26 Maret 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Refleksi Sejarah Indonesia, Mahasiswa Samarinda Diskusikan Supersemar


Refleksi Sejarah Indonesia, Mahasiswa Samarinda Diskusikan Supersemar
Dialog Senja di Kedai Pram, Jalan Perjuangan 2, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Rabu 13 Maret 2019.

KLIKSAMARINDA.COM - Ramainya perbincangan isu TNI kembali ke ranah sipil turut menjadi pembahasan hangat sejumlah mahasiswa di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Isu ini semakin santer saat Dosen UNJ DKI Jakarta, Robert dijadikan tersangka atas dugaan pencemaran nama baik lembaga TNI melalui lagu mars TNI yang liriknya telah diubah.

Lagu Mars ABRI yang telah digubah entah siapa yang memulai itu juga populer di kalangan gerakan Mahasiswa 1998 dan nyanyikan ulang Robert seraya berorasi mengkritik rentannya jajaran militer aktif bertindak di luar kebijakan sipil karena sistem komando yang masih melekat.

Pendapat dosen Universitas Negeri Jakarta saat aksi Kamisan di depan Istana Presiden tanggal 28 Februari 2019 membuat dirinya berurusan dengan aparat hukum.

Dengan adanya isu dan peristiwa penangkapan itu, memantik sejumlah mahasiswa untuk mengkaji kembali wacana keterlibatan militer aktif di jabatan sipil pemerintahan. Kegiatan itu digelar di Kedai Pram, Jalan Perjuangan 2, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Rabu 13 Maret 2019.

Diskusi bertajuk Dialog Senja itu dimoderatori Dani, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fisip, Unmul. Dani, sapaannya itu, memulai diskusi dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang menjadi peristiwa yang mengubah peta politik di Indonesia kala itu dari orde baru Soekarno, beralih ke orde baru Soeharto.

"Kita akan bedah Supersemar ini karena menjadi polemik dari berbagai kalangan, pro dan kontra terjadi. Makanya kita diskusikan ini secara bersama," ujar Dani.

Sementara itu pemantik dialog dari GMNI Samarinda, Dodi mengatakan hal senada. Menurutnya, Supersemar menandai secara definitif berakhirnya kekuasaan Bung Karno, runtuhnya kelompok kiri, dan bangkitnya tentara Angkatan Darat sebagai kekuatan politik yang dominan di negara ini hingga akhir periode 1998 yang ia kutip dari (Robinson, 2018: 65).

Selain itu, pengurus PMII Komisariat IAIN, Adit menjelaskan, kemunculan Supersemar itu berangkat dari krisis ekonomi dan gejolak sosial di berbagai daerah. Walhasil, orde baru yang berkuasa saat itu dengan melakukan jalan pembersihan terhadap semua pendukung Soekarno dan kaum kiri bergandeng tangan dengan CIA.

Dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dikukuhkannya Supersemar menjadi Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966.

"Orde baru adalah masa kelam bangsa Indonesia. Agenda reformasi masih jalan di tempat," kata Adit mengatakan.

Pada 5 Juli 1966 dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang berisi, antara lain, (a) penetapan tidak perlunya jabatan wakil presiden, (b) apabila presiden berhalangan, pemegang SP 11 Maret 1966 memegang jabatan presiden.

Sementara dari anggota Jaringan Kerja Mahasiswa Kerakyatan Samarinda, Wawan menjelaskan, supersemar bukan pemberian kuasa dari Soekarno kepada Soeharto, yang saat itu yang bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri.

Konflik dalam negeri itu digunakan untuk mempreteli kekuatan masyarakat yang maju hasil dari semangat kemerdekaan. Selain itu dirinya menyebut, kemudian orde yang berganti itu bersekutu dengan imperialisme untuk kembali menjarah kekayaan alam Indonesia melalui skema hutang dan paket kebijakan lembaga donor keuangan dunia.

Dani sebagai moderator menutup diskusi refleksi Supersemar dengan memperbanyak bacaan dan literasi terkait sejarah Indonesia, sehingga di masa mendatang, anak muda, terlebih mahasiswa, dapat belajar dalam menghadapi tantangan nasional dan perjalanan bangsa di masa yang akan datang.

"Agar lebih tuntas sebaiknya agenda literasi terus digalakkan karena berbagai persoalan mesti ditindaklanjuti dengan konkret dari kaum muda," tandasnya. (*)




Comments

comments


Komentar: 0