bagian dari upaya mempelajari cara peningkatan PAD di daerah lain yang memiliki kesamaan karakter dengan Samarinda.

Ikhtiar itu jatuh ke Kota Tangerang sebagai kota satelit dari Ibu Kota DKI Jakarta dalam meningkatkan PAD. Hal ini menilik jika Samarinda juga akan menjadi kota satelit Ibu Kota Negara yang akan berpindah dari Jakarta ke wilayah Samboja Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU).

Menurut Joni, dalam pertemuan tersebut mencuat salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Tangerang yang dapat diterapkan di Samarinda. Sumber PAD itu adalah keberadaan bandar udara (bandara).

“Kunker ke DPRD kota Tangerang, mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dalam meningkatkan PAD untuk kota Samarinda yang bersumber dari Bandara dan sektor jasa lain guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujar Joni.

Pihak DPRD Kota Tangerang menerima rombongan DPRD Samarinda. Hadir Kasubbag Humas DPRD Kota Tangerang, Andika Susilo. Pemerintah Kota Tangerang saat ini tengah mengembangkan pelbagai sektor yang berpotensi untuk meningkatkan PAD. Antara lain dari sektor retribusi perparkiran dan air bawah tanah. (Adv)

Pasca Kunjungan KPK, DPRD Samarinda Soroti Praktik Pungutan Wajib Pajak

Anggota DPRD Samarinda periode 2019-2024, Novie Marinda Putri

KLIKSAMARINDA – Ada ruang yang rentan terjadinya praktik korupsi. Salah satunya antara lain ialah praktik negosiasi pengaturan pajak antara Wajib Pajak (WP) dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Setidaknya hal itu juga menjadi konsen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengatakan praktik ini sangat merugikan daerah.

Sebab, potensi daerah memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak maksimal, saat kunjungan supervisi pencegahan korupsi di DPRD Samarinda, Selasa, 3 November 2019.

Menyikapi hal itu, menurut anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Novi Marinda Putri, pihaknya bakal memanggil dinas terkait untuk mengevaluasi metode pungutan pajak di Samarinda.

“Akan kita panggil mereka (Pemda) untuk evaluasi PAD. Apa alasan kok PAD Samarinda segini-gini saja,” ujar Novi.

Pada 2017, PAD Kota Samarinda mencapai Rp517,499 miliar. Pada tahun 2018, PAD Samarinda turun mencapai Rp433,401 miliar. DPRD Samarinda pun meminta agar Pemkot memaksimalkan pajak retribusi. Sektor tersebut dianggap potensial menambah kas daerah. (NR-Adv)

BREAKING NEWS: DPRD Samarinda Didatangi KPK, Ada Apa?

KLIKSAMARINDA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor DPRD Samarinda, Selasa, 3 Desember 2019. KPK datang untuk sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di DPRD Samarinda, Selasa, 3 Desember 2019.

Dalam sosialisasi tersebut, KPK menjabarkan progres supervisi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di setiap daerah. Selain itu, disebutkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia memiliki nilai 38 pada tahun 2018.

Indonesia berada di urutan 89 dari 180 negara berdasarkan hasil survei yang dilakukan Transparency International.

Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Paripurna DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Hadiri sebagian besar anggota DPRD Samarinda.

Selain pencegahan korupsi, DPRD Samarinda juga mendapatkan sosialisasi mengenai gratifikasi.

“Sangat baik. Sengaja kita undang karena ada 21 anggota dewan yang baru, yang harus mendapatkan pendidikan soal anti korupsi,” kata Wakil Ketua DPRD Samarinda, Alphad Syarif. (*)

DPRD Samarinda Koordinasi Terkait Pilwali 2020 Bersama KPU Samarinda

Komisi I DPRD Samarinda menggelar pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, 29 November 2019 (Foto: Dok)

KLIKSAMARINDA – Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pelaksanaan Pilwali Samarinda akan berlangsung pada 23 September 2020. Karena itu, pembahasan persiapan terus dilakukan oleh pelbagai pemangku kepentingan termasuk DPRD Samarinda.

