21 Maret 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Tanggapan Pengamat Hukum Soal Putusan Anulir Pilrek Unmul 2018


Tanggapan Pengamat Hukum Soal Putusan Anulir Pilrek Unmul 2018
Herdiansyah Hamzah (Castro).

KLIKSAMARINDA.COM - Menanggapi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda perihal gugatan penjaringan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda yang dianulir, Pengamat Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah menyarankan untuk melihat putusannya secara utuh.

Ia menerangkan, hal itu untuk membaca pertimbangan-pertimbangan hakim. Artinya proses pemilihan rektor unmul bermasalah sedari awal.

Sehingga menyebatkan proses pemilihan rektor Unmul tersebut mesti diulang sebagai konsekuensi dari putusan itu.

"Ini kalau pihak tergugat tidak menyatakan banding ke PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Red)," kata Castro, sapaannya.

Diketahui PTUN menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan Senat Unmul Nomor 02/SK/2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan Senat Unmul, yang memiliki hak pilih dalam rangka penjaringan, penyaringan, dan Pilrek Unmul Periode 2018-2022.

Selain itu, PTUN juga menganulir berita acara rapat senat Unmul bernomor 17/Senat-UM/2018 tertanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan 3 (tiga) Calon Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Dalam putusannya, PTUN juga Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Panitia Penjaringan, Penyaringan dan Pilrek Unmul) dengan kewajiban untuk mencabut keputusan tata usaha negara obyek sengketa berupa keputusan senat Universitas Mulawarman Nomor 02/SK/2018 tertanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Anggota Senat Universitas Mulawarman yang memiliki hak pilih dalam rangka penjaringan, penyaringan, dan Pemilihan rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Hakim PTUN juga memerintahkan menganulir Pemilihan Rektor (Pilrek) Unmul, periode 2018-2022. Putusan itu muncul pasca anggota Senat Unmul sekaligus bakal calon Rektor Unmul, Asnar mengajukan gugatan kepada ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Unmul 2018 lalu.

Namun, lanjut Castro, mesti dipahami masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh tergugat, yakni, banding di PTTUN dan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

"Jadi kalau tergugat menyatakan banding, maka kembali dikeadaan semula sebelum ada gugatan. Putusan PTUN itu belum inkracht karena masih ditingkat pertama," tambahnya.

Lebih lanjut dosen Hukum Unmul itu menyebut dirinya mencium aroma ultra petita.

"Jadi mesti dibaca utuh salinan putusannya," tandasnya.

Meski demikian, ia menegaskan, apapun putusan pengadilan harus dihargai atau berlaku asas res judicata pro veritate habetur (putusan hakim harus dianggap benar).

Misal Asnar menggugat hasil pilrek, tapi hakim juga memutuskan jika aturan yang dijadikan dasar pelaksanaan pilrek, bermasalah.

"Tapi itu dugaan saya saja. Saya harus membaca pertimbangan hakim dalam putusan untuk memastikannya. Meski demikian, kalaupun benar ultra petita, putusan pengadilan tetap harus dihormati," tutupnya. (*)

Reporter : Yoyok Sudarmanto    Editor : NR Syaian



Comments

comments


Komentar: 0