17 November 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

RZWP3 Kaki


RZWP3 Kaki
Sunarto Sastrowardojo

Oleh Sunarto Sastrowardojo (Dosen Sekolah Pasca Sarjana Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Mulawarman)

Zonasi atau pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan, sebenarnya bukan kosa kata baru. Apalagi aneh.

UU 26 tahun 2007, tentang tata ruang juga bukan hal baru, malah menurut saya sudah basi. Lalu PP 26 tahun 2008 yang belum jejeg berdiri, malah sudah memasuki tahapan revisi, sesuai makna fungsi dan tujuan pengelolaannya.

Penataan ruang, baca perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Harmonis antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Artinya tata ruang, ditata demi satu satunya tujuan yakni kesejahteraan.

Jika kemudian Undang Undang Tata Ruang mengamanatkan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten menyusun produk keturunannya yang dipandu oleh UU 27 Tahun 2007 tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, maka sudah sepantasnyalah jika proses penyusunannya memperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah manusia.

Undang Undang ini diubah tujuh tahun kemudian menjadi UU Nomor 1 tahun 2014. UU ini yang kemudian mengatur zonasi wilayah pesisir yang menjadi dasar pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.

Celakanya, pemerintah sok tahu dan mengambil hak dan peran partisipasi masyarakatnya dalam mengkapling kawasan pesisir Kalimantan Timur yang gemah ripah lohjinawi ini. Pemerintah sok tahu lantaran mereka mengira konsep kesejahteraan yang akan dibangun di kawasan pesisir itu berdampak secara ekonomi.

Faktanya, jangankan janji kesejahteraan yang akan datang, dalam proses zonasinya sudah melangkahi kaidah partisipatif penyusunan RZWP3K. Ini yang membuat aktifis meradang dan membuat gaduh.

Sementara, pemerintahan di daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014 wajib segera menyusun zonasi. Kewenangan pengelolaan wilayah laut yang semula nol hingga 4 mil laut menjadi kewenangan kabupaten dan kota, kini, 0-12 mil menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ya itu tadi. Termasuk rencana penyusunan zonasi yang membuat aktifis marah, karena diabaikan menganggap aktifis miskin data. Ini yang saya maksud pemerintah sok tahu.

Saya pernah menyampaikan dalam satu seminar nasional dua tahun lalu di Riau, bahwa keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Bahkan sanksi hukum atas pelanggarannya juga konsekuensi logis yang harus diterima oleh yang menetapkan. Konon, kabarnya, KPK juga sedang berguru ke pakar tata ruang untuk ngulik labirin tak berujung, tata ruang.

Sudah seharusnya, dalam proses penyusunan zonasi pesisir ini, mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan daya dukung, ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan.

Belum lagi dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan. Bahkan keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir. Penyusunanya wajib mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir.

Beberapa program prioritas yang mestinya jadi konsentrasi penyusunan rencana zonasi ini seperti swasembada garam, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut, pengembangan pariwisata bahari yang berwawasan lingkungan.

Nah, saya tidak tahu persis, apakah berangnya aktifis itu dilandasi fakta dan tidak fakir data. Apakah penyusunnya memanipulasi data. Ini pertanyaan pertanyaan yang harus segera dijawab dan disikapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (*)

Reporter :     Editor : Klik Samarinda



Comments

comments


Komentar: 0