26 Maret 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Jaringan Advokat Lingkungan Hidup Desak Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan


Jaringan Advokat Lingkungan Hidup Desak Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

KLIKSAMARINDA.COM - Hampir setahun petaka tumpahan minyak dari pipa milik Pertamina di Teluk Balikpapan terjadi. Menyikapi itu, Jaringan Advokat Lingkungan Hidup (JAL) yang merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak (KOMPAK) Teluk Balikpapan menilai penegakan hukum hingga saat ini belum maksimal.

Menurut Direktur JAL Balikpapan, Fathul Huda Wiyashadi, hanya nakhoda MV Ever Judger Zhang Deyi saja yang diproses secara hukum dan divonis bersalah.

"Seperti dilansir dari berbagai pemberitaan di media arus utama, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan vonis Zhang Deyi 10 tahun penjara dan denda 15 miliar atau bila tidak bisa membayar hukuman ditambah satu tahun penjara," ungkap Fathul melalui rilis pada Kamis 14 Maret 2019.

Menurut Majelis Hakim, imbuh Fathul, Zhang Deyi terbukti melakukan tindak pidana dan kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 98 ayat 1,2 dan 3 juncto pasal 99 ayat 1,2 dan 3 Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Dalam putusan hakim, terdapat fakta bahwa baku mutu air laut berkurang seluas 39 ribu hektare dan 86 hektare hutan mangrove mengalami kerusakan. Kami berpendapat seharusnya kasus ini tidak diarahkan menjadi pertanggungjawaban individu saja, melainkan kepada pertanggungjawaban korporasi. Pertamina maupun perusahaan kapal MV Ever Judger merupakan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban," tandasnya.

Berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertamina yang kegiatan usahanya menggunakan B3 dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak. Pun terhadap perusahaan kapal MV Ever Judger selain dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, harus dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

"Hal ini sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana perusahaan kapal MV Ever Judger dapat dimintakan berdasarkan hubungan pekerjaan dengan nakhoda," urai Fathul.

Karena itu, JAL menilai bahwa terlepas dari penegakan hukum yang buruk, Pemerintah Pusat hingga Kabupaten/Kota terkesan tenang-tenang saja. JAL menilai pemerintah seperti merasa sudah melakukan hal yang maksimal terhadap kewajibannya atas tragedi tumpahan minyak.

JAL juga menyindir pelaksanaan sanksi administrasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pertamina diantaranya membentuk early warning system (system peringatan dini) dan pemulihan lingkungan yang hingga kini juga tidak jelas pelaksanaannya.

"Tidak seorangpun dari masyarakat umum yang mengetahui apakah telah dilaksanakan atau belum. Banyaknya kejanggalan terhadap penegakan hukum kasus ini, merupakan contoh buruk bagi tata kelola lingkungan hidup di Bumi Etam," ujar Fathul.

JAL berama Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak (KOMPAK) Teluk Balikpapan pun merilis sejumlah fakta dampak kejadian tumpahan minyak yang terjadi 31 Maret 2018 lalu. Fakta-fakta yang berhasil dihimpun ialah, terdapat lima korban jiwa, dua kapal nelayan hangus terbakar, pesut, lumba-lumba tanpa sirip belakang dan dugong menjauh dari habitat, satu ekor pesut tewas, 162 nelayan sempat tak bisa melaut hingga hasil panen yang tidak bisa dikonsumsi beberapa waktu usai kejadian, tempat wisata sempat tak bisa dinikmati dan satu kapal pengangkut batubara hangus terbakar.

Selain itu, KOMPAK juga mencatat adanya sejumlah ancaman juga terjadi usai tragedi tumpahan minyak setahun lalu. Yakni terhadap 17 ribu hutan mangrove terancam rusak, plankton musnah, empat kawasan terumbu karang rusak, budidaya rumput laut rusak, ancaman kanker, dan limbah B3.

"Kami menegaskan, selain penegakan hukum yang harus terus dituntaskan, jaminan agar kejadian serupa tidak terulang juga harus diberikan oleh Pemerintah. Apalagi, berdasarkan catatan kami, sedikitnya terdapat empat kali kejadian tumpahan minyak di teluk Balikpapan. Pertama terjadi pada 2004 lalu, disusul 2009 tergugat pihak pertamina, kemudian 2014, lalu yang terbesar pada Maret 2018, termasuk juga 3 kali tumpahan minyak yang terjadi pasca tumpahan minyak pada 31 maret 2018," urai Fathul.

JAL juga menegaskan, penegakan hukum kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan jangan sampai berhenti pada vonis nakhoda MV Ever Judger saja dan harus berlanjut kepada korporasi, setidaknya terhadap Pertamina dan perusahaan kapal MV Ever Judger. (*)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0