26 Maret 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Bawaslu Kaltim Ingatkan Aturan Kampanye di Media Massa


Bawaslu Kaltim Ingatkan Aturan Kampanye di Media Massa
Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur dengan organisasi pers lokal menjelang periode kampanye di media massa, Rabu, 13 Maret 2019 (Foto: dok)

KLIKSAMARINDA.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur, Mohammad Saipul, mengingatkan jadwal kampanye di media massa.

Menurutnya, sesuai UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 276 bahwa kampanye di media massa dilaksanakan 21 hari sebelum masa tenang.

"Terhitung mulai 24 Maret sampai 13 April 2019," jelas Saipul didampingi Galeh Akbar Tanjung dan komisioner KPU Kaltim, Tri Atmaji dan Mukhasan Ajib, perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia oleh Amir Hamzah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan komisioner KPID Kaltim, Wakil Ketua Akbar Ciptanto dan Irwansyah sosialisasi dengan organisasi pers lokal menjelang periode kampanye di media massa, pada Rabu, 13 Maret 2019.  

Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga atmosfer Pemilihan Umum Tahun 2019 yang aman dan demokratis dengan cara menjaga tupoksi kerja setiap lembaga.

Dalam UU No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Saipul menerangkan, sosialisasi aturan dan regulasi akan memberi kesamaan pandangan dan persepsi terhadap pelaksana dan tim kampanye.

Pihaknya berharap para kontestan Pemilu 2019 bisa mentaati aturan tersebut. Jika melanggar akan ada konsekuensi yang menanti.

"Ada pidana bagi peserta Pemilu jika melanggar, semua tertera pada Pasal 276. Kalau medianya bisa terkena sanksi lain sesuai ketentuan UU ITE dan ketentuan di Dewan Pers," paparnya.

Ia menjelaskan untuk kampanye di radio maksimum durasi 60 detik atau 1 menit. Untuk di televisi hanya 30 detik dengan maksimal 10 kali penayangan dalam satu hari.

Umumnya, pers diminta menjaga netralitas agar berita tetap berimbang. Jika misalnya salah satu media pers menerbitkan berita mengenai salah satu Pasangan Calon (Paslon) maka lembaga pers yang sama berkewajiban menerbitkan berita dengan durasi yang sama untuk Paslon yang lainnya agar tidak menimbulkan ketimpangan informasi.

Hal ini agar masyarakat mendapatkan gambaran mengenai Paslon yang menjadi pilihan mereka sehingga masyarakat dapat leluasa menyalurkan hak suaranya pada April mendatang. (*)

 

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0