Satu di antaranya adalah agenda Komisi I DPRD Samarinda dengan menggelar pertemuan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, 29 November 2019 lalu di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat. Rapat ini berlangsung tertutup dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal didampingi jajaran Komisi I, Joni Sinatra Ginting. Hadir dalam rapat ini Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat didampingi Sekretaris KPU Samarinda, Sukimin.

Usai pertemuan, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal menerangkan, pertemuan ini sebagai upaya koordinasi terkait kesuksesan serta penggunaan anggaran antara Pemerintah Kota dan legislatif dalam APBD Murni 2020. Joha menerangkan, pertemuan ini juga membahas penggunaan anggaran Pilkada Samarinda 2020 mendatang.

”Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini sudah barang tentu berkaitan dengan penganggaran. Maka dari itu harus koordinasi apakah anggaran yang diusulkan itu sudah seuai atau bagaimana. Karena terkait laporan pertanggungjawaban,” ujar Joha Fajal.

KPU Samarinda mendapatkan anggaran pelaksanaan Pilwali Kota Samarinda 2020 melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp56 miliar pada ABPD 2020.

Pihak KPU kota Samarinda juga berharap agar ada penambahan anggaran sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, yaitu Rp6,9 M untuk alokasi anggaran tambahan bagi honor pegawai teknis lapangan seperti PPK, PPS, dan KPPS dengan total Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1750. (Adv)

Jasno: Pemkot Samarinda Harus Lebih Perhitungkan Skala Prioritas Dalam Penyusunan Anggaran

Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2019 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan DPRD Kota Samarinda Terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang berlangsung Sabtu,, 30 November 2019

KLIKSAMARINDA – Beberapa waktu lalu, terdapat selisih angka pada draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 yang diajukan Pemkot Samarinda kepada DPRD Samarinda.

Akibatnya, Paripurna dengan agenda utama Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2019 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan DPRD Kota Samarinda Terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang berlangsung Jumat, 29 November 2019 lalu, diwarnai penolakan hampir seluruh fraksi.

Mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Permendagri No 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, waktu yang dituntut untuk pengesahan RAPBD menjadi APBD ialah 1 bulan sebelum APBD dioperasionalkan. Artinya pada 30 November 2019, semua RAPBD sudah disahkan menjadi APBD.

Proses pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Meski menyisakan satu hari saja sebelum RAPBD disahkan, paripurna selanjutnya pada Sabtu, 30 November 2019, revisi tetap dilakukan Pemkot Samarinda yang berujung pada pengesahan APBD 2020.

Menangapi hal itu, anggota Fraksi PAN DPRD Samarinda, Jasno menyatakan jika penyusunan anggaran dan struktur penyusunnya butuh perhatian lebih. Mengingat, adanya selisih angka pada draf RAPBD sebelumnya, tak harus terjadi.

Seperti diketahui, antara draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD 2020 Samarinda, terdapat selisih angka sebesar Rp702,336 miliar. Selisih tersebut berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di KUA-PPAS 2020, nilai anggarannya sebesar Rp2,32 triliun, sedangkan di dokumen RAPBD 2020 naik menjadi Rp3,02 triliun.

“Pemkot seharusnya bisa merencanakan anggaran dengan lebih baik karena proses itu sudah merupakan program vital reguler,” katanya.

Jasno meminta Pemkot Samarinda dalam penyusunan anggaran mengedepankan aspek-aspek yang berkeadilan dalam merumuskan rancangan keuangannya.

“Harus merata dengan perhitungan skala prioritas dan harus mengedepankan nilai kebutuhan masyarakat,” ucapnya. (NR-Adv)

DPRD Samarinda Soroti Perusakan Portal Penghalang Jembatan Mahkota II

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno

KLIKSAMARINDA – Portal penghalang Jembatan Mahkota II acap kali tertabrak mobil yang melintas. DPRD Samarinda menyoroti persoalan tersebut dan meminta Pemkot Samarinda agar memperketat penjagaan portal.

