19 April 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Castro: Pilihlah Caleg yang Konsisten Membela Kepentingan Rakyat


Castro: Pilihlah Caleg yang Konsisten Membela Kepentingan Rakyat
Akademisi Fakultas Hukum (FH), Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah. (Foto: Dok)

KLIKSAMARINDA.COM - Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 tinggal menghitung jam. Berbagai persiapan dari penyelenggara pemilu, terlebih di Provinsi Kaltim maupun kabupaten dan kota, terus dikebut untuk memastikan masyarakat Kaltim dapat menentukan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019, pukul 07.00 hingga 12.00 WITA.

Akademisi Fakultas Hukum (FH), Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, memberikan saran kepada masyarakat pemilih. Bukan menjadi sebuah rahasia lagi, menurut Herdiansyah, kontestasi lima tahunan memilih pemimpin kerap "dikotori" praktik curang untuk memuluskan langkah oknum meraih kursi kekuasaan dengan cara curang.

Kewaspadaan petugas di lapangan (Panwascam dan Bawaslu) menjadi sangat krusial demi menciptakan pemilu di Kaltim yang bermartabat. Selain itu, peran aktif masyarakat dirasa perlu dan wajib untuk mengawal pesta demokrasi Indonesia yang sudah sangat dinantikan sebagian besar rakyat di tanah air terlebih di Kaltim.

Dijumpai media ini, Castro, sapaan akrabnya, mengatakan, pemilih harus betul-betul memastikan pilihannya dengan tepat. Dirinya memberikan perumpamaan dengan sangat sederhana yakni, menganalogikan jangan memilih kucing dalam karung.

"Berdasarkan data ICW baru baru ini, ada 81 mantan narapidana korupsi di Indonesia yang ikut ke gelanggang elektoral pemilu 2019. Seperti halnya memilih buah, ada buah busuk dan ada yang bagus, jelas pilihannya buah yang terbaik," ujar Castro memberikan contoh sederhana.

Lebih lanjut, ayah satu anak itu menambahkan, masyarakat mesti benar-benar memilah berdasarkan rekam jejak yang baik. Antara lain caleg yang memiliki komitmen dan kosisten memperjuangkan agenda-agenda yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak (mayoritas).

Kecurangan Pemilu harus dimaknai sebagai pencideraan demokratisasi. Salah satu dari sekian kecurangan pemilu adalah politik uang atau jual beli suara.

Tak hanya memberikan uang tunai, politik uang juga berwujud pemberian pulsa maupun sembako. Keterbatasan masyarakat inilah kata dia, yang kerap dimanfaatkan.

"Masyarakat harus rasional dalam memilih dan tidak berpikir pragmatis hanya karena iming-iming sesaat," imbuh pria yang menghabiskan studi akademik S1 di Unhas, Makassar, Sulsel.

Menurutnya, Bawaslu sebagai leading sector pengawasan pemilu tidak mungkin sepenuhnya dapat diandalkan menjadi satu-satunya pengawas. Bawaslu harus melibatkan masyarakat partisipasi masyarakat sebagai pemantau di lapangan.

Tak hanya itu, Bawaslu juga mesti meriset dan menetapkan daerah rawan politik uang. Dengan begitu maka akan memudahkan pengawasan nantinya.

"Kita dapat mencontoh pemilu di Hongkong. Bagaimana KPU-nya Hongkong bekerja sama dengan rekan media untuk mendokumentasikan proses kepemiluan untuk mengantisipasi adanya kecurangan pemilu di negara itu," timpal Castro menjelaskan, Minggu, 14 April 2019. (*)




Comments

comments


Komentar: 0