11 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

KontraS Surati Polisi, Minta Usut Pengrusakan Kantor Aktivis Lingkungan di Kaltim


KontraS Surati Polisi, Minta Usut Pengrusakan Kantor Aktivis Lingkungan di Kaltim

KLIKSAMARINDA>COM - Aksi pengrusakan terhadap kantor Jatam Kaltim di Samarinda menuai sorotan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto dengan tembusan ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KontraS menduga jika peristiwa pengrusakan kantor seketariat JATAM dan intimidasi terhadap pengurusnya tersebut tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh JATAM terkait dengan advokasi terhadap lingkungan hidup, khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim).

Isi surat terbuka dari KontraS :

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
Irjen Pol Drs Priyo Widyanto, MM
Di - tempat

Dengan hormat.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Kapolda Kalimantan Timur untuk mengusut secara tuntas, transparan, dan akuntabel atas kasus pengrusakan sekretariat JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim II, Perum Kayu Manis Blok C No. 06, Kel. Sempaja pada tanggal 05 November 2018, dengan disertai tindakan intimidasi terhadap pengurus JATAM.

Adapun tindakan pengrusakan disertai intimidasi ini diduga dilakukan oleh
sekelompok orang tak dikenal.

Berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 5 November 2018, sebanyak 30 orang tak dikenal melakukan penggeledahan tanpa izin pada kantor sekretariat JATAM Kalimantan Timur, dengan cara mendobrak pintu dan jendela kamar gedung bagian belakang.

Selain itu, sekelompok orang tersebut juga melakukan penggeledahan rumah di sekitar kantor dan juga melakukan pembocoran ban motor milik salah satu pekerja JATAM Kalimantan Timur.

Kami menduga bahwa peristiwa pengrusakan kantor seketariat JATAM dan intimidasi terhadap pengurusnya tersebut tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh JATAM terkait dengan advokasi terhadap lingkungan hidup, khususnya di Kalimantan Timur.

Merespon peristiwa tersebut, pihak JATAM Kalimantan Timur telah melakukan pelaporan di Polres Samarinda narnun tidak ada respon yang cukup signifikan dari aparat Kepolisian. yakni pihak pelapor tidak mendapatkan Tanda Terima Pelaporan. Padahal dalam ketentuan Peraturan Kapolri 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal I poin 16, diatur bahwa pihak Kepolisian harus memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) agar penyelidikan dapat segera dilakukan.

Apalagi mengingat bahwa pelaporan yang dilakukan oleh pelapor merupakan tindak pidana pengrusakan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait tindakan pengrusakan dan intimidasi terhadap pengurus JATAM Kalimantan Timur tersebut di atas, KontraS sangat menyayangkan masih terjadinya upaya main hakim sendiri yang dilakukan terhadap para aktivis lingkungan maupun pembela HAM, dan minimnya perlindungan dari aparat penegak hukum.

Peristiwa ini tentunya bukan peristiwa yang pertama kalinya terjadi. Dalam catatan Kontras, setidaknya sepanjang tahun 2018 telah terjadi sebanyak 6l (enam puluh satu) peristiwa tindak kekerasan/represif yang dilakukan
baik oleh aparatur negara dan pemerintah serta kelompok-kelompok intoleran guna membungkam kritik dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh aktivis, jumalis, mahasiswa dan organisasi pembela HAM lainnya.

Angka-angka tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya, maka sudah semestinya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperhatikan perlindungan pada aktivis. Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum harus menunjukkan kesungguhan dan profesionalisme dalam mengusut dan mengungkap kasus ini sampai dengan aktor intelektual penyerangan.

Kinerja Kepolisian dalam mengusut kasus ini akan menjadi purameter sejauh mana profesionalisme dan independensi Kepolisian dalam mengusut kasus ini, termasuk dalam memberikan perlindungan jaminan keamanan bagi kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KontraS mendesak Kapolda Kalimantan Timur untuk:

Pertama, memastikan proses penyelidikan dan penyidikan secara transparan, menyeluruh, dan akuntabel terkait dengan pengrusakan dan intimidasi terhadap sekretariat dan pengurus JATAM Kalimantan Timur;

Kedua, jika pelaku telah tertangkap, maka pihak Kepolisian harus memastikan agar aktor intelektual yang menyuruh maupun terlibat dalam kasus ini dapat pula diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan dalam kasus-kasus penyerangan terhadap aktivis, tindakan tidak hanya dilakukan oleh pelaku tunggal saja;

Ketiga, membuka informasi seluas-luasnya kepada pihak keluarga, pendamping, dan media terkait dengan perkembangan proses hukum terhadap kasus tersebut.

Demikian sumt terbuka ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. (*)

Reporter : Pers Release    Editor : Klik Samarinda



Comments

comments


Komentar: 0