21 Maret 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Ada Ketentuan Baru, BPJS Kesehatan Samarinda Sosialisasikan Perpres Nomor 82 dan OSS


Ada Ketentuan Baru, BPJS Kesehatan Samarinda Sosialisasikan Perpres Nomor 82 dan OSS
BPJS Kesehatan Cabang Samarinda menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), di wilayah kerja Kaltim (Foto: Dokumentasi)

KLIKSAMARINDA.COM - Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan Cabang Samarinda menyelenggarakan sosialisasi aturan terbaru tersebut kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), di wilayah kerja Kaltim.

Sekira 50 perwakilan perusahaan dari segmen PPNPN, menghadiri acara yang digelar di Ballroom Hotel Selyca Mulia, Jalan Bhayangkara, Samarinda tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tersebut mengatur ketentuan-ketentuan baru. Salah satunya adalah mekanisme rekrutmen PPNPN serta penjelasan upah terendah untuk perhitungan iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dijelaskan Deputi Wilayah BPJS Kesehatan Kaltimtengseltara, dr. Pindo Bagus dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan DPMPTSP Kaltim, Awaluddin.

“Dalam Perpres yang baru ini, ada beberapa ketentuan baru yang perlu diketahui dan dipahami oleh perusahaan dan juga masyarakat," kata Pindo, Rabu 5 Desember 2018.

Sosialisasikan fasilitas Online Single Submission (OSS) juga dilakukan BPJS Samarinda dalam kegiatan tersebut. Pengoperasian OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo 21 Juni 2018 lalu.

Awaluddin menjelaskan, perizinan yang telah diterbitkan sebelum PP itu berlaku atau memerlukan perizinan baru untuk mengembangkan usaha, akan dilakukan melalui sistem OSS dan perizinan tak perlu dilakukan di daerah lokasi usaha.

Sebab, OSS akan terkoneksi dengan pemda-pemda di seluruh Indonesia. Dengan demikian, permohonan izin usaha dan pengembangan usaha bisa dilakukan di mana saja. Nantinya, pemda-pemda akan menerima notifikasi dari setiap izin-izin yang diajukan.

Selain itu, sebagaimana halnya setiap warga negara memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka setiap badan atau orang yang melakukan usaha, juga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB akan diterima oleh pemohon izin usaha saat memasukkan beberapa informasi ke OSS setelah membawa akta notaris dan mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

"Nanti ada NIB. Supaya setiap instansi yang buka di OSS, nomor identitas itu lah nanti yang akan terdaftar," jelas Awaluddin.

Melalui OSS, pelaku usaha juga bisa mendapatkan beberapa fasilitas lainnya, berupa dokumen pendaftaran lainnya. Dokumen yang dimaksud, yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Usaha (SIUP), hingga fasilitas fiskal seperti tax holiday termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Kesehatan Samarinda, Octovianus Ramba mengharapkan para perusahaan dapat segera menyesuaikan aturan tersebut untuk segera diterapkan di masing-masing.

"Sebagaimana amanah Undang-undang, semoga ini segera dapat diterapkan demi terwujudnya capaian semesta BPJS Kesehatan," katanya. (Adv)

Reporter : Pers Release    Editor : Klik Samarinda



Comments

comments


Komentar: 0