“Saya rasa Pemkot Samarinda harus lebih menekankan ke penjagaan portal. Karena sebesar apapun portal itu, (tanpa penjagaan) tetap akan ditabrak,” ujar anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, Jumat, 29 November 2019.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengapresiasi langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda yang telah mengirimkan empat personil untuk menjaga kawasan jembatan. Namun, menurut Suparno, penjagaan di kawasan tersebut belum 24 jam.

Pasalnya, penjagaan tersebut hanya mengikuti jam kerja. Sehingga pada malam hari, tidak ada penjagaan jembatan.

“Sebaiknya, menempatkan Dishub atau Satpol PP di pos portal tersebut. Meski tidak 24 jam, setidaknya pada malam hari perlu ditempatkan penjaga di situ,” kata dia.

Pengerjaan portal penghalang di Jembatan Mahkota II telah selesai, Jumat, 22 November 2019 lalu. Namun, portal dengan ketinggian 2,4 meter tersebut kembali rusak setelah diterjang mobil boks pada hari yang sama. Portal tersebut dipasang guna menyaring kendaraan besar agar tidak melewati jembatan sebagai jalur alternatif. (Adv)

Selisih Anggaran Sudah Jelas, APBD Samarinda 2020 Disahkan

ketua DPRD Samarinda, Siswadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Alphad Syarif dan Subandi, Sidang Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2019 di gedung DPRD Samarinda, Sabtu malam 30 November 2019..

KLIKSAMARINDA – DPRD Samarinda mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2020. Jumlahnya senilai Rp 3,024 Triliun. Pengeahan ini setelah adanya persetujuan dari 8 Fraksi pada Sidang Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2019 di gedung DPRD Samarinda, Sabtu malam 30 November 2019.

APBD 2020 langsung disahkan oleh ketua DPRD Samarinda, Siswadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Alphad Syarif dan Subandi. Sidang Paripurna ini langsung dihadiri Walikota Samarinda, Syaharie Jaang.

”APBD Kota Samarinda sudah mendapat persetujuan dari 8 fraksi DPRD Samarinda setelah dilakukan perbaikan dari selisih angka sekitar Rp 702,336 milyar,“ ujar Siswadi usai paripurna.

Siswadi juga menjelaskan, tadinya, R-APBD Samarinda belum memuat rincian anggaran selisih yang ada, Namun, setelah adanya penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) pada Sabtu siang, pihaknya langsung menggelar rapat pimpinan untuk menggelar paripurna pengesahan APBD 2020.

”Tadi semuanya sudah dijelaskan. Setelah pimpinan rapat dengan pimpinan fraksi, kita sepakati karena yang diminta pimpinan fraksi sudah dijelaskan sebelumnya ada rapat pimpinan (rapim) karena ada penjelasan dari TAPD soal selisih dari Rp2, sekian triliun menjadi Rp3, sekian triliun,“ ujar Siswadi.

Walikota Samarinda, Syaharie Jaang, menerangkan, mudah-mudahan APBD sesuai dengan harapan masyarakat Samarinda. Anggaran yang sudah ditentukan harus dibelanjakan seefektif dan seefisien mungkin dan harus benar-benar menunjukkan skala prioritas. Terkait dengan persoalan tidak adanya informasi dan koordinasi, bisa terjadi dan menjadi pertanyaan.

”Memang kalau kita bicara masalah anggaran, seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) tidak bisa diotak-atik, sudah ada peruntukannya. Begitu juga dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Catatan besarnya ada,” ujar Jaang. (Adv)

BREAKING NEWS: Alhamdulillah, APBD Samarinda Tahun 2020 Disahkan

KLIKSAMARINDA – DPRD Samarinda bersama Pemerintah Kota Samarinda, mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Pengesahan APBD 2020 berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2019 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraki dan Persetujuan DPRD Kota Samarinda Terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Sabtu 30 November 2019 pukul 22.10 WITA.

