26 Maret 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Komunitas Pers Online Kaltim dan KPU Bahas Upaya Tangkal Hoax di Tahun Pemilu


Komunitas Pers Online Kaltim dan KPU Bahas Upaya Tangkal Hoax di Tahun Pemilu
Talk show Sosialisasi Pemilu Serentak bagi pemilih pemula dan komunitas wartawan media online, Kamis, 21 Februari 2019 di Hotel Midtown, Samarinda dengan tema “Bahaya Hoax di Tahun Politik Sambut Pesta Demokrasi 2019” dalam rangka HUT Detak Kaltim ke-3.

KLIKSAMARINDA.COM - Jelang pelaksanaan Pemilu 2019, Komunitas pers online di Kaltim dan KPU Kaltim membahas isu yang berkaitan dengan upaya menangkal informasi hoax di Tahun Pemilu. Pasalnya, kondisi masyarakat Indonesia saat ini kerap berbagi informasi tanpa dibarengi konfirmasi kebenarannya.

Akibatnya, penetrasi informasi yang belum tentu kebenarannya, atau hoax, dimungkinkan memberikan dampak turunan yang dapat merugikan masyarakat sendiri.

Dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Midtown, Samarinda, Kamis, 21 Februai 2019, isu tersebut menjadi tema pembahasan dengan moderator Ketua Gerakan Jurnalis Antihoax Kaltim, Charles Siahaan.

Hadir sebagai narasumber praktisi Pemilu, Rudiansyah yang merupakan mantan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim, Saiful Bahtiar, perwakilan Kejaksaan, dan Kepala Diskominfo Kaltim, Didi Rusdiansyah. Dialog ini kerja bareng antara KPU Kaltim bekerja sama dengan Detak Kaltim terkait Sosialisasi Pemilu Serentak bagi pemilih pemula dan komunitas wartawan media online.

Kepala Diskominfo Kaltim, Didi Rusdiansyah menyampaikan, dalam tahun-tahun politik secara kelembagaan pihaknya masih dalam proses menangani persoalan hoax. Didi menyatakan tengah menggagas Lembaga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di lembaganya.

"Bidang inilah yang nantinya bersama teman-teman Polri akan melakukan pemantauan-pemantauan hoax dan sistem yang sudah diidentifikasikan, yaitu listening library. Sistem ini akan memantau dan bisa mendeteksi sumber yang pertama yang mengeluarkan maka kewenangan Kominfo yang bisa mencabut," ujar Didi.

Didi juga menjelaskan, perkembangan hoax dalam situasi politik yang sekarang ini umumnya terjadi melalui media-media sosial seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram. Akurasi data perlu diluruskan oleh peran media massa, termasuk pers online.

"Ke depan, dengan fakta yang ada media cetak dan media mainstream cetak adalah media yang sampai saat ini masih dipercaya dan tampilannya beda menggunakan Undang-Undang Pers yang sangat hati-hati. Dalam media online, nanti semua wartawan-wartawan yang ada harus sudah memiliki kualifikasi sehingga media-media online yang akan terlibat di dunia pemerintahan adalah media yang harus mengikuti aturan dan kode etik dengan pembinaan dan kerjasama dengan Pemerintah menjadi filter," ujar Didik.

Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bahtiar memberikan pandangan bahwa jelang pemilu 2019, berita hoak itu ada. Pihaknya melakukan kerjasama melalui Bawaslu Pusat dengan pihak Google untuk mendeteksi akun-akun berkonten menyesatkan.

”Kami tetap akan berada di tengah-tengah untuk menjaga agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan tanpa ada yang menyebar isu-isu yang menyesatkan. Yang paling penting, Bawaslu bekerja sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang Undang,” ujar Saipul.

Rudiansyah mantan komisioner KPU Kaltim Divisi Teknis, Kaltim tak terhindar dari informasi hoax. Namun, dia berharap masyarakat lebih cerdas untuk memilah informasi mana yang hoak dan mana yang tidak hoak.

”Itu harus tabayyun atau mencari kebenaran berita tersebut,” tandas Rudi. (*)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0