Bandara APT Pranoto Masuk Program Prioritas Konektivitas Transportasi IKN Tahun 2021
KLIKSAMARINDA – Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu program prioritas proyek anggaran Tahun 2021 dalam pembangunan konektivitas transportasi Ibu Kota Negara (IKN baru di Kaltim. Bandara APT Pranoto Samarinda bahkan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp113,968 miliar untuk pengembangan bandara dalam mendukung konektivitas IKN.
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Juni 2020, Anggota Komisi V DPR RI Irwan dari Dapil Kaltim, mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memasukkan konektifitas transportasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim.
Dukungan Kementerian Perhubungan terhadap konektivitas transportasi IKN, menurut Irwan, menunjukkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih terus berproses.
“Termasuk, sejumlah persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya dan kita kawal terus,” ujar Irwan.
“Dorongan saya, soal konektifitas IKN yang diakomodir yakni pengembangan bandara dalam rangka mendukung IKN (APT Pranoto – Samarinda) Rp113,968 miliar. Serta, pengembangan Bandar Udara Klaster Kalimantan yakni Sultan Aji Muhammad Sulaiman – Balikpapan, Bandar Udara Ibu Kota Negara (IKN), masih masuk tahap perencanaan,” ujar Irwan.
Tak hanya itu, Irwan mendorong pembangunan jaringan pelabuhan di Kaltim mendapatkan skala prioritas pengembangan pelabuhan dengan anggaran cukup besar. Irwan mengapresiasi Kemenhub yang memasukkan konektifitas transportasi IKN sebagai proyek prioritas.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja secara virtual dengan Komisi V DPR RI tentang Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian dan Lembaga (RKP) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 yang sesuai dengan arahan Presiden agar tema pembangunan pada tahun 2021 harus adaptif dan responsif terhadap percepatan penanganan Covid-19.
“Yang kami lakukan selaras dengan kebijakan pemerintah yang mendorong adaptasi kebiasaan baru menuju recovery ekonomi nasional sehingga masyarakat dan perekonomian dapat berjalan secara produktif namun tetap aman dari Covid-19,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi dikutip dari laman Kementerian Perhubungan.
Menhub menjelaskan, dalam Rancangan RKP Tahun 2021 Kementerian Perhubungan diamanahkan untuk mewujudkan Proyek Prioritas Strategis yaitu, pertama, pembangunan Infrastruktur Ekonomi seperti : Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Pelabuhan Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Makassar, Bitung, dan Sorong); Kereta Api Makassar-Pare-Pare; Jembatan Udara 37 Rute di Papua. Kedua, pembangunan Infrastruktur Transportasi Perkotaan yaitu mewujudkan Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Makassar).
Kemenhub mendapatkan Pagu Indikatif TA. 2021 sebesar Rp41,3 Triliun berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Tahun 2021 yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bappenas pada tanggal 8 Mei 2020. (*)