Nilai APBD Kota Samarinda Tahun 2020 mencapai angka Rp3.024 triliun. Hadir dalam agenda tersebut Ketua DPRD Samarinda, Siswadi didampingi Wakil Ketua Subandi dan WakiKetua Alphad Syarif. Tak ketinggalan, pengesahan APBD ini juga dihadiri Walikota Samarinda, Syaharie Jaang.

“Alhamdulillah APBD Kota Samarinda tahun Anggaran 2020 telah disahkan dengan nilai Rp3.024.053.687.140,00,” ujar anggota DPRD Samarinda, Damayanti.

Damayanti berharap agar APBD Samarinda Tahun 2020 dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Samarinda.

“Semoga dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang telah disahkan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya buat masyarakat,” ujar Damayanti.

Sebelumnya, R-APBD Kota Samarinda Tahun 2020 belum mendapatkan persetujuan DPRD Samarinda. Tujuh Fraksi DPRD Samarinda menolak menyetujui pengesahannya dalam Pandangan Akhir (PA) Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Sidang III, Jumat 29 November 2019. (Adv)

Waktu 1 Hari Perbaiki R-APBD 2020, DPRD Samarinda Siap Lembur

Ketua DPRD Samarinda, Siswadi

KLIKSAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2019. Agenda pertama Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda 2020. Agenda kedua adalah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Ketua DPRD Samarinda, Siswadi, membuka agenda yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Samarinda, Jumat, 29 November 2019. Siswadi menjelaskan, agenda pertama yaitu Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda 2020.

Untuk tahun 2020 terdapat 30 Raperda, DPRD Kota Samarinda telah menyetujuinya. Kesepakatan bersama ini memuat draft urutan yang disusun dalam jangka 1 tahun ke depan berdasarkan program prioritas.

“Berdasarkan jumlah anggota DPRD yang hadir dalam kesempatan ini sebanyak 38 orang. Dengan demikian berdasarkan peraturan DPRD Kota Samarinda dalam pengambilan keputusan apabila disetujui oleh suara terbanyak dan dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota rapat dapat dilangsungkan dengan sah,” ujar Siswadi.

Namun, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020, DPRD Samarinda menolak pengesahannya. Tujuh dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kota Samarinda meminta untuk menunda dan tidak mengesahkan Rancangan APBD Kota Samarinda menjadi APBD 2020 Kota Samarinda. Menurut Siswadi, pihaknya mengakomodir pandangan 7 fraksi yang menunda pengesahan APBD Samarinda Tahun 2020.

”Sudah dituangkan dalam Pandangan Akhir (PA) Fraksi, R-APBD kami kembalikan kepada Pemeritah Kota Samarinda untuk melakukan perbaikan,” ujar Siswadi usai rapat.

Mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka satu bulan sebelum APBD dioperasionalkan, APBD harus disahkan.

”Artinya akhir November, harus disahkan. Kebetulan masih ada satu hari jeda. Mau diperbaiki atau tidak, kalo mau diperbaiki ayo, DPRD siap lembur, kok,” ujar Siswadi.

Wakil Walikota Samarinda Muhammad Barkati menyatakan akan memperbaiki kekurangan di RAPBD 2020. Pihaknya juga menghargai pendapat akhir Fraksi sebagai bagian dari upaya perbaikan.

“Saya mewakili Pemkot Samarinda sangat menghargai seluruh pendapat dari fraksi-fraksi. Ini akan menjadi bahan evaluasi dan laporan kepada Walikota Samarinda, Syaharie Jaang. Dengan sisa waktu ini segera kami evaluasi apa yang jadi keinginan masyarakat Samarinda melalui anggota dewan,“ ujar Barkati. (Adv)

Fraksi PAN DPRD Samarinda: Pengesahan APBD Kami Tolak, Jangan Ada Dusta di Antara Kita

Juru bicara Fraksi PAN, Novie Marinda Putri (Foto: Ist)

KLIKSAMARINDA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Samarinda Tahun 2020 belum mendapatkan persetujuan DPRD Samarinda. Tujuh Fraksi DPRD Samarinda menolak menyetujui pengesahannya dalam Pandangan Akhir (PA) Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Samarinda Masa Sidang III, Jumat 29 November 2019.

