11 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Sanksi Janggal Untuk PT ABN


Sanksi Janggal Untuk PT ABN

KLIKSAMARINDA.COM - Sanksi terhadap PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) mendapatkan tanggapan dari pelbagai pihak. Dinamisatoris Jaringan Advokasi Tambang Pradana Rupang mengapresiasi sikap tegas Pemprov Kaltim dalam peristiwa longsor jalan di wilayah Kutai Kartanegara tersebut.

"Kalau memang ada sanksi, baguslah setidaknya bisa membuat efek jera bagi perusahaan tambang lainnya, untuk tidak menyalahi aturan utamanya terkait perusakan terhadap lingkungan," kata dia lagi.

Namun, pengamat hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilik adanya kejanggalan dalam penerapan hukum atas sanksi Pemprov Kaltim terhadap PT ABN.

Menurut Castro, sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, pemberian sanksi tersebut belum mewakili rasa keadilan publik. Utamanya terkait sanksi yang tertuang dalam surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim Nomor 541/5602/II-Minerba tertanggal 3 Desember 2018, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Adimitra Baratama Nusantara (ABN) perihal Pasca Kejadian Longsor di Sanga-Sanga, Kukar.

"Terdapat beberapa poin yang dirasa janggal dan dirasa belum dapat menjawab rasa keadilan publik, terutama para korban. Pertama, pemberian sanksi PT. ABN berupa penghentian kegiatan penambangan PIT 1 West, tidak dikenal dalam bentuk sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU 4/2009," ujar Castro.

Menurut Castro, dalam UU tersebut, terdapat 3 (tiga) kategori sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak mematuhi ketaatan, yakni: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan dan/atau pencabutan izin. Artinya, suatu kesalahan yang dilakukan oleh pemegang izin, seharusnya berkonsekuensi terhadap status izinnya secara imparsial atau menyeluruh, bukan secara parsial berlaku terhadap satu PIT tertentu saja.

Kedua, imbuh Castro, tidak dijawabnya akar masalah terkait perizinan yang tidak memenuhi kaidah pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam PermenLH 4/2012.

"Dalam Permen LH tersebut, jarak tepi lubang tambang dengan permukiman, diharuskan paling sedikit 500 meter. Pertanyaannya adalah, dimana batas wilayah konsesi PT. ABN? Kenapa izin dikeluarkan demikian dekatnya dengan permukiman dan fasilitas publik berupa jalan provinsi? Artinya, ada ketidakberanian pemerintah untuk membuka kesalahan yang dilakukan terhadap pemberian izin PT. ABN," tandas Castro.

Ketiga, menurut Castro, wilayah konsesi yang berdekatan dengan permukiman juga menjadi salah satu aspek (selain kewajiban reklamasi yang diabaikan) yang menyebabkan hilangnya 32 nyawa manusia dilubang tambang. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah provinsi untuk menertibkan secara tegas baik perusahaan yang wilayah konsesinya berdekatan dengan permukiman, maupun wilayah konsesinya telah memakan kornan nyawa manusia.

"Ketegasan tersebut berupa sanksi baik penghentian kegiatan mapun pencabutan izin terhadap para pemegang izin, guna memberikan efek jera (deterrent efect), agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari," pungkas Castro. (*)

Reporter : Afwan Zaid Husein    Editor : Dwi Hendro B.



Comments

comments


Komentar: 0