26 Maret 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Gubernur Isran Noor Tolak Tandatangani Kesepakatan Participating Interest di PPU


Gubernur Isran Noor Tolak Tandatangani Kesepakatan Participating Interest di PPU
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor saat memberikan penjelasan kepada staf terkait MoU pembagian Participating Interest (PI) 10 persen antara Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Senin, 11 Maret 2019 (Foto> Courtesy Youtube)

KLIKSAMARINDA.COM - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, menolak menandatangani kesepakatan pembagian Participating Interest (PI) 10 persen antara Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Penolakan itu terjadi saat Gubernur Isran Noor menghadiri Hari Jadi Kabupaten PPU Ke-17, Senin, 11 Maret 2019.

Penolakan Isran beralasan teknis. Didampingi Ketua DPRD PPU Nanang Ali serta Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, Isran menjelaskan ada perbedaan antara kesepakatan dan MoU.

“Sebab, kesepakatan itu tidak 2 lembar. Kalau MoU, oke. Beda kesepakatan dan MoU itu. MoU itu kesepahaman antara kedua belah pihak secara umum. Kesepakatan itu sudah menjadi tugas dan kewajiban masing-masing pihak,“ tandas Isran.

Isran pun sempat terlibat perdebatan dengan seorang staf yang menjelaskan konsep MoU sesuai dengan peraturan. Namun, Isran tetap tidak mau menandatangani berkas yang tersedia di atas meja.

/images/img_galeri/51 Gubernur IN MOU.jpg

Saat dikonfirmasi terkait penolakan tersebut, Isran Noor menyatakan bukan tidak menerima atas pembagian PI. Hanya saja, menurut Isran, perlu adanya revisi dalam berkas tersebut.

“Kok cuma tiga lembar, ini MoU atau kesepakatan? Kalau kesepakatan saya tak mau tanda tangan, saya belum tau isinya ini apa,” cetus Isran saat hendak menandatangani MoU.

Sebagai wilayah tempat Blok Mahakam berada, bersama pemerintah Provinsi Kalimatan Timur mendapat Participating Interest (PI) sebesar 10 persen melalui Badan Usaha Milik Daerah.

Sesuai Ketentuan pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yang menyebut karena seluruh daerah reservoir cadangan minyak dan gas bumi. (*)




Comments

comments


Komentar: 0