Satu Fraksi yang menolak pengesahan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2020 adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN). Melalui juru bicaranya, Novie Marinda Putri, Fraksi PAN menolak pengesahan RAPBD Kota Samarinda Tahun 2020.

Penolakan Fraksi PAN terdengar pada pembacaan Novie dalam sebuah pantun. Sampirannya: “Pandan Raya Tumbuh Bergolak, Panjang Sehasta Tidak Tertata”. Isinya: “Pengesahan APBD Kami Tolak, Jangan Ada Dusta di Antara Kita.”

Sebelumnya, Fraksi PAN juga menyoroti kinerja Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Fraksi PAN meminta Ketua TAPD agar bekerja secara profesional dan dapat bekerja sama dengan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda.

“Meminta kepada Walikota agar mengevaluasi Ketua Tim TAPD agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan dapat bekerja sama dengan Tim Badan Anggaran Legislatif dalam pembahasan APBD Tahun 2020,” ujar Novie Marinda.

Ketua TAPD Pemkot Samarinda, yang juga Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin, menanggapi adanya ketidaksinkronan antara Tim Banggar DPRD Samarinda dengan TAPD Pemkot Samarinda. Menurut Sugeng, kondisi itu adalah miskomunikasi.

“Selisih yang terjadi dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp300 miliar dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Rp470 miliar dari Provinsi Kaltim. Pada waktu penyerahan (dokumen anggaran – Red), belum ada itu,” ujar Sugeng Chairuddin. (Adv)

Tujuh Fraksi Tak Setuju, Hanya Fraksi Partai Walikota Yang Terima Penetapan RAPBD Samarinda 2020

Ketua DPRD Samarinda, Siswadi, mengembalikan dokumen RAPBD Tahun Anggaran 2020 kepada Wawali Barkati dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda di Ruang Utama Gedung DPRD Samarinda, Jumat 29 November 2019,

KLIKSAMARINDA – Tujuh dari 8 Fraksi DPRD Samarinda menunda persetujuan Penetapan Rancangan APBD 2020. Pernyataan penundaan itu disampaikan perwakilan 7 fraksi di DPRD Samarinda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda di Ruang Utama Gedung DPRD Samarinda, Jumat 29 November 2019, yang dihadiri 38 anggota DPRD Samarinda.

Ketujuh Fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan-Hanura, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Kebangkitan Pembangunan. Sementara Fraksi yang menyetujui penetapan RAPBD 2020 adalah Fraksi Demokrat, fraksi partai yang berada di bawah komando Walikota Samarinda, Syaharie Jaang.

Tujuh Fraksi DPRD Samarinda yang menunda persetujuan Raperda APBD Samarinda 2020 menyampaikannya dalam Pandangan Akhir (PA) Fraksi. Fraksi-Fraksi tersebut beralasan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memberikan penjelasan secara detail adanya selisih anggaran antara Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Buku Rancangan APBD Samarinda.

Di KUA-PPAS tahun 2020, nilai anggarannya sebesar Rp2,32 triliun. Namun, di dokumen RAPBD meningkat menjadi Rp3,02 triliun. Ada selisih sebesar Rp702,336 miliar.

Persoalan koordinasi dari TAPD kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda menjadi sorotan Fraksi karena dinilai kurang optimal dan menyebabkan ketidakjelasan Rancangan APBD Samarinda 2020. Ketua DPRD Samarinda, Siswadi, menyatakan TAPD Samarinda memiliki waktu 1 hari untuk memperbaiki dokumen RAPBD Tahun Anggaran 2020. Dirinya mengembalikan dokumen kepada Wawali Barkati yang hadir.

”Tanpa adanya persetujuan Fraksi, DPRD Samarinda mengembalikan dokumen RAPBD Samarinda tahun 2020 untuk diperbaiki Pemkot,” ujar Siswadi. (Adv)