22 Februari 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Ini Beragam Pendapat Mahasiswa Samarinda Jelang Pemilu Serentak


Ini Beragam Pendapat Mahasiswa Samarinda Jelang Pemilu Serentak

KLIKSAMARINDA.COM - Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Samarinda, Rabu 6 Februari 2019, mengikuti diskusi dengan isu sikap mahasiswa jelang pemilu 17 April 2019. Kegiatan yang rencananya dilakukan rutin itu bertajuk Dialog Senja dengan moderator Erik dari Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI).

Diskusi bersama itu dimulai pada pukul 15.00 WITA-19.00 WITA bertempat di Kedai Pram, Jalan Perjuangan 2, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Ditemui seusai kegiatan diskusi, Kordinator Lingkar Study Kerakyatan (LSK) Samarinda, Putra mengatakan, pemilihan umum (Pemilu) 17 April mendatang masih didominasi kontestan yang memiliki track record buruk.

Mantan koruptor masih diberikan ruang untuk dipilih. Selain itu, putra menyebut, peserta pemilu legislatif utamanya berasal dari partai-partai yang memiliki catatan kkn yang merata hampir di seluruh partai yang bertarung kendati ada beberapa parpol baru.
Dengan begitu menurutnya, produk parpol itu tak jauh berbeda.

"Seperti yang sudah-sudah, kami pesimistis dengan pemilu serentak 2019 mendatang bakal menghasilkan pemimpin maupun perwakilan yang pro dengan mahasiswa, buruh, dan rakyat miskin," kritiknya.

Sementara itu di lokasi yang sama, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip, Unmul, Dandi Anggoro berbeda dengan rekan pemantik diskusinya. Menurutnya Pemilu di Indonesia belum sepenuhnya matang sebagai instrumen demokrasi.

Hal ini lantaran pemilu langsung di Indonesia baru dimulai pada tahun 2004 setelah sebelumnya pada tahun 1955 Indonesia melaksanakan pemilu langsung.

"Saya merasa Pemilu sebagai sarana untuk mengganti perwakilan rakyat yang duduk di Parlemen atau Eksekutif menurut pilihan rakyat. Apabila ada yang sreg dan ada hak pilihnya silakan saja. Semua berpulang kepada diri masing-masing atau rakyat itu sendiri," ungkap Dandi, sapaannya.

Sementara itu, Presiden Dewan Mahasiswa (Dema) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, Riky Yosi berpandangan bahwa paradigma penyelenggara pemilu (KPU) belum maksimal memberikan pencerdasan politik selain parpol yang juga memiliki kepentingan sama.

Pada akhirnya pemilu hanya terkesan sebagai event lima tahunan semata. Tak hanya itu, strategi yang dilakukan penyelenggara terkesan parsial dan tidak integral.

Hal ini lantaran target penyelenggara untuk pemilu bagaimana menekan angka golput. Namun di sisi lain, penyelenggara meninggalkan aspek penting yakni, bagaimana caleg atau presiden mendatang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan problematika di daerah.

"Secara ilmiah ini bukan demokrasi langsung yang substansi tapi hanya sebagai demokrasi prosedur saja," terangnya.

Masih dengan para pemantik dialog senja, Wakil Presiden BEM Unmul, Aulia Furkon mengatakan. Pemilu wajib dikawal hingga tuntas. Dengan begitu dapat mengurangi kecurangan yang kemungkinan bisa terjadi.

Selain itu pihak penyelenggara pemilu wajib melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga yang selama ini menjadi mitra kerja. Dikatakannya lagi, pemilih muda memiliki jumlah yang besar namun sayangnya tidak semua memilih lantaran kurangnya pemahaman terkait pemilu untuk memilih wakil maupun pemimpin bangsa.

"Pemilu agenda nasional yang mesti disambut positif, sebagai mahasiswa dan telah memiliki hak pilih menurut pilihan masing-masing sesuai dengan harapan masing-masing.

Hal senada juga diungkapkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kota Samarinda, Muhamad Agus. Agus mengatakan, kekecewaan rakyat dengan wakil atau pemimpinnya adalah sesuatu yang wajar.

Hal ini lantaran hidup wakil rakyat yang bermewah-mewahan dengan uang rakyat dan tidak menyadari rakyatnya sedang mengalami kesusahan. Agus beralasan, gaji dan uang tunjangan dengan berbagai fasilitas namun minim akan produk Perda yang dihasilkan. Belum lagi tingkah wakil rakyat yang terbukti melakukan korupsi dan berakhir di jeruji besi atau diduga melakukan KKN dan berurusan dengan pihak pengadilan, Polisi atau KPK.

Kendati demikian, biaya pemilu 2019 telah dianggarkan dan mesti digunakan sebaik-baiknya. Dengan begitu mahasiswa mesti melakukan pengawalan maupun pengawasan terhadap duit rakyat yang digunakan jangan sampai disalahgunakan.

"Kita harus memilih yang terbaik. Jangan sampai golput. Sebab golput dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin berbuat curang," tegasnya. (*)




Comments

comments


Komentar